Di hadapan Abdullah Abas, kiai sepuh Nahdlatul Ulama, Hidayat Nur Wahid duduk bersimpuh. Kamis pekan lalu kepada pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, itu ia meminta didoakan agar Forum Bersama untuk Penyelamatan Bangsa?aliansi yang digagas Hidayat, Amien Rais, dan Abdurrahman Wahid?bisa berjalan lancar. Tak cuma mengamini, Kiai Abdullah yang sudah uzur dan sakit-sakitan itu langsung memimpin pembacaan doa Al-Fatihah sebanyak lima kali. Mata Hidayat berkaca-kaca menahan haru. "Beliau adalah guru saya. Saya wajib mengunjungi guru yang sedang sakit," kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Seiring melonjaknya perolehan suara PKS, aktivitas Hidayat memang kian padat. Dengan suara sementara partainya pada akhir pekan lalu sebesar 6,4 juta (7,15 persen), alumni Universitas Madinah, Arab Saudi, itu kian percaya diri. Tiap hari ada saja tokoh dan pimpinan partai politik yang ditemui Hidayat.

Sebelum ke Buntet, Minggu 11 April lalu Hidayat bertemu Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengajian yang digelar penceramah Abdullah Gymnastiar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dua hari berikutnya, Hidayat menyambangi Amien Rais di kompleks Widya Chandra. Beberapa jam kemudian, bersama Amien, Hidayat meluncur menuju kantor NU menemui deklarator Partai Kebangkitan Bangsa, K.H. Abdurrahman Wahid.

Aliansi dan koalisi menuju kursi presiden? Mungkin lebih tepat disebut penjajakan. "Silaturahmi yang kami lakukan ke mana-mana itu dalam rangka menjalin komunikasi politik. Bukan dalam konteks pragmatisme politik, apalagi mencari kekuasaan," kata Hidayat.

Soal siapa calon presiden dari PKS memang baru akan diputuskan Dewan Syuro?lembaga tertinggi partai itu?pada 24-25 April nanti. Tapi sebelumnya pimpinan pusat partai sudah mengirim sejumlah kader untuk menggali aspirasi daerah.

Beberapa nama calon presiden sudah masuk. Pengurus PKS Jawa Timur, misalnya, menjagokan nama mantan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Soeripto, dan Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi. Dari Yogyakarta dan Sumatera Barat, muncul nama Amien Rais. Kawasan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat meminta bekas presiden B.J. Habibie. Sedangkan pengurus Sulawesi Utara dan Gorontalo menyebut nama bekas Menteri Pertahanan dan Keamanan/Pangab TNI, Wiranto. Ada pula yang meminta Hidayat sendiri yang maju ke arena pertarungan pemilu presiden.

Dibandingkan dengan nama-nama lain yang muncul, nama Wiranto memang paling menimbulkan riak. Pembelaan dan gugatan datang dari delapan penjuru mata angin. Kata Ketua PKS Sulawesi Utara, Abid Takalaningwa, Wiranto adalah figur mumpuni yang tak mudah tergiur untuk menggunakan kekuatan sebagai bekas tentara untuk merebut kekuasaan. Wiranto, misalnya, dinilai tak mau gegabah menggunakan surat kuasa dari Presiden Soeharto untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengendalikan situasi pada 1998 lalu. "Kalau itu dilakukan Wiranto, kami yang dekat dengan gerakan mahasiswa ini sudah lama habis," kata Abid berapi-api.

Di Jakarta, argumentasi Abid disokong oleh Sekjen Muhammad Anis Matta bersama dua wakilnya, satu di antaranya Fahri Hamzah, bekas Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Ketiganya, seperti diakui Anis Matta sendiri, kerap disebut "The Three Musketeers". Disebut-sebut, manuver untuk mengegolkan Wiranto sebagai calon presiden PKS telah dilakukan ketika Wiranto diundang dalam diskusi internal partai pada Mei tahun lalu.

Menurut salah seorang anggota Dewan Pakar PKS, niat mengusung Wiranto itu sudah pernah disampaikan dalam rapat Dewan Syuro sebelumnya. Argumentasinya persis sama dengan yang disampaikan Abid Takalaningwa. "Wiranto adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Megawati," kata sumber itu menirukan pembela Wiranto di partai dakwah tersebut. Titik krusialnya adalah konvensi Golkar yang diselenggarakan Selasa pekan ini. Konvensi itu akan memastikan apakah Wiranto akan terpilih menjadi calon presiden Golkar atau tidak. Itulah sebabnya penetapan calon presiden PKS akan dilakukan empat hari setelah hasil final konvensi Partai Beringin diumumkan.

Persoalannya: betulkah rencana mengusung Wiranto itu benar-benar didasarkan pada kebutuhan PKS? Banyak yang meragukannya. "Ah, itu kan kerjaan operator-operator politik saja," kata Rama Pratama, calon anggota legislatif PKS dan bekas Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI, tanpa memperjelas siapa yang disebutnya operator. Tudingan lebih keras datang dari Mashadi, pengurus partai dan anggota DPR asal partai dakwah itu. "Semua hanya untuk kepentingan pribadi mereka," kata Mashadi, "Tapi semua akan kita selesaikan dalam rapat Majelis Syuro."

Secara pribadi, Mashadi menilai Wiranto tak menguntungkan bagi PKS. "Katakanlah kami menerima Wiranto. Tapi apa kata umat Islam lain atau keluarga korban tragedi Semanggi atau Trisakti?" kata Mashadi lagi. Wiranto memang kerap dihubung-hubungkan dengan dua tragedi menjelang dan setelah jatuhnya Soeharto tersebut.

Semua tudingan dibantah oleh Anis dan Fahri Hamzah. Kata Anis, setiap komunikasi yang dijalin dengan tokoh lain pasti dilakukan atas sepengetahuan dan seizin pimpinan partai. Hasil setiap pertemuan juga dilaporkan ke Majelis Syuro. "Kita tak mau terjebak pada kepentingan-kepentingan pribadi. PKS itu bekerja berdasarkan mekanisme Syuro," kata Anis. Bantahan serupa juga datang dari Fahri. "Saya tak pernah mengundang apalagi menerima imbalan dari Wiranto," kata Fahri.

Dari pihak Wiranto pun datang bantahan serupa. Menurut anggota tim sukses yang menolak disebut identitasnya, konsentrasi mantan ajudan Soeharto itu sepenuhnya mengikuti konvensi calon presiden melalui Partai Golkar. Aturan main di konvensi itu sudah jelas, sejak awal setiap peserta tak boleh menjadi calon presiden dari partai lain. "Jadi, logikanya sederhana saja," ujarnya. Selain itu, "Kami memang berkomunikasi dengan berbagai level (PKS). Tapi Pak Wiranto kan belum secara resmi dicalonkan PKS," kata Tomi Sutomo, salah seorang anggota tim sukses Wiranto.

Terlepas dari Wiranto, PKS memang punya persoalan dengan calon presiden. Meski didukung oleh sebagian besar kadernya, Presiden PKS Hidayat Nur Wahid dinilai belum cukup jam terbang untuk menjadi RI-1. Calon presiden lainnya juga belum ada yang pas di mata PKS?partai yang dianggap punya standar moral yang tinggi. Bahkan Amien Rais dan Nurcholish Madjid, yang jelas-jelas juga dari kalangan Islam, pun tak dianggap sepenuhnya cocok. "Amien telah kehilangan dukungan publik, sementara Nurcholish bukan figur pemimpin yang tegas," kata Mashadi.

Semula PKS berprinsip akan mengajukan presiden dari kandang sendiri jika suara partai itu mencapai 20 persen. Problem muncul karena suara PKS ternyata tak sebanyak yang mereka targetkan. Karena itu, arus utama yang muncul di partai dakwah itu menghendaki PKS memusatkan diri pada penguatan parlemen dan melupakan perebutan kursi presiden. Tujuannya: menjaga citra PKS sebagai partai yang bersih sekaligus sebagai investasi politik. Pada 2009 nanti diharapkan kader PKS bertambah dan perolehan suara mereka jadi lebih signifikan.

Dengan berjuang di DPR, kata Mashadi, partai bisa langsung menyentuh persoalan dan kepentingan publik. Sebab, dari pengalaman dan pengamatannya selama ini sebagai anggota Komisi I, produk undang-undang yang dihasilkan lebih banyak diwarnai kompromi antara partai besar dan para sponsor ketimbang mengedepankan kepentingan publik.

Selain itu, dalam lima tahun ke depan PKS akan berkonsentrasi pada konsolidasi internal. Juga memperbanyak kader, menyempurnakan struktur partai hingga ke desa-desa, dan membangun infrastruktur politik. "Karena kader PKS sekarang baru ada di Departemen Keuangan dan BPPT. Di departemen lain, apalagi untuk level Eselon I dan II, masih kosong," kata Mashadi, mantan sekretaris tokoh Masyumi, Mohammad Roem, itu.

Dengan kata lain, jika keterangan Mashadi bisa dipakai mengukur sikap Majelis Syuro, tampaknya PKS memang hanya akan berkonsentrasi di parlemen. Kalaupun Hidayat akan dimajukan ke bursa pencalonan, itu hanya dilakukan agar 6,4 juta suara pemilih PKS tidak lari ke kandidat yang tak diinginkan. "Jadi, hanya kapitalisasi politik," kata Mashadi.

Tapi kata akhir baru akan diambil pada akhir pekan ini. Dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan, tempat Pengurus Pusat PKS bermarkas, keputusan akan diambil: apakah PKS mementingkan politik jangka panjang atau hanya mencari kedudukan sesaat.

AZ/Sudrajat dan Ivansyah (Cirebon)