Menurut Anda, tepatkah sikap Aliansi Partai Politik untuk Keselamatan Bangsa menolak hasil Pemilu 2004? (9 - 16 April 2004)
Ya
	19,39%	120
Tidak
	73,99%	458
Tidak tahu
	6,62%	41
Total	100%	619

Awalnya adalah pertemuan 19 pejabat partai politik di Hotel Nikko, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, 10 April 2004. Seusai pertemuan selama satu jam itu, lahirlah pernyataan menolak hasil Pemilu 2004 karena banyak ditemukan kecurangan. Otomatis, harus ada pemilihan ulang.

Kontan saja ini mengundang hujatan dan kecaman. Keesokan harinya, sejumlah kelompok dari berbagai kalangan mengadakan pertemuan di Gedung Pusat Muhammadiyah, Jakarta. Mereka menilai penolakan hasil pemilu oleh sejumlah politisi itu bisa merusak sendi-sendi demokrasi dan mengancam keutuhan bangsa.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, proses demokrasi sudah berjalan baik. Ini tecermin dari pelaksanaan pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Namun dia mengakui memang ada kekurangan di sana-sini, dan itu bisa diperbaiki.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga menilai pernyataan penolakan hasil Pemilu 2004 oleh politisi itu telah melecehkan proses demokrasi. ”Pernyataan itu telah menimbulkan kebingungan pada masyarakat,” kata Koordinator JPPR Gunawan Hidayat.

Menurut pemantauan JPPR, pelaksanaan pemilu legislatif berlangsung kondusif dan transparan. ”Kecurangan memang terjadi di berbagai tempat, tapi itu tidak bisa menjadi alasan yang kuat untuk menolak hasil pemilu,” kata Gunawan. JPPR menilai tuntutan itu tidak berdasar.

Itu pula yang disampaikan mayoritas peserta jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu. ”Saya sangat tidak setuju dengan adanya penolakan hasil pemilu. Sebagai rakyat di tingkat bawah, kami capek melihat elite politik yang sering membuat ulah,” kata Haryoko, responden asal Depok.

Ongkos untuk menyelenggarakan pemilu memang tak bisa dibilang kecil. Tapi tentu bukan semata karena soal itu banyak kalangan tak setuju dengan penolakan hasil pemilu. Namun semrawutnya kerja Komisi Pemilihan Umum dan banyaknya kecurangan tentu juga tak boleh didiamkan.

Indikator Pekan Ini: Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional menggagas Poros Penyelamatan Bangsa pada 13 April 2004. Nama itu berganti menjadi Forum Bersama untuk Selamatkan Bangsa setelah tokoh-tokoh partai bertemu di rumah Amien Rais di Jalan Widya Chandra IV keesokan harinya. Politisi yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Alwi Shihab, Wakil Ketua Umum PKB Mahfud Md., Ketua Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid, Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan Eros Djarot, Ketua Umum Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri, fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan Habil Marati, dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. Seusai pertemuan, Habil Marati mengungkapkan bahwa salah satu tujuan forum ini adalah mengganti kepemimpinan nasional. Menurut Anda, bisakah Forum Bersama untuk Selamatkan Bangsa mengganti kepemimpinan nasional? Kami tunggu pendapat Anda dalam sepekan ini di www.tempo.co.id.