|
K.H. Abdullah Shidiq Muin aliah ”Mbah Diq” akhirnya divonis tiga bulan penjara, dipotong masa tahanan, oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa pekan lalu. Pemimpin Pondok Pesantren At-Tauhid, Kediri, Jawa Timur, ini dinyatakan bersalah karena terbukti menipu Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto.
Melibatkan dua tersangka lain, R. Dody Sumadi dan Thalib Abdullah, kasus ini bergulir pada Oktober 2000 lalu, ketika Tommy Soeharto sedang dililit perkara tukar guling PT Goro Batara Sakti dan Gedung Bulog, Jakarta Timur. Tommy meminta bantuan ketiganya untuk mengurus kasusnya yang sedang dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Untuk memperlancar urusan, putra bungsu mantan presiden Soeharto itu memberikan uang Rp 15 miliar, yang kemudian dibagi bertiga. ”Ternyata Mbah Diq dan Dody tak pernah mengurusi PK saya,” kata Tommy, yang hadir didampingi dokter, perawat, dan pengacaranya, Elza Syarief.
Dari jumlah itu, si ”orang pintar” Mbah Diq kebagian Rp 2,9 miliar. Menurut pengacaranya, Budi Santoso, uang itu merupakan sumbangan Tommy untuk Pondok Pesantren At-Tauhid. ”Mas Tommy mengatakan (uang) itu untuk menyumbang pesantren karena jiwa sosial Mas Tommy,” katanya. Atas putusan pengadilan itu, Budi menyatakan banding.
Pengemplang Lompat ke Singapura
TRILIUNAN rupiah piutang negara terancam repot ditagih. Bekas pemilik Bank Pelita dan Bank Istismarat, Agus Anwar alias Tion Oen, kini telah menjadi warga negara Singapura. Padahal dia belum membayar utangnya ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang berasal dari bantuan likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 3,2 triliun. Tunggakannya ke PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (perusahaan keuangan milik negara) sebesar US$ 110 juta juga belum dilunasinya.
Agus menyelinap ke negeri jiran itu setelah pencekalannya dicabut Departemen Kehakiman pada 23 Juni 1999. Dia kemudian mengajukan permohonan menjadi warga negara Singapura—dan dikabulkan, Desember tahun lalu. Ulah Agus itu baru diketahui pihak Indonesia setelah dia menyerahkan surat pemberitahuan pelepasan kewarganegaraan Indonesia pada 12 Januari 2004 ke Kedutaan Besar RI di Singapura.
”Pihak Singapura tidak memastikan sudah atau tidaknya (Agus Anwar menjadi warga negara Singapura),” kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Rabu pekan lalu. Kepala Bidang Penerangan Kedutaan Besar RI di Singapura, Chalief Akbar, meragukan Singapura telah memberikan kewarganegaraan kepada Agus. Sebab, pemerintah RI akan menolak permintaan Agus sebelum dia menyelesaikan utangnya.
Namun seorang pejabat Kedutaan Besar Singapura di Jakarta membenarkan Agus telah diterima sebagai warga Negara Singa. ”Soal utang, itu urusan dia (Agus) dan Indonesia,” kata pejabat yang menolak disebut namanya itu dengan enteng.
Polisi Batal Periksa Ba’asyir
RATUSAN santri Pondok Pesantren Al-Mukmin, Solo, berdemonstrasi di Markas Besar Kepolisian RI, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu pekan kemarin. Akibatnya, rencana polisi memeriksa guru mereka, Ustad Abu Bakar Ba’asyir, batal. Ba’asyir kini sedang menunggu hari pembebasannya, 30 April nanti.
Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ba’asyir tidak terbukti terlibat rangkaian teror Jamaah Islamiyah. Namun ustad karismatis penentang asas tunggal Pancasila di era Soeharto itu dihukum 18 bulan penjara karena pemalsuan dokumen keimigrasian saat lari ke Malaysia pada masa Orde Baru.
Menurut pembelanya, M. Assegaf, rencana polisi memeriksa kembali Ba’asyir sebagai tersangka dikaitkan dengan aksi terorisme di Indonesia, termasuk kasus peledakan bom Bali. Ini dinilai aneh oleh para pembela Ba’asyir. Adnan Buyung Nasution bahkan menuding rencana polisi itu karena campur tangan Amerika dan Australia. Apalagi, belum lama ini, polisi menerima hasil pemeriksaan Hambali, pentolan Jamaah Islamiyah yang ditangkap agen CIA dan polisi Thailand pada Agustus 2003. ”Kalau tak sanggup menolak campur tangan Amerika dan Australia, Da’i Bachtiar lebih baik berhenti dari jabatan Kapolri,” kata Buyung sewot.
Diserang tajam, polisi surut juga, apalagi suasana politik masih panas seusai pemilu. Juru bicara Kepolisian RI, Brigjen Soenarko, membantah rencana pemeriksaan itu. Dalam jumpa pers, ia berkata, ”Enggak ada (pemeriksaan),” katanya.
Istri Muzakir Manaf Ditangkap
HARI belum siang ketika sebuah rumah terpencil di Desa Seuneudon, Bireuen, diserbu Raiders Kostrad. Aisyah Usman, 29 tahun, yang sedang menimang bayinya, terperanjat. Sayang, buruan kakap mereka, Panglima Tentara Nanggroe Aceh, Muzakir Manaf, sedang tidak di rumah. Tapi, Muzakir tak didapat, istrinya—ya, Aisyah itu—pun diboyong bersama dua anaknya, Banta Syarif, 4 tahun, dan si bayi, 4 bulan, yang belum bernama, ke markas tentara di Bireuen.
Mengapa Aisyah ikut diseret, Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Pusat Penerangan TNI, punya alasan: untuk mengungkap keberadaan suaminya. ”Kami menganggap info apa pun, apalagi dari istrinya, sangat bernilai,” ujar perwira Sandi Yudha yang pernah lama bertugas di Aceh itu. Apakah akan ada hasilnya, Sjafrie tak mau berspekulasi.
Tertangkapnya Aisyah diakui Anwar Husein, juru bicara Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Pidie. Dia menuding, langkah TNI itu melanggar Konvensi Jenewa tentang hak warga sipil dalam keadaan perang. ”Mengapa mereka menumpahkan nafsu amarah kepada istri-istri kami? Cari dan hadapi kami!” ujarnya.
Boyce ke Pondok Pesantren Al-Hikmah
DUTA Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Ralph L. Boyce, mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Muzadi, Senin pekan lalu. Keduanya bertemu di kediaman Hasyim dan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Malang, Jawa Timur, Senin pekan lalu. Didampingi Konsul Jenderal AS di Surabaya, Phillips Anweiler, Boyce menjanjikan bantuan bagi pendidikan, khususnya untuk pengembangan pesantren di Indonesia.
Kedatangan Boyce kali ini adalah yang pertama kali sejak Hasyim bertemu dengan Presiden George Walker Bush di Bali, akhir Oktober silam. Saat itu Hasyim didampingi beberapa tokoh agama, seperti Ketua PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif. Sebelumnya, Presiden Bush di hadapan Presiden Megawati Soekarnoputri menjanjikan bantuan bagi pengembangan pendidikan kepada Indonesia senilai US$ 157 juta.
Dalam kunjungan tersebut, Boyce sempat berdialog dengan para santri. Lelaki bercambang putih itu banyak dibombardir pertanyaan seputar kebijakan luar negeri AS dalam menangani masalah Palestina, Irak, dan kampanye antiterorisme yang dituding memerangi umat Islam. Menanggapinya, Boyce berkilah telah terjadi kekeliruan persepsi yang menyamakan kampanye global melawan teror dengan perang melawan Islam.
Pemerintah AS, kata Boyce, mengetahui betapa banyak pesantren dan madrasah di Indonesia. Menurut data statistik Departemen Agama, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 13 ribu pesantren dan 36 ribu madrasah. Dari dialog dengan sejumlah tokoh Islam dan kunjungan ke daerah-daerah, Boyce makin yakin rata-rata pesantren dan madrasah di sini tidak mengajarkan radikalisme dan ekstremisme.
’Bohorok Murni Bencana’
PEMERINTAH berkeyakinan bahwa tragedi banjir bandang dan tanah longsor di Bohorok, Sumatera Utara, murni akibat bencana alam. Hal ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, di depan Komisi VII DPR di Senayan, Selasa pekan kemarin.
Menurut Menteri Nabiel, foto citra satelit dan foto udara dengan helikopter di areal hutan Bohorok, yang masih bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, tidak menunjukkan tanda-tanda kegiatan penebangan liar. Ini berbeda dengan anggapan para aktivis lingkungan hidup dan warga masyarakat Sumatera Utara, yang yakin tragedi Bohorok disebabkan tindakan pembalak.
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), melalui Direktur Eksekutif Loenggena Ginting, menyatakan bahwa banjir bandang di Kabupaten Langkat itu akibat degradasi lingkungan. Yaitu, katanya dalam jumpa pers tak lama setelah tragedi itu, ”Rusaknya lingkungan hidup akibat konversi hutan, penebangan liar, dan proyek Ladia Galaska yang sedang berjalan di daerah tersebut.”
Pernyataan resmi pemerintah ini seperti menutup dugaan bahwa mafia kayu ikut andil di belakang tragedi itu.
|