BERKALI-kali Ramidi menguap. Kantuk, letih, dan bosan menyergap anggota panitia pemungutan suara di Kampung Sumur, Klender, Jakarta Timur itu, Senin malam pekan silam. Sejak pukul 1 siang hingga sepuluh jam kemudian, lembaran surat suara seukuran kertas koran harus ditiliknya satu per satu, tentunya bersama anggota panitia lainnya. Tapi tak kunjung rampung juga. "Huuh!" ia mengeluh.

Maklum, formulir rekapitulasi suara yang harus diisi cukup banyak. Bayangkan, berita acara untuk DPR dan DPD harus dibuat 11 rangkap, plus buat DPRD empat rangkap. "Ruwet banget, deh. Enggak sebanding ama honornya," ujar Ramidi.

Itu bukan monopoli Ramidi. Hampir semua anggota panitia pemungutan suara menghadapinya. Sebab, selain mencoblos tanda gambar, para pemilih juga boleh menusuk nama calon anggota legislatif. Itu kalau mau. Repotnya, semuanya harus ditabulasi dengan cermat. Maka kelelahan fisik memerangkap petugas, lalu muncul kekeliruan.

Ambil contoh panitia pemilihan Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka terpaksa mengembalikan hasil rekapitulasi tujuh TPS di Kelurahan Menteng, Cikini, Gondangdia, dan Pegangsaan. Sebab, ketika data hendak diisikan ke komputer, ternyata jumlah calon anggota dan tanda gambar partai yang ditusuk tak sesuai. Akibatnya, pengiriman hasil penghitungan suara ke pusat data Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus ditunda.

Di beberapa tempat di daerah, bukan cuma kekeliruan petugas yang merintangi. Jumlah formulir isian data hasil tabulasi juga kurang. Ada yang lengkap memang, hingga panitia berhasil melakukan rekapitulasi suara ke lembar catatan penghitungan suara tiap partai dan calon (model C2). Tapi, alamak, komputer tak bisa terhubung dengan jaringan Internet. Terpaksalah "main tangan". Di Papua, misalnya, dari tujuh unit perang-kat teknologi informasi (TI) yang ditempatkan di Sentani, Merauke, dan Mimika, tak satu pun berfungsi. Penghitungan dan pengiriman data pun kembali ke zaman Pemilu 1955: manual.

Akibatnya, pengumuman hasil penghitungan suara lewat perangkat komputer yang mengisap dana Rp 200 miliar itu pun ikut lamban bak binatang melata. Pada hari pertama, misalnya, jumlah suara yang masuk hanya sejuta. Bandingkan dengan Pemilu 1999, yang juga memakai fasilitas teknologi informasi: sehari setelah pemilihan, suara yang masuk mencapai 9 juta.

Seharusnya segala kelemahan terdahulu tak perlu terulang bila mau belajar dari pengalaman masa lalu. Jangan heran, ketika mendengar penjelasan mengenai sistem teknologi informasi di KPU 2004, masyarakat begitu takjub. Sebab, dikatakan bahwa hasil pemungutan suara akan dapat diketahui publik dalam tempo sembilan jam setelah penghitungan suara di TPS tuntas.

"Ya, mana mungkin, wong kita tahu penghitungan di TPS-TPS di Jakarta saja ada yang baru selesai subuh. Tapi itulah yang terus-terusan dipelintir. Secara teori, selesai dalam sembilan jam itu ya setelah data dientri di kecamatan," kata Manajer Proyek Tabulasi Nasional Pemilu, Basuki Suhardiman, kepada TEMPO.

Kritik dan kecaman terhadap kinerja tim TI KPU tak cuma soal lambannya up-dating hasil penghitungan suara. Tampilan datanya pun sempat fluktuatif, sehingga akurasinya diragukan banyak pihak. Kecurigaan terjadi manipulasi data akhirnya mencuat. Apalagi, saat entri data dilakukan, tak seorang saksi pun boleh ikut memeloti. Sebelum opini berkembang kian buruk, Ramlan Surbakti buru-buru menggelar jumpa pers. "Penghitungan suara yang sah dan valid adalah hasil rekap secara manual. Apa yang ditampilkan lewat sistem teknologi informasi hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu publik," kata Wakil Ketua KPU itu.

Demi akurasi data yang masuk ke KPU lebih terjamin, Basuki bahkan mengaku melibatkan 15 ribu mahasiswa sebagai operator komputer di kecamatan-keca-matan. Mereka dikatakan bisa mendeteksi lebih awal setiap kemungkinan adanya kekeliruan. Yang terjadi di PPK Menteng itu adalah contohnya.

Hingga lima hari setelah pencoblosan, menurut Basuki, sudah 200 ribu dari 500-an ribu TPS yang menyetor hasil penghitungan suara, dengan jumlah suara di atas 50 juta. Soal fluktuasi data yang sempat muncul dan kemungkinan gangguan para penyebar virus di Internet akan diantisipasi bersama 20 ahli teknologi informasi yang bekerja 24 jam nonstop di pusat data KPU. "Sejak hari ketiga, gangguan para hacker sudah terdeteksi. Kebanyakan dari dalam negeri dan langsung kita drop," ujar Basuki. Semoga bukan jumlah datanya yang ngedrop!

Sudrajat, Cunding Levi (Jayapura)