Smith Alhadar
*) Wakil Ketua The Indonesian Society for Middle East Studies

Pada 8 Maret silam, langit Irak tampak lebih cerah setelah para politisi Irak yang tergabung dalam Dewan Pemerintahan Irak (ICG) secara aklamasi menyetujui konstitusi sementara Irak. Konstitusi ini akan menjadi dasar bagi pemerintahan sementara di negeri itu sampai terbentuk konstitusi permanen pada akhir 2005. Konstitusi interim?yang disponsori Amerika Serikat?yang paling progresif di dunia Arab ini berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi: sipil mengendalikan militer, perlindungan bagi hak individu, kebebasan berbicara, dan sejumlah hak lainnya yang selama ini dikungkung rezim Saddam Hussein. Dalam rancangan itu juga dengan jelas dicantumkan kesetaraan gender. Ini merupakan langkah penting dalam memudahkan transfer kedaulatan dari pemerintahan pendudukan Amerika Serikat kepada ICG pada 30 Juni nanti. Jadi, konstitusi akan mulai berlaku pada 1 Juli 2004.

Konstitusi ini tidak dicapai dengan mudah. Pemimpin spiritual utama Irak, Ayatullah al-Uzma Ali al-Husaini al-Sistani, sempat menolaknya, kecuali beberapa klausul menyangkut kekuasaan golongan Syiah, hak veto minoritas Kurdi, dan bahasa negara dihapus. Sikap kompromi kelompok Syiah, yang merupakan mayoritas (sekitar 60 persen dari 24 jiwa penduduk), sebenarnya tidaklah mengejutkan. Konstitusi baru itu sudah cukup menguntungkan golongan Syiah, yang selama ratusan tahun?sejak masa Imperium Turki?tidak pernah punya kesempatan berkuasa di Irak. Sebagai mayoritas di negara demokrasi, tentu peluang mereka untuk berkuasa kini terbuka lebar. Konstitusi sementara ini menempatkan golongan Syiah sebagai pemegang kursi presiden.

Paul L. Bremer, penguasa pendudukan AS di Irak, menyambut gembira penandatanganan konstitusi baru ini. Irak yang demokratis dan makmur memang telah menjadi komitmen pemerintah Presiden AS, George Walker Bush, sebagai langkah awal proses demokratisasi seluruh kawasan Timur Tengah. Kebijakan lama AS di kawasan ini, di antaranya dukungan kepada sekutunya seperti Arab Saudi yang represif dan tidak demokratis guna menjamin kelancaran aliran minyak dunia dan dukungan tanpa reserve kepada Israel yang mengangkangi bangsa Palestina, telah memberikan dampak yang tidak menyenangkan. Terorisme muncul di mana-mana seiring dengan merebaknya sentimen anti-AS di kawasan bergolak itu. Maka demokratisasi Timur Tengah diharapkan dapat mencairkan frustrasi rakyat Arab, memberi mereka harga diri dan akses ekonomi-politik yang lebih luas.

Bagaimanapun, keefektifan rencana Washington ini perlu dipertanyakan kembali. Kebanyakan negara Arab, termasuk Mesir dan Arab Saudi, menolaknya. Yang lebih mem prihatinkan, sebagian rakyat Irak tidak menyambutnya. Setelah konstitusi baru disetujui, gerakan kekerasan kelompok Sunni terhadap pasukan pendudukan justru semakin ganas. Selain melakukan serangan bom, beberapa waktu lalu gerilyawan Sunni membakar dan memutilasi empat warga AS di daerah Fallujah.

Belum lagi sempat meredakan pemberontakan kelompok Sunni, kini AS harus berhadapan dengan milisi Syiah pimpinan Muqtada al-Sadr yang telah menguasai beberapa kota penting Syiah di Irak bagian selatan. Mungkin saja AS, yang telah menganggap Al-Sadr sebagai penjahat, berhasil menangkapnya. Namun hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Penangkapan Al-Sadr, putra almarhum Ayatullah Muhammad Sadiq al-Sadr yang sangat berpengaruh, yang dibunuh Saddam Hussein pada 1999, justru akan memicu konfrontasi bersenjata lebih luas antara AS dan pengikut Al-Sadr, bahkan mungkin dengan seluruh kelompok Syiah.

Jalan terbaik untuk meredakan konflik bersenjata di Irak adalah menyerahkan masalah Irak ke tangan PBB. Namun Washington sejak awal telah menolaknya mengingat AS punya misi khusus di Negeri Seribu Satu Malam itu. Di samping itu, AS telah banyak merugi, baik material maupun nonmaterial, sejak menginvasi Irak pada Maret tahun lalu. Memenuhi tiga tuntutan Al-Sadr?yakni mengizinkan penerbitan kembali koran Al-Hawza milik Al-Sadr, menghentikan pengepungan terhadap kantor-kantor pemimpin pasukan Mehdi itu, dan melepaskan Al-Yakoubi, yang merupakan tangan kanan Al-Sadr yang dituduh membunuh Abdul Majid Al-Khu'i?juga nyaris mustahil. Sebab, hal itu hanya akan memperlihatkan kelemahan AS. Lebih jauh, memenuhi tuntutan mengizinkan kembali penerbitan Al-Hawza, koran yang mendorong kekerasan terhadap AS, hanya akan memelihara sentimen anti-AS di Irak.

Tampaknya, masa depan AS di Irak akan berantakan. Golongan Syiah, yang selama ini dijadikan tempat berlindung AS dalam menghadapi gerilyawan Sunni, kini berbalik mengangkat senjata. Kalau konflik bersenjata antara AS dan Arab Sunni-Syiah berlarut-larut, ini akan menjadi senjata ampuh bagi rival Bush, yakni John Forbes Kerry dari Partai Demokrat, untuk mengalahkan Bush dalam pemilihan presiden November mendatang. Tapi mungkin saja dengan terpilihnya Kerry, yang menentang invasi AS ke Irak dan menyetujui adanya peran PBB yang besar di Irak, justru sebagian masalah Irak akan dapat diselesaikan.