Aboeprijadi Santoso
*)Penulis adalah wartawan Radio Nederland, tengah meliput pemilu di Aceh

Sebut saja namanya Tengku Ibrahim. Usianya 74 tahun dan ia adalah warga Kecamatan Tiro, Aceh Utara, kawasan tempat pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muhammad Hasan di Tiro dulu dilahirkan.

Tengku Ibrahim tak suka pemilu. Dalam kondisi Aceh yang terus dilanda perang, ia menganggap pemilu tak bermakna. Anehnya, pada 5 April lalu dia nyoblos juga. Di daerah bekas basis GAM seperti Tiro, penduduk memang ramai menuju tempat pemungutan suara (TPS). Kehadiran Tengku Ibrahim di TPS tak menjadi gunjingan warga desa.

Pemilu 2004 di desa-desa "hitam" di Aceh memang menjadi self-contradictory. Di sana pemilu berlangsung lancar karena "dilindungi" oleh situasi darurat militer tapi pada saat yang sama pesta rakyat itu dimaknai publik sebagai pesta dalam arti sesungguhnya. Sebab, pergi ke TPS bagi orang ramai di Aceh hanya menyerupai piknik desa.

Setiap TPS dijaga Brimob bersenjata laras panjang, ditambah belasan linmas (hansip) dengan pentungan. Anggota TNI menjauh di "lingkaran II", sekitar 100 meter dari TPS, namun tank Scorpion dan panser lalu-lalang. Di Kecamatan Sawang, dengan penduduk sekitar 30 ribu, 63 anggota Brimob dan 225 anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan 18 ribu pemilih di 62 TPS. Adapun satuan Raiders tersebar di front terdepan. Ini satu contoh dari zona hitam (Tiro, Sawang) yang dinilai paling riskan ("rawan II"). Tak ada intimidasi dan paksaan aparat secara telanjang, sejauh diketahui. Tetapi sejumlah penduduk mengaku, menjelang hari H, ada ceramah-ceramah oleh pihak aparat dan geuchik (lurah) yang meminta penduduk nyoblos. "Kalau tidak, kami tak bertanggung jawab," kata seorang penduduk menirukan aparat. "Kalian bisa disangka orang liar," cerita yang lain. Pesannya jelas: kalau kau bukan "oknum GAM", datanglah ke TPS dan mencobloslah. Maka, mencoblos menjadi dewi penyelamat, seperti KTP merah-putih pada awal darurat militer I.

Walhasil, di perkotaan Aceh, pemilih menghukum partai-partai yang berselingkuh dengan kekuasaan dengan tak memilih mereka, tapi di desa-desa lain ceritanya. Apa pun perolehan partai di tingkat desa "hitam" pada prinsipnya menjadi tidak relevan ketika partisipasi itu sendiri, bagi penduduk, hanya menjadi kata kunci untuk menyelamatkan diri. Partisipasi di TPS pada gilirannya hanya menjadi bagian dari solidaritas lokal. Sebab, setiap penyimpangan (absen nyoblos) akan kentara dan dapat membawa dampak yang tak diinginkan?setidaknya kecurigaan penguasa terhadap seluruh penduduk desa.

Dalam momentum seperti itulah, apa yang tak tampak sesungguhnya telah hadir dan bekerja dengan kuat. TNI boleh saja menjauh dari TPS, sosoknya tak kelihatan, namun rohnya hadir. Itu sebabnya, di daerah seperti Tiro dan Sawang, rakyat beretorika tetap setia kepada NKRI, dan setelah mencoblos, mereka piknik dan pulang. Itu sebabnya, seorang Tengku Ibrahim, yang menganggap pemilu tak bermanfaat, tetap ikut mencoblos, dan pilihan itu dipahami oleh sesama warga desa. Itu pula sebabnya, meski ada saja gangguan dan ancaman teror GAM tanpa TPS-TPS di Aceh dijaga ketat, pemilu toh dapat berjalan lancar dan relatif aman.

Saya menganggap kondisi ini berlangsung berkat "bahasa rakyat"?kerangka self defense mechanism yang dikembangkan di tingkat lokal. Dalam persepsi lokal (emic), gangguan dan ancaman dari luar dijawab dengan mengembangkan idiom, wacana, dan pola perilaku setempat. Sebaliknya, dari konsepsi dunia luar (etic), sukses itu adalah berkat pengamanan dan aturan dari suatu proyek besar yang dalam hal ini bernama pemilu.

Di Aceh, sepanjang enam tahun terakhir saja, kondisi terjepit di antara kedua pihak yang berkonflik telah membuat lebih dari sepertiga rakyat desa pernah mengungsi, sembunyi, lari ke negeri seberang, atau menyeberang ke pihak pemberontak. Maka, dalam pertahanan desa yang proaktif, mekanisme defensi mengharuskan orang mencari jalan keluar terbaik, dan saat ini pilihannya adalah ramai-ramai mencoblos (colok dawuet). Nurani dan sikap bisa berbeda-beda: Sawang, yang ekonominya lebih baik, membenci GAM, sedangkan Tiro yang minim cenderung diam. Tapi satu hal telah menjadi konsensus: aman dan damai itu mutlak.

Dalam proses jatuh-bangun itu, orang menjaga survival diri maupun kolektif dengan berbagai siasat. Pada sisi emic, mereka mengelak (avoidance strategy) dengan mengungkapkan idiom "Hom" (Entah) atau "Hana teupu" (Aku tak tahu) jika ditanya soal GAM dan dengan ikut pemilu. Namun pada sisi etic, ini merupakan strategi penyelamatan. Proses, strategi, dan mekanisme bertahan itu sudah berlangsung sejak zaman Belanda. Tak mengherankan bila Aceh kaya kosakata seputar politik perang dan bertahan. Untuk makna pengkhianatan, misalnya, sedikitnya ada enam istilah: cuak, loh, pidi, pheek, panglima tibang, dan apasuh. Untuk divide et impera, bahasa Aceh membedakan politik plah bakue (belah batang kelapa) alias memecah-belah, dan plah trieng (belah bambu) atau mengangkat yang satu dengan menginjak yang lain.

Dengan kata lain, penduduk daerah "hitam" itu juga menghidupkan roh mereka melalui mekanisme defensi yang dikembangkannya ketika menghadapi kotak suara. Selain itu, roh yang historis juga berperan?setidaknya untuk Tiro, kawasan asal-usul keturunan Teuku Umar dan menjadi "tanah tumpah darah" perlawanan Aceh. "Delapan generasi Tiro melawan Belanda. Sampai kapan pun perlawanan itu tak akan berhenti," ujar seorang pakar Aceh yang tak ingin disebut namanya.

Tengku Ibrahim ngeloyor meninggalkan bilik suara. Ia tahu roh-roh telah gentayangan di sekitar kotak suara yang ditinggalkannya.