Menurut Anda, apakah KPU sudah bekerja maksimal untuk menyediakan perlengkapan pemilu? (02 - 09 April 2004)
Ya
	27.37%	159
Tidak
	67.99%	395
Tidak tahu
	4.65%	27
Total	100%	581

Kekhawatiran tentang kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. Sampai hari ?H? pemilihan, sejumlah daerah tidak mendapat pasokan surat suara dan perlengkapan pemilihan lain dari KPU. Kondisi ini sebetulnya sudah diperkirakan sebelumnya ketika KPU tak bisa memenuhi tenggat (deadline) distribusi perlengkapan pemilu pada H-10. Bahkan pada saat itu jutaan surat suara masih belum dicetak.

Akibat berbagai keterlambatan itu, Komisi harus menggelar pemilu lanjutan di lebih dari seribu tempat pemungutan suara (TPS) di berbagai daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Nazaruddin Sjamsuddin, mengatakan bahwa berdasarkan keputusan KPU pemilu lanjutan itu dilaksanakan paling lambat 9 April. Hasilnya harus sudah dikirim ke Jakarta selambat-lambatnya 11 April. Tapi, di Papua, pemilihan lanjutan harus ditunda sampai Sabtu karena masyarakat setempat memperingati hari wafatnya Yesus.

Responden yang mengikuti jajak pendapat Tempo Interaktif pekan lalu menilai KPU tidak bekerja maksimal dalam penyediaan logistik pemilu. ?Sebaiknya KPU diaudit secara menyeluruh dan detail. Masa, mulai dari pengadaan kertas suara, kotak suara, sistem IT, sampai hasil akhirnya semuanya berantakan,? kata Iskandar, responden asal Jakarta. Malah, kata dia, kalau sampai KPU terbukti bersalah seperti menerima suap dari pemasok atau melakukan berbagai praktek tercela lainnya, sebaiknya pelakunya dihukum berat. Pendek kata, kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan umum untuk anggota legislatif pada tahun 2004 ini layak mendapat angka merah.

Indikator Pekan Ini: Pengumuman hasil penghitungan suara secara online oleh KPU digugat sejumlah pihak. Hasil penghitungan sementara, yang disiarkan secara langsung di televisi dan berbagai media online, itu dinilai akan mempengaruhi psikologi massa yang sedang mengikuti pemilihan lanjutan di berbagai daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Barat. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Muhammad Izzul Muslimin, dalam konferensi pers pada 9 April 2004 mendesak KPU agar menghentikan publikasi hasil penghitungan suara sementara hingga selesainya pelaksanaan pemilu lanjutan dan keseluruhan penghitungan suara. ?Publikasi hasil pemilu sangat lambat dan dapat menimbulkan beban psikologis politis massa parpol peserta,? katanya. Namun, tak semua berpendapat seperti itu. Ada beberapa kalangan yang menginginkan agar pengumuman hasil sementara itu tetap dilakukan supaya masyarakat bisa mengikuti perkembangan hasil penghitungan suara. Bagaimana menurut Anda? Kami tunggu pendapat Anda di www.tempo.co.id.