Cerita tentang derasnya aliran uang dari partai politik ke pendukungnya bisa jadi cuma isapan jempol. Data Bank Indonesia menunjukkan betapa tambahan uang yang beredar di masyarakat tak seheboh yang digembar-gemborkan selama ini. Menjelang pelaksanaan kampanye pemilu pada pertengahan Maret silam, banyak pihak, termasuk Bank Indonesia, yang meramalkan aliran dana dari partai ke masyarakat akan lumayan besar. Ekonom Chatib Basri, misalnya, memberikan taksiran kasar dana partai yang digelontorkan selama masa kampanye Rp 10 triliun-Rp 15 triliun.

Benarkah dana kampanye begitu besar? Tak bisa dimungkiri bahwa banyak partai yang menguras kasnya untuk menarik simpati masyarakat, dari pembuatan spanduk, bendera, dan kaus hingga pembagian uang saku untuk kampanye. Di luar itu, Transparency International Indonesia mencatat ada berbagai modus dalam penyaluran dana kampanye, seperti hibah, pengobatan gratis, sunatan massal, atau bahkan penyelenggaraan aneka lomba. "Semua itu kami nilai terkait dengan pemilihan umum," kata Anung Karyadi dari Transparency International Indonesia. Belum lagi dana iklan yang jumlahnya ratusan miliar rupiah.

Namun data yang ada menunjukkan bahwa duit yang mengalir ke masyarakat tidak terlalu besar. Data Bank Indonesia mengenai jumlah uang kertas dan logam yang diedarkan pada pekan keempat Maret 2004 memang naik Rp 3,5 triliun dibandingkan dengan pekan ketiga menjadi sekitar Rp 102 triliun. Boleh jadi tambahan ini berasal dari partai. Tapi Wakil Direktur Peredaran Uang Bank Indonesia, Lucky Fathul, menganggap itu fenomena biasa. "Itu soal siklus penggajian," katanya. Lucky menambahkan bahwa peredaran uang akan naik pada pekan keempat dan pertama ketika para pekerja menerima gaji, kemudian surut pada pekan ketiga.

Dana yang diserap Bank Indonesia dalam lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada 24 Maret 2004 sebesar Rp 48 triliun sebetulnya juga memperlihatkan kenaikan dua kali lipat dibandingkan dengan dua lelang sebelumnya, yang hanya Rp 21 triliun-Rp 24 triliun. Langkah ini setidaknya menunjukkan upaya bank sentral untuk mencegah angka inflasi naik akibat tambahan uang beredar yang diduga berasal dari partai. Dan pada Maret 2004, inflasi memang lumayan tinggi, 0,36 persen. Bandingkan dengan deflasi 0,02 persen pada Februari 2004 atau deflasi 0,23 persen pada Maret 2003. Inflasi yang cukup tinggi untuk ukuran sekarang ini setidaknya menunjukkan adanya tambahan uang di masyarakat.

Kepala Badan Pusat Statistik, Soedarti Surbakti, dalam jumpa pers awal April pun meyakini bahwa kampanye pemilu sangat mempengaruhi tingginya angka inflasi pada Maret 2004, terutama dalam hal pembelian bahan pakaian untuk kaus, spanduk, atau bendera. "Saya memang tidak merekam, tapi pembelian bahan pakaian pasti signifikan karena yang dibutuhkan bermeter-meter," katanya. Tapi, jika dilihat detailnya, inflasi yang cukup tinggi justru terjadi pada bahan makanan dan utilitas (listrik, air, gas, dan lain-lain). Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga sandang.

Pada akhirnya, berbagai ramalan hanyalah sekadar ramalan. Dana yang mengalir ternyata memang tidak besar. Kalaupun ada tambahan uang beredar yang sedikit-banyak mempengaruhi inflasi, tampaknya dana itu juga dengan cepat menghilang, entah karena dikonsumsi, entah kembali ke perbankan. Namun bisa jadi ada yang tersembunyi di balik yang kecil tadi. Chatib Basri sering menyebut fenomena hidden economy dalam perekonomian Indonesia. Ini menyangkut kegiatan ekonomi yang tidak terekam di data resmi. Bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi selama pemilu.

MT, Thomas Hadiwinata, Adek (TNR)