Bila sekularisasi menjadi niat Nurcholish Madjid ketika mempopulerkan slogan "Islam yes, partai Islam no" lebih dari 30 tahun lampau, saat ini mungkin maksud itu telah kesampaian. Masyarakat Indonesia tampaknya makin mempercayai bahwa urusan agama tak sama dengan urusan politik.

Paling tidak, hal itu ditunjukkan penelitian tiga lembaga survei yang melakukan penelitian secara terpisah. Ketiganya adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation of Electoral System (IFES), yang digelar dari kurun November 2003 hingga Februari 2004.

Dengan mewawancarai rata-rata 2.000 responden di 3.000 desa di seluruh Indonesia, ketiga penelitian itu memprediksi bahwa perolehan gabungan suara partai politik Islam pada Pemilu 2004 tidak akan banyak berbeda dengan hasil Pemilu 1999, yang besarnya sekitar 14 persen. Jumlah itu jauh di bawah perolehan suara partai-partai Islam pada Pemilu 1955, yang mencapai 43 persen.

Menurut Saiful Mujani, peneliti LSI dan Direktur Riset Freedom Institute, kriteria partai Islam yang digunakan di sini adalah partai yang menggunakan asas Islam. Dalam Pemilu 2004, partai berasas Islam adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tak termasuk kategori ini, meski partai ini disokong organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (lihat halaman 44).

Kecenderungan "sekularisasi" ini menguat ketika—dalam penelitian LSI—responden disodori pertanyaan yang mengukur tingkat religiositas mereka. Responden dengan religiositas tinggi ternyata lebih banyak terdapat dalam kelompok pemilih partai nasionalis (PDIP dan Golkar) ketimbang partai berasas Islam (lihat tabel).

Tentu saja kriteria partai Islam ala Mujani ini bukan tanpa kritik. Mengelompokkan partai Islam hanya berdasarkan asasnya mengandung kesan kelewat menyederhanakan persoalan. Jajak pendapat yang dilakukan TEMPO menjelang Pemilu 1999 di DKI Jakarta—ibu kota yang menjadi tempat berkumpulnya penduduk dari berbagai lapisan—menunjukkan hal lain: bahwa asas partai bukan elemen utama bagi pemilih untuk memastikan sebuah partai adalah partai Islam atau tidak. Menurut mereka, dua yang terpenting adalah pemimpin dan simbol partai (lihat TEMPO, 18 Januari 1999).

Apa pun, Pemilu 2004 akan menjadi ujian penting bagi partai berasas Islam: mampukah mereka bertahan di tengah deras arus sekularisasi? Atau, inikah saat untuk mengubah haluan?

Darmawan Sepriyossa