Di tengah keheningan kantor pusat Partai Bulan Bintang (PBB), Hendry mencoba menyibukkan diri. Ia memencet nomor telepon, bicara, mencoret-coret sesuatu pada sehelai kertas, lalu tertawa kecil. Tak jauh dari tempat Hendry berdiri, di ruang logistik beberapa lelaki lalu-lalang mengangkut plastik berisi spanduk dan kaus partai. Tapi tak ada keriuhan yang berarti. Ruang utama kantor partai pimpinan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra itu nyaris tanpa suara. "Dibanding Pemilu 1999, beda banget, Mas," ujar Hendry, salah seorang staf sekretariat partai itu.

Kata seorang simpatisan PBB, permintaan kaus dan bendera memang tetap banyak ke sekretariat partai itu. Tapi, saat ditanya di mana kantong massa PBB di Jakarta, ia cepat menukas, "Susah menentukan kantong massa partai di Jakarta. Massanya menyebar. Lagi pula kami beda dengan PPP, yang punya kantong massa tetap seperti di Matraman, Jakarta Timur," kata laki-laki berambut gondrong itu.

Suasana hening juga terasa di kantor Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Ketua umum partai itu, K.H. Syukron Makmun, ketika ditelepon mengaku sedang ke luar daerah. "Ane lagi di luar nih," katanya.

Tiga pekan kampanye berlalu sudah. Partai-partai berjuang keras merangkul pemilih untuk menusuk tanda gambar mereka pada 5 April nanti. Ada yang gemah-ripah dan menggelegar, tapi banyak pula yang adem-ayem. Yang kalem umumnya adalah partai baru yang tak punya massa banyak. Yang semarak adalah partai lama, banyak duit, atau dikenal bermassa banyak.

Dari sebelah "kanan", muncul lima partai berasas Islam. Mereka adalah PBB, PPNUI, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok yang tak berasas Islam tapi condong ke kanan—karena didukung organisasi massa Islam—adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di luar itu ada PDI Perjuangan dan Golkar, yang mengusung ideologi nasionalis sekuler. Selebihnya terserak partai lain—baru dan lama—yang membawa isu agama (non-Islam) atau memperjuangkan isu-isu spesifik seperti buruh atau persoalan kedaerahan.

Persaingan partai Islam dan nasionalis memang telah jadi isu lama dalam jagat politik di Tanah Air. Sejak Pemilu 1955, periode Konstituante, hingga setelahnya, isu Islam-nasionalis seolah tak kunjung henti dibicarakan. Pada masa Konstituante, kedua pihak bahkan berebut posisi dalam menentukan konstitusi dan dasar negara hingga Sukarno membubarkan badan itu pada 1959 karena tak kunjung mampu mengakhiri selisih paham.

Pada Pemilu 2004, pertarungan memang tak seseru pertarungan hampir 50 tahun lalu itu. Tapi lihatlah bagaimana partai-partai berasas Islam tetap menganggap isu penerapan syariat Islam sebagai barang dagangan yang laku dijual. "Selama ini syariat Islam selalu dikesampingkan. Baru ketika kader PPP mendapat kesempatan menjadi wakil presiden, pemerintah memperhatikan syariat Islam," kata Ketua PPP Sumatera Barat, Baharudin, dalam kampanye pekan lalu. "Saat ini pemerintah Pasaman, Sumatera Barat, telah melahirkan peraturan yang mewajibkan anak yang akan masuk sekolah pandai baca Al-Quran," katanya lagi.

Meski marak, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Saiful Mujani menduga, dibanding partai nasionalis, partai berasas Islam tak akan mendapat suara yang signifikan dalam pemilu pekan depan. Sejumlah penelitian berskala nasional—di antaranya yang dilakukan LSI, International Republican Institute (IRI), dan International Foundation of Electoral System (IFES)—menunjukkan bahwa paling banter lima partai berasas Islam hanya bisa meraup 14 persen suara. Angka ini anjlok dibanding angka pada Pemilu 1955 saat Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) mendapat total suara 42 persen. "Saat ini total perolehan suara partai Islam tak mampu mengimbangi suara kalangan nasionalis-sekuler yang dimotori PDI Perjuangan dan Golongan Karya," kata Saiful Mujani. Saiful menambahkan, jika pun ditambahkan suara PAN dan PKB, jumlah suara partai Islam ini baru 34 persen.

Dari partai berasas Islam yang ada, yang paling baik nasibnya adalah PKS. Partai ini diduga akan meraup banyak suara karena memiliki basis massa yang solid. "Tapi saya duga masih sulit menembus angka 10 persen. PKS ini masih menunjukkan gejala di perkotaan," kata Mujani.

Alasan redupnya kiprah partai Islam memang beragam. Kekurangan finansial adalah salah satunya. "Kita ini pinginnya, sih, punya Internet, menyewa konsultan untuk beriklan. Tapi itu kan mahal sekali. Dari mana dana kita?" ujar Sekjen PPNUI, K.H. Ahmad Satari.

Isu syariat Islam juga tak selalu dipahami partai-partai itu. Paling banter juru kampanye mengaitkan syariat dengan moral dan akhlakul karimah. "Yang penting individunya. Kita akan menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin," kata Wakil Sekjen PBR, Ahmad Muzani.

Perpecahan partai Islam pun masih terasa akibatnya. Di PBB, misalnya, konflik pasca-Pemilu 1999 membuat penyalur aspirasi massa tradisional Masyumi itu terasa pincang. "PBB ditinggalkan orang-orang berpengaruh," kata Fadli Zon, bekas Ketua PBB. Gara-gara konflik dengan Yusril, para tokoh PBB dari kelompok 16 seperti Fadli, (alm) Hartono Mardjono, K.H. Abdul Qadir Djaelani, K.H. Kholil Ridwan, K.H. Anwar Sanusi, dan Farid Prawiranegara memilih mendirikan partai baru atau nonpartai. Tak bisa dihindari, mereka membawa sebagian massa PBB.

PPP juga pecah, di antaranya menjadi PBR pimpinan Kiai Zainuddin M.Z. Beberapa kantong PPP, seperti masyarakat Betawi, diduga bakal terbang ke PBR. "K.H. Zainuddin M.Z. adalah representasi warga Betawi. Kami akan sapu bersih. Kami partainya orang Betawi," kata Muzani, salah seorang pengurus PBR. Partai itu mematok empat kursi DPR dari Jakarta atau setara dengan 1,6 juta pemilih. "Kami memang agak terganggu," kata Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PPP, Endin A.J. Soefihara, tentang sepak terjang PBR.

Secara makro, redupnya peran politik partai berasas Islam ini disebabkan oleh sekularisasi dan depolitisasi Orde Baru (lihat halaman 44). Kata Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), K.H. Chalil Badawi, depolitisasi Orde Baru ini sangat dirasakan oleh Masyumi dan relatif tidak berpengaruh pada NU. "Buktinya, basis massa Masyumi seperti Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan menjadi basis Golkar," kata bekas pengurus Masyumi itu.

Repotnya, aktivis dan keluarga eks Masyumi yang masuk Golkar akhirnya menemukan habitat nyaman. Banyak aktivis HMI, yang dulu onderbouw Masyumi, yang kini menjadi pengurus Golkar. Jargon Nurcholish Madjid "Islam yes, partai Islam no" pada kurun 1970 menjadikan, "Kaum muslimin menjadi jauh dari ideologi Islam," kata Ismail Yusanto, juru bicara harakah Hizbut Tahrir.

Meski dihadang persoalan, partai Islam mencoba optimistis. PPP menargetkan perolehan 72-110 kursi DPR atau hampir dua kali lipat dari kursi mereka saat ini. "Kami siap memanggil pulang konstituen tradisional PPP agar kembali seperti Pemilu 1997," kata Endin. Partai Keadilan Sejahtera mematok target optimistis pada kisaran 7-8 persen. "Tapi target itu tidak mutlak," kata Wakil Ketua Umum PKS, Surahman Hidayat.

Ketua PBB, Hamdan Zoelva, mengklaim partainya bakal meraih 7 persen suara atau naik 350 persen dari Pemilu 1999. Partai Bintang Reformasi pun yakin akan mengeruk dukungan 7 persen. "Kalau electoral threshold pasti terlampaui," kata Muzani. PPNUI malah berani mematok target 5 persen.

Semua memang baru perhitungan di atas kertas. Pemilu baru akan dilaksanakan Senin pekan depan. Setelah itu, semua hitung-hitungan baru bisa dibuktikan.

Hanibal W.Y. Wijayanta, Sudradjat, Darmawan Sepriyossa (Jakarta), Yuswardi A. Suud (Aceh), Istiqomatul Hayati (TNR)