Masa kampanye memang saatnya merangkai kata berbunga. Sabam Sirait mafhum benar akan hal itu. Maka, Selasa pekan lalu, di tengah massa partainya di Jakarta Selatan, politisi senior itu menguar-uarkan bahwa pemerintah Presiden Megawati Soekarnoputri, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah menyetujui pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil.

Kaum pegawai memang tak layak diremehkan: jumlah mereka mencapai tiga juta orang. Bayangkan jika mereka mencoblos "moncong putih". Tapi, "Kami hanya mengajak, bukan memaksa seperti pada masa Orde Baru," kata Sabam. Namun, di Malang, Jawa Timur, Peni Suparto lebih berani.

Wali kota yang juga Ketua Cabang PDI Perjuangan setempat itu berjanji mencairkan gaji ke-13 pada 1 April 2004. Artinya, cuma selang empat hari sebelum hari pencoblosan pemilu untuk memilih wakil rakyat. Harap dicatat: di kota apel itu ada 8.000 pegawai negeri.

Bagi pegawai negeri, gaji tambahan ibarat hujan di musim kemarau. Simak ucapan Aries, 45 tahun, pegawai negeri golongan III B di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Seorang putrinya tahun ini akan masuk sekolah menengah pertama. "Kalau ada gaji tambahan, lumayanlah buat biaya sekolah dia," katanya semringah.

Namun tanggapan berbeda muncul dari politisi Senayan. Rizal Djalil dari Partai Amanat Nasional mengungkapkan, gaji ke-13 merupakan hasil kerja Panitia Anggaran DPR dan pemerintah. Sebagai anggota Panitia Anggaran, ia tahu persis soal ini sudah dibahas sejak Agustus tahun lalu.

Karena itu Rizal tak rela bila PDI Perjuangan "menjual" gaji ke-13 sebagai dagangan dalam kampanye pemilu. Seolah-olah pemberian gaji tambahan itu merupakan hasil kerja PDI Perjuangan semata. "Itu persis cara-cara Golkar di masa Orde Baru," katanya lugas.

Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, membenarkan Rizal. Gaji ke-13, menurut dia, sudah diputuskan dalam anggaran 2004. Itu berarti anggota Panitia Anggaran DPR dari semua partai ikut berperan mengegolkan menjadi undang-undang.

Usul gaji ke-13, kata Anggito, awalnya datang dari pemerintah. "Ketika itu partai-partai belum memikirkan kampanye pemilu," tuturnya. Gaji ekstra diharapkan bisa memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri yang dianggap bergaji terlalu rendah.

Tahun lalu pemerintah masih bisa menaikkan gaji pegawai 10 persen. Tahun ini, karena tak punya banyak uang, pemerintah hanya mampu memberikan gaji ekstra. Begitupun pemerintah harus merogoh tambahan Rp 6,6 triliun. Dan belanja pegawai dalam anggaran pun meningkat 13,2 persen, menjadi Rp 56,9 triliun.

Ekonom Moh. Ikhsan menghitung, tambahan Rp 6,6 triliun itu sebetulnya sebanding dengan kenaikan gaji 8,2 persen. Tapi kenaikan gaji dan gaji tambahan jelas ada bedanya. Buat pegawai, bagaimanapun tentu lebih baik menerima kenaikan gaji. Soalnya, gaji yang baru bisa menjadi basis untuk kenaikan berikutnya.

Sedianya gaji tambahan itu akan diberikan pada Mei atau Juni, saat-saat awal tahun ajaran baru. Biasanya, pada saat itulah pegawai negeri, polisi, dan tentara berpangkat rendah bingung mencari biaya pendidikan bagi anaknya. Anggito tak menyangka momen itu ternyata berdekatan dengan pemilihan presiden dan rawan dipelintir para politisi. "Kami tidak melihat dari sisi itu," katanya.

Sekarang terpulang kepada para politisi. Bila tak hati-hati, alih-alih memperoleh simpati, kata-kata manis bisa menjadi bumerang. Dengar saja pendapat Aries. Ia kecewa PDI Perjuangan mengklaim gaji ke-13 sebagai hasil perjuangannya sendiri. Lalu, apakah ia akan mencoblos "moncong putih"? Entahlah.

Nugroho Dewanto, Y. Tomi Aryanto