KABAR yang ditunggu itu akhirnya tiba juga: penghapusan bea masuk produk baja. Semula, produk baja seperti baja canai panas dan dingin dikenai bea masuk 20 dan 25 persen. Surat keputusan bernomor 154 yang ditandatangani Menteri Boediono pada 24 Maret lalu tetapi baru diumumkan ke publik dua hari kemudian itu setidaknya membuat industri hilir baja di Tanah Air tak lagi cemberut—meski hanya setahun.

Selama tiga bulan terakhir sejak Desember tahun lalu, beberapa sentra industri hilir baja di Tanah Air limbung melawan kebangkrutan. Bahan baku hampir tak terbeli, mahalnya minta ampun. Akibatnya, harga jual terpaksa didongkrak mengikuti kenaikan biaya produksi. Dampak di "muara"-nya segera terasa: konsumen tak bernafsu membeli.

Tengok saja yang dialami salah satu sentra industri komponen otomotif di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Di sana pemutusan hubungan kerja dan pengurangan produksi menjadi alternatif bertahan di masa "krisis" ini. PT Atak Otomotif, misalnya, sejak Januari lalu tak lagi memproduksi as mobil dan pipa kunci busi. Perusahaan yang mempekerjakan 85 orang ini terpaksa memangkas kebutuhan bajanya dari 80 ton menjadi hanya 50 ton per bulan. Kerja lembur pun ditiadakan.

"Kenaikan harga baja belakangan ini benar-benar mencekik leher," kata Wakil Direktur PT Atak Otomotif, Miftahul Ulum. Ia mencontohkan, akhir tahun lalu harga baja kualitas I Rp 3.500 per kilogram. Namun kini harganya Rp 6.300 per kilogram. Padahal kompensasi berupa kenaikan harga jual tidak mudah dilakukan, mengingat daya beli masyarakat. Apalagi produk sejenis dari India dan Cina juga bisa dibeli dengan harga relatif bersaing.

Miftahul tambah pusing karena sistem penjualan bahan baku juga berubah. "Sekarang, ada uang ada barang," katanya. Dan Miftahul tak sendiri. Hamin Syamsuri, pemilik CV Jasa Logam, juga di Waru, terpaksa merumahkan 20 dari 30 karyawannya. Karena perusahaan tak kuat membeli bahan baku, dua unit mesinnya terpaksa menganggur. Padahal, dalam kondisi normal, perusahaan yang memproduksi komponen sepeda motor ini mampu membeli 15 hingga 20 ton baja per bulan.

Kondisi serupa juga menimpa sentra industri logam di Tegal, Jawa Tengah, setidaknya bagi sekelompok pengusaha bubut dan perajin logam. Budi dan Hasan, misalnya, yang membuka usaha bubut, terpaksa gulung tikar lantaran nihil order. Menurut Wahjudi, pemilik CV Putra Slamet Jaya, bengkel pemotongan dan pengadaan besi baja, kondisi tersebut hampir dialami semua pengusaha dan perajin baja di Tegal.

"Hampir dua bulan ini puluhan perajin baja di Tegal terpaksa tiarap. Ada sekitar seratus pekerja yang terpaksa berhenti," ujar Wahjudi, yang hanya mengoperasikan tiga dari lima mesinnya. Dalam kondisi normal, katanya, kebutuhan baja di Tegal mencapai 100 ton per hari. Kini hanya tinggal separuhnya. Meski begitu, Wahjudi tak tinggal diam. Ia lalu mencari sumber alternatif bahan baku.

Menyiasati mahalnya baja, Wahjudi dan beberapa temannya berburu bangkai kapal. Potongan baja dari kapal tua itulah yang kini menjadi bahan baku usahanya. Beberapa bulan lalu, ia bahkan berhasil memborong sepuluh bangkai kapal milik Pertamina untuk "dilucuti".

Industri pengecoran logam di Desa Batur, Klaten, Jawa Tengah, juga bagai kerakap tumbuh di batu. Dalam dua bulan terakhir, sentra industri yang menyerap hampir 6.000 tenaga kerja ini tak sanggup menerima order seperti rem kereta api, sambungan pipa air minum, dan suku cadang otomotif. Mereka memilih angkat tangan daripada mengerjakannya.

Koperasi Batur Jaya, misalnya, yang mendapat order membuat rem kereta api dari PT KAI, kini hanya mempekerjakan 24 orang. Padahal, biasanya, untuk pekerjaan serupa ia membutuhkan 126 orang. Koperasi ini beranggotakan 230 pengusaha kecil industri cor logam. Menurut Ketua Koperasi Batur Jaya, Anas Yusuf, ada sekitar 6.000 pekerja di industri skala rumah tangga ini, dan sekarang banyak yang menganggur. "Inilah kondisi tersulit yang dialami dalam kurun 10 tahun terakhir," kata Anas Yusuf.

Mengapa harga baja cenderung meroket? Sejak November hingga kini, harga baja di pasar dunia memang merangkak naik. Angkanya pun tak tanggung-tanggung: hampir 60 persen. Baja canai panas, misalnya, bergerak dari US$ 365 menjadi US$ 580 per ton. Slab juga naik dari US$ 290 menjadi US$ 490 per ton. Pokok soalnya bermula dari Cina, yang membutuhkan produk baja dalam jumlah "gila-gilaan".

Kenaikan konsumsinya tahun ini mencapai 60 juta ton, sehingga menjadi 241 juta ton. Lonjakan konsumsi baja ini sebagian karena persiapan Cina menjadi tuan rumah Olimpiade 2008. Cina banyak membangun proyek infrastruktur, termasuk bendungan raksasa. Akibatnya, produsen baja dunia berbondong-bondong menyerbu pasar Cina, "meninggalkan" negeri lain. Ujung-ujungnya, harga pun bergerak naik.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Subagyo, mengakui usul pembebasan bea masuk produk baja ini berasal dari industri hilir baja. Pemicunya, ya itu tadi, kondisi "abnormal" pasar baja dunia. Tambahan pula, kapasitas produksi baja lokal, yang kebanyakan dipasok PT Krakatau Steel, tak mampu memenuhi konsumsi dalam negeri.

Dalam catatan Direktorat Logam, untuk produk baja canai panas Indonesia harus mengimpor hampir 900 ribu ton dari kebutuhan 2,2 juta ton. Untuk baja canai dingin, kebutuhan impornya mencapai 500 ribu ton dari konsumsi nasional 1,15 juta ton. Karena ketergantungan yang cukup tinggi pada produk impor ini, Departemen Perindustrian mengusulkan pembebasan bea masuk produk baja hingga nol persen.

"Kami membicarakan masalah ini sejak Januari lalu," kata Subagyo. Meski begitu, bukan berarti rencana pembebasan bea masuk baja ini bergulir mulus. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mohammad S. Hidayat, semula tak setuju atas rencana pembebasan bea masuk produk baja ini. Toh, setelah SK Menteri Keuangan terbit, Kamis pekan lalu, ia sedikit melunak.

"Ini persoalan dilematis," katanya. "Industri hilir baja sedang menghadapi kelangkaan sehingga harus membeli bahan baku lebih mahal. Keputusan ini hanya akibat perdagangan global." Namun ia mengingatkan, bila terjadi perbaikan pasar baja dunia, dibuat lagi kebijakan yang lebih seimbang antara hulu dan hilir. "Yang diperlukan adalah harmonisasi tarif di industri hulu dan hilir, sehingga terjadi keseimbangan pada tiap sektor," ia menyarankan.

Untuk itu, Mohammad S. Hidayat mengaku Kadin Indonesia akan memulai pembicaraan intensif dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini M.S. Soewandi, soal harmonisasi tarif di industri baja nasional. Pekan ini, Kadin Indonesia dengan timnya memulai pembicaraan pertama. Ia mengharapkan kebijakan harmonisasi tarif baja dapat dirumuskan tahun ini.

Seperti apa harmonisasi tarif itu? Ketua Umum Federasi Pengerjaan Logam dan Mesin, Ahmad Safiun, mengakui pembebasan bea masuk seperti sekarang memang tidak biasa. Ini harus dipahami sebagai masa darurat. Menurut dia, harmonisasi tarif diperlukan bagi produk-produk yang memang produsennya hanya satu di Tanah Air. Produk itulah yang perlu dilindungi berupa pengenaan bea masuk.

Ia mencontohkan, produk yang perlu dikenai harmonisasi tarif adalah slab dan pilet, yang hanya diproduksi oleh PT Krakatau Steel. Sebab, yang tak kalah penting, bagaimana industri baja, baik hulu maupun hilir, yang sudah ada tetap eksis, bahkan punya daya saing di pasar global.

M. Syakur Usman, Sohirin (Tegal), Kukuh S. Wibowo (Sidoardjo), Imron Rosyid (Klaten)