Akhir-akhir ini telepon genggam Djohar Arifin Husin kerap berdering. Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat ini kebanjiran pertanyaan seputar program tiket olahraga berhadiah. Tengah malam pun ia harus melayani permintaan wawancara wartawan. "Kalau handphone saya matikan, nanti dikira menghindar," kata Djohar.

Semua ini gara-gara kerja sama yang dilakukan KONI dengan PT Metropolitan Magnum Indonesia dalam proyek "tiket berhadiah". Menurut Djohar, kerja sama ini dijalin karena KONI tak mungkin hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah buat memajukan olahraga. "Kami perlu dana besar karena prestasi itu mahal," ujarnya.

Setiap tahun KONI harus mencari dana tambahan dari sana-sini. Untuk menyiapkan atlet yang berlaga di SEA Games tahun lalu, misalnya, pemerintah hanya mengucurkan bantuan Rp 42 miliar. Padahal KONI membutuhkan dana tak kurang dari Rp 80 miliar. Untuk menutup kekurangan, Komite menggandeng sejumlah donatur dan sponsor, seperti Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Bank Mandiri.

Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, peran pemerintah Indonesia dalam membina olahraga belum maksimal. Menurut Djohar, keempat negara pesaing Indonesia di arena SEA Games itu sangat leluasa menyiapkan atletnya karena dana yang melimpah. Pemerintah Malaysia dalam setahun mengucurkan bantuan dana olahraga US$ 45 juta atau sekitar Rp 373,5 miliar. Thailand lebih besar lagi, US$ 270 juta. Singapura mengguyurkan dana Sin$ 100 juta, sedangkan pemerintah Vietnam membantu 500 miliar dong atau sekitar Rp 274 miliar.

Sebagian besar dana itu digunakan untuk pembangunan sarana olahraga. Hampir semua kota setingkat kabupaten di Thailand, Malaysia, dan Singapura kini memiliki lintasan lari dan kolam renang standar Olimpiade. Indonesia hanya punya lima lintasan lari dan beberapa kolam renang. Jangan heran jika ketiga negara itu menguasai cabang atletik dan renang di arena SEA Games. "Peralatan kita ketinggalan. Beli yang baru mahal. Busur untuk panahan saja harganya bisa 60 juta," kata Djohar.

Dari program tiket berhadiah, KONI akan mendapat bagian Rp 3 miliar sebulan ditambah 10 persen nilai tiket yang dijual. Efektifkah dana sebesar itu untuk membantu keuangan Komite? Menurut Djohar, dana seberapa pun besar artinya buat KONI. Tapi, "Ini bukan lotere seperti di Malaysia, tapi semacam door prize," ujarnya.

Di masa lalu, prestasi olahraga Indonesia melambung, salah satunya, berkat bantuan dana dari lotere. Sebagai contoh, Porkas yang beredar pada 1986-1987 meraup dana masyarakat Rp 29 miliar. Sebanyak Rp 11,4 miliar di antaranya disumbangkan untuk persiapan SEA Games 1987 di Jakarta. Hasilnya, Indonesia merebut kembali gelar juara umum dari Thailand, yang menjadi juara pada 1985 di Bangkok.

Pada tahun-tahun mendatang, kian besar dana yang dibutuhkan KONI karena banyak perhelatan besar yang harus diikuti atlet Indonesia. Organisasi ini memerlukan sekitar Rp 300 miliar pada 2005. Saat itu ada empat perhelatan besar yang akan diikuti, yaitu Islamic Olympic Solidarity di Arab Saudi pada April, Asian Indoor di Bangkok pada awal November, SEA Games XXIII di Manila pada akhir November, dan Paralympic Games (pesta olahraga penyandang cacat) di Manila pada Desember 2005. Selain itu, KONI membutuhkan dana sekitar Rp 114 miliar untuk "Indonesia Bangkit", program persiapan menuju Asian Games 2006.

Diakui oleh Andi Gani Nena Wea, Ketua Komisi Industri dan Bisnis Olahraga KONI, pihaknya sedang memikirkan alternatif penggalangan dana. "Kita enggak bisa begini terus," katanya sembari menadahkan tangan layaknya orang minta-minta. Saat ini ada 127 proposal kerja sama yang mampir ke mejanya. Ada yang mengajak menjual stiker atau memungut dana dari rekening listrik. "Kita akan mencari cara terbaik supaya enggak membebani masyarakat," ujar Andi Gani.

Apakah tiket berhadiah termasuk cara yang terbaik? Itulah yang kini mengundang pro-kontra dan membuat telepon Djohar Arifin sering berdering.

Sapto Yunus