Malam itu Agus Salim, 48 tahun, sedang asyik rebahan sambil menonton televisi. Warga RT 02 RW 10 Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, ini hampir terlelap ketika deru kendaraan berat terdengar. Ingar-bingar ini memancing rasa ingin tahu Agus dan warga lainnya, yang lantas mendekati pusat keriuhan.

Mereka tercengang ketika Senin pekan lalu itu melihat 26 truk sedang melepas bebannya, menumpahkan aneka sampah berbau menyengat, di sebidang tanah seluas 2,1 hektare yang ada di sana. Lokasinya persis di pinggir jalan raya Cakung-Cilincing, sebuah area terbuka yang bersih dan berpagar seng. Gundukan-gundukan sampah segera memenuhi salah satu ujung lapangan, bersebelahan dengan rumah-rumah penduduk, yang malam itu ditaburi cahaya lampu. Keruan saja Agus dan warga lain terkaget-kaget. Sambil membekap hidung menahan bau tak sedap, mereka mempertanyakan kedatangan sampah-sampah ini. "Soalnya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu," ungkap Agus. Toh, sampah-sampah tak bisa dicegah.

Agus tak pernah tahu wilayahnya tiba-tiba menjelma jadi salah satu lokasi darurat pembuangan sampah Jakarta. Inilah buntut "penutupan" Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang di Bekasi, lokasi yang telah digunakan Jakarta selama 15 tahun. Setelah Bantar Gebang "disandera" warga di sekitarnya pada 1 Januari lalu, lalu dibalas oleh pemerintah DKI dengan menggembok TPA seluas 108 hektare itu, daerah ini benar-benar tertutup untuk sampah. Walhasil, pemerintah Jakarta dan Bekasi puyeng mencari lokasi buangan baru. Sementara waktu, Jakarta melempar sampah mereka ke Cilincing.

Pemandangan di Cilincing pun segera berubah karena ketiban sampah Jakarta, yang sehari bisa mencapai 6.250 ton—jumlah yang berlimpah untuk menimbuni sebuah lapangan sepak bola dengan ketebalan 5 meter. Aroma busuk sampah menyebar ke mana-mana, bahkan tercium dari rumah yang berjarak empat kilometer dari TPA itu. Kondisi darurat ini, menurut Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara, Barmen Sijabat, cuma bisa bertahan enam bulan.

Enam bulan? Betapa lamanya. Paimin, warga Desa Nagrag, Cilincing, tak tahu apa yang bakal terjadi dalam enam bulan nanti. "Saya tak bisa membayangkan, air sumur nanti mungkin akan tercemar semua," kata Paimin, sedih.

Sejatinya, menurut Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Slamet Limbong, pola penanganan sampah dengan cara konvensional ini tidak akan digunakan lagi. Pola lama pengelolaan sampah yang menggunakan pendekatan pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan dianggap tidak maksimal. Sampah banyak yang tak termanfaatkan dan memerlukan lokasi luas untuk TPA—sesuatu yang saat ini menjadi masalah di Bantar Gebang.

Agar soal ini tak terulang di masa depan, sebuah pola baru dikampanyekan. Menurut Slamet Limbong, pendekatan yang akan dipakai adalah pemilahan, pemanfaatan, dan profit. Sampah akan dipilah-pilah. Sampah-sampah non-organik akan digunakan kembali (reuse) atau didaur ulang sebagai bahan baku industri (recycle). Sampah organik akan diubah menjadi kompos, bahan baku alkohol, bahan bangunan, bahan reklamasi, bahan urukan lahan kritis, pakan cacing, dan sebagai bahan baku penghasil energi listrik.

Semua proses ini akan dilakukan di sebuah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Barulah residu semua proses ini akan dikirim ke tempat pembuangan akhir. Bedanya dengan TPA sekarang, tempat itu tak memerlukan lahan luas serta menggunakan teknologi pemusnah yang konon ramah lingkungan.

Demi mewujudkan cita-citanya, DKI Jakarta tengah menggandeng kalangan swasta untuk mengelola setidaknya 11 lokasi calon TPST. Menurut Gubernur Jakarta Sutiyoso, saat ini sudah ada investor dari Kanada, Cina, dan Korea yang kepincut dengan rencana besar mengatasi sampah Jakarta. "Mungkin tahun ini mereka akan ramai-ramai datang ke sini," ujar Sutiyoso.

Mimpi muluk itu kini baru mulai diwujudkan di Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Bogor—sekitar 3,5 kilometer dari Cileungsi. Di Jakarta, mereka punya lokasi di Cilincing, Jakarta Utara, dan Cakung, Jakarta Timur. Investor yang mengelola TPST itu PT Wira Gulfindo Sarana. Perusahaan ini mengadopsi teknologi pengolahan sampah dari Jerman dan, nantinya, sampah yang keluar berupa buntelan-buntelan sampah yang sudah dipres, yang dikenal dengan nama balapress. Dua lokasi ini sanggup mengolah sampah hingga 3.000 ton setiap harinya.

Menyimak rencana pengelolaan yang mulai dicoba direalisasikan ini, pengamat masalah perkotaan Marco Kusumawijaya tak menemukan adanya upaya mengurangi volume sampah. Dengan rencana seperti itu, Marco menyebut bahwa "sampah harus selalu ada agar senantiasa bisa diolah." Ini terkait dengan skala produksi minimal perusahaan pengolah sampah yang harus terjaga agar tetap menghasilkan keuntungan.

Padahal mengurangi sampah seminimal mungkin dari sumbernya, menurut Wirjono Kusumodirdjo, Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Padat Kementerian Lingkungan Hidup, adalah semangat dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang tengah dikaji kementeriannya. Di RUU ini, menurut Wirjono, akan ada pembagian peran dalam mengelola sampah antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. Diharapkan tiap-tiap sumber sampah bisa meminimalkan volume sampah yang dihasilkannya.

Sayangnya, rencana yang arahnya sudah benar ini belum sungguh-sungguh memperlihatkan wujud realisasinya. Di TPST Bojong, misalnya, kendati disiapkan untuk beroperasi akhir tahun lalu, hingga hari ini mesin-mesin pengolah sampahnya belum juga berderak. Mereka baru memasang dua dari empat mesin yang direncanakan. Sementara itu, banjir penolakan menderu-deru dari warga sekitar, biarpun teknologi TPST-nya disebut-sebut ramah lingkungan.

Selain itu, rencana mulia Sutiyoso itu belum didukung oleh keseriusan mengurus aturan pemisahan sampah—organik dan non-organik—dari sumbernya. Bandingkan dengan kota metropolitan lain seperti Tokyo atau Singapura, yang telah memelopori pemisahan sampah kering—seperti botol plastik, kaleng, kertas—dan sampah basah sejak zaman baheula. Maka, biarpun TPST Bojong kelak sudah siap, sampah-sampah masih dikelola dengan cara semiprimitif: dikumpulkan, diangkut, dan dipadatkan di sebuah lokasi di Jakarta, lalu baru dibawa ke pengolah sampah di Bojong.

Cara kuno ini tentu masih akan menguntungkan orang seperti Yanto, 20 tahun—pemulung asal Indramayu yang baru saja "pindah kantor" dari Bantar Gebang ke Cilincing. Dia bersama ratusan pemulung lainnya baru membangun gubuk-gubuk kecil di antara gundukan-gundukan sampah, seraya berharap sampah tak berhenti mengalir.

Agus Hidayat, Putri Alfarini, Deffan Purnama (Tempo News Room)