SEGUMPAL kegundahan mengganjal hati Taufiequrachman Ruki hari-hari ini. Begitu terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dua pekan lalu, ketenteraman keluarganya langsung terusik. Dia segera menjadi incaran pers dan ditelepon setiap kali. Keadaansemakin tak nyaman lantaran hampir semua pemberitaan menyangsikan ke- beranian dan kemampuan inspektur jenderal purnawirawan ini dalammemerangi korupsi. Akibatnya serius: sang istri tercinta (Ati Suriagunawan)menjadi stres lalu masuk rumah sakit. "Sepertinya istri saya tidak tahan.Apalagi setiap saat telepon rumah berdering," katanya.

Orang Banten berusia 57 tahun itu menyadari betapa besarnyaharapan masyarakat terhadap komisi yang dipimpinnya. Soalnya, korupsitelah merajalela dan membahayakan negeri ini. Hanya, bagi pensiunan polisiyang biasa dipanggil Taufieq ini, menilai kinerja KPK dalam waktusingkat tidaklah realistis dan menyesatkan masyarakat. Kendalanya cukupjelas, komisi ini harus menyelesaikan segala urusan dapur, mulai dari soaldana sampai stafnya.

Sebagai polisi, karier Taufieq cukup berkilau. Ia pernah menjabatKepala Kepolisian Wilayah Malang, Jawa Timur, dan berhasil membangunkompleks perumahan untuk anak buahnya. Pengetahuannya juga lumayan.Dia pernah mengikuti pendidikan tentang kejahatan pencucian uang dankorupsi di Australia dan Amerika Serikat. Setelah "dilempar" ke Senayan,menjadi anggota DPR, Taufieq pun tetap berusaha menjadi wakil rakyat yang baikdan rajin.

Kini, sebagai Ketua KPK, bukan cuma kemampuan yang dibutuhkan,tapi juga keberanian. Ini amat dipahami oleh Taufieq. Ia juga mendeteksiadanya penghalang upaya memberantas korupsi, yakni kuatnya budaya feodaldan paternalistik di Indonesia. Semua ini dianggapnya sebagai tantangan.Di-wawancarai wartawan TEMPOI.G.G. Maha Adi dan Nurdin Kalim, iamem-beberkan langkah-langkah yang akan diambilnya. Petikannya:

Saat parlemen menggelar pemilihan, apakah Anda mengimpikan terpilihsebagai Ketua KPK?

Saya tidak pernah menyangka akan terpilih sebagai Ketua KPK.Semua figur yang diseleksi memiliki kapasitas yang berdasarkan ukuran sayaexcellent. Kita kan tahu siapa Marsillam Simanjuntak (bekas jaksa agungdan Menteri Kehakiman), Erry Ryana (bekas Dirut PT Timah), Sonhadji(pengacara), dan yang lain. Sepuluh orang yang dipilih itu telah memenuhikriteria yang relatif sama. Bahwa dipilih hanya lima, itu kan sesuai denganketentuan dalam undang-undang, yang menyatakan presiden harus mengajukancalon sebanyak dua kali lipat. Mereka semua sangat terkenal, sedangkan sayamenghindari publikasi. Saya tidak mau privasi saya terganggu. Tapi bukanberarti saya tidak aktif. Saya merasaunderdog, dan mental saya hanya siap untukmenjadi anggota pimpinan, bukan ketua. Saya tidak pernah memimpikannya.

Anda tidak percaya diri?

Saya sih percaya diri, tapi lawan kita kan punya nama besar dan sayasendiri tidak punya nama. Ini bukan soal kemampuan. Ketika terpilih, hargadiri saya muncul dan saya memutuskan mengambil tantangan itu. Kalausaya mundur, apa kata teman-teman dan anak-anak saya. Saya terpilih darisuara semua fraksi. Jadi, saya tidak mungkin condong kepada kepentinganpartai tertentu. Itu artinya saya dapat diterima semua fraksi ketika itu.

Bisa saja semua fraksi kompak karena Anda mungkin dinilai tidakakan mengusik mereka kelak....

Itu harus ditanyakan kepada mereka. Lagipula saya tidak akrabdengan orang-orang tertentu di fraksi itu. Hanya pertemanan biasa.

Seorang anggota DPR mengangkat tangan dan berteriak gembiraketika nama Anda terpilih. Tampaknya ia dan fraksinya menyukai Anda?

Saya kenal dengan orang itu, tetapi jawabannya silakan Andatanyakan kepada dia.

Apakah Anda percaya bahwa tekanan politik tidak menghambatpenegakan hukum?

Korupsi itu kan domainnya hukum. Jadi, biarkan hukum yangmenanganinya. Jangan sekali-kali infrastruktur politik menyentuh hukum.

Tapi bukankah pertimbangan politik sering menghambat penanganankasus korupsi?

Secara jujur saya katakan memang begitu. Tapi kasus yang mana,saya harus berhati-hati menjawabnya.

Apakah kelak Anda bisa menghindari intervensi pemerintah terhadap KPK?

Intervensi hanya mungkin pada saat pembentukan KPK karenaundang-undangnya menyatakan demikian. Toh, meskipun saya diangkat presiden,bukan berarti kami bertanggung jawab kepada presiden saja, tetapi juga kepadarakyat. Kalau ada kemandekan dalam pe- nanganan korupsi, saya akanmengumumkan terbuka siapa di balik itu dan mengapa hal itu terjadi. Jadi, korupsiitu pelanggaran hukum dan tidak boleh dikompromikan. Hanya satujawaban untuk korupsi, yakni pengadilan.

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam lembagaAnda?

Dalam undang-undang disebutkan bahwa hubungan ketua dengananggota KPK bersifat kolegial. Tapi seperti apa bentuk yang detailnya belum kamibicarakan. Kami sudah bertemu minggu lalu dengan anggota lainnya untukmenyamakan persepsi dan visi mengenai korupsi.

Apa isi pertemuan itu?

Kami saling membuka diri. Mereka, misalnya, menanyakan soalkeponakan saya yang pernah kerja di TEMPO, kakak saya yang bekerja sebagaidirektur utama di sebuah perusahaan, dan soal kekayaan saya. Saya juga bertanyakepada mereka segala sesuatu mengenai latar belakang dan kekayaanmereka. Kepada Erry Ryana, misalnya, kami bertanya tentang kekayaannya yangRp 4,8 miliar. Erry lalu menjelaskan soal posisinya sebagai komisaris dilima perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp 100 juta per bulan. Pertanyaanitu juga diajukan kepada yang lain. Diskusi itu untuk mengumpulkan kekuatandan kelemahan kita.

Bagaimana kerja sama dengan lembaga lain?

Kami sudah mendapat keterangan bahwa Kejaksaaan Agung sudahmenyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk membantu kami, dan kami jugadipersilakan memilih bila ada nama jaksa lain yang diinginkan. Kerja samadengan Mahkamah Agung pun sama. KPK juga sudah mendatangani kerjasama dengan Partnership for Government Reform untuk mengetahui apa yangmereka harapkan dari KPK. Komunikasi lewat telepon dan Internet jugaberjalan terus. Tapi, karena kami belum punya kantor, tempat pertemuanberpindah-pindah.

Jadi, pemerintah atau DPR tidak mungkin lagi mencampuri prosesdi dalam KPK?

Saya pikir begitu. Cuma kita bisa saja tidak dapat melaksanakan tugasbila tidak ada anggaran yang cukup dari pemerintah. Bisa saja karenapemerintah kurang dana, atau belum dimasukkan dalam APBN tahun depan. Tetapikami pikir itu bukan intervensi, cuma kendala. Lagipula ada anggaranon top untuk keperluan yang mendesak.

Kapan Anda harapkan dana tersebut turun?

Idealnya, begitu kami dilantik, anggaran sudah disiapkan. Kantordan anggaran pengelolaan kantor sudah ada, jadi kami tinggal menggunakannya.

Apakah soal pemilihan kantor hingga rekrutmen pegawai dikerjakansendiri oleh KPK?

Ya.

Mungkinkah Anda bisa melakukan gebrakan dalam 100 hari sesuaidengan keinginan khalayak?

Kalau saya angkat Anda sebagai direktur dan harus menerbitkankoran dalam waktu tiga bulan, apakah itu realistis? Anda kan harus menyewakantor, merekrut pegawai, kadang-kadang harus membajak pegawai orang lain.Kalau sewa kantor tidak ada duitnya, dan untuk menggaji penulis bagusyang perlu anggaran yang besar juga tidak ada uangnya, maka tiga bulan itutidak realistis. Tolong, rakyat jangan diberi informasi yang menyesatkankarena mereka bisa menganggap itu benar.

Kalau saya ditunjuk sebagai jaksa agung, cukup tiga bulan sayamenggebrak, karena lembaganya sudah bagus. Tapi, kalau jaksa agung mudaditunjuk menjadi jaksa agung, cukup satu bulan karena dia kan sudah hafallipatan-lipatannya. Kalau Saudara Todung Mulya Lubis (pengacara) ditunjuksebagai Ketua Mahkamah Agung tidak ada gebrakan dalam tiga bulan, itunamanya bodoh. Tetapi, kalau saya dinilai dalam waktu tiga bulan sedangkan tempatrapat saja tidak punya, itu namanya tidak realistis.

Jadi, apa program pertama KPK?

Membangun dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Iturealitasnya kan? Dan ternyata diterima oleh DPR. Tugas lain seperti pencegahandan membangun komunikasi dengan masyarakat sedang kami kerjakan saatini. Kami akan berjumpa dengan para wartawan dan semua pihak yangberkepentingan untuk meminta gagasan mereka tentang KPK. Kami tidak maumenjual gagasan.

Anda minta waktu enam bulan. Apa yang bisa dikerjakanKPK?

Kita sudah bisa melaksanakan tugas KPK, mulai dari pencegahanhingga penindakan dan segala macam, dengan catatan dukungan penuh daripemerintah. Kalau anggarannya?istilah dalam bahasaSunda?diencret-encret, kita juga akanmencret.

Masyarakat menunggu KPK me-nyelesaikan dulu beberapa kasuskorupsi besar di masa lalu?

Saya setuju. Tapi, kalau menangkap ikan besar dengan jala yang rapuh,kan bisa jebol.

Berarti KPK minimalis, dong?

Tergantung. Tugas lain kan bisa di-lakukan oleh jaksa dan polisi.Adapun tugas seperti pencegahan serta pendataan dan informasi bisa kitalakukan. Kapasitas kami tak memadai untuk mengungkap kasus besar.

Mengapa pengungkapan kasus korupsi besar terhambat selamaini?

Saya malah ingin tahu jawabannya. Kami akan menanyakan kepadajaksa agung kenapa kasus-kasus besar lolos. Itu namanya kami menjalankanfungsi supervisi.

Kalau ternyata kejaksaan dan ke- polisian yang menghambatnya,apa yang Anda lakukan?

Kami akan mengumumkan kepada publik bahwa kasus ini dihalangioleh pejabat A atau B.

Anda tidak takut satu saat berhadapan dengan jenderal senior Andadalam kasus korupsi?

Saya tidak takut dengan jenderal atau menteri. Saya takut bila segalalangkah dan tindakan saya tidak memuaskan masyarakat.

Kewenangan KPK kan sangat besar, lebih besar daripada kepolisian dankejaksaan?

Apa artinya payung hukum yang lebih besar bila penyidik kami tidakberpe-ngalaman. Daripada kami ambil alih lalu menjadi mentah, kewenangankita tempelkan saja kepada Kejaksaan Agung agar menjadi lebih besar.Masyarakat mengharapkan kita menggebrak dalam soal penindakan, padahal itu cumasatu dari empat kewenangan KPK. Tujuan akhir pembentukan KPK kan bukanhanya menindak tapi menekan korupsi di Indonesia hingga mendekati nol.

Kalau saya Kapolsek dan belum bisa mengungkap perampokan bulanlalu, saya harus mengusahakan agar bulan ini dan bulan depan tidak terjadiperampokan. Apakah itu bukan prestasi? Itu juga prestasi dalam bidang pencegahan. Kalau dengan pembentukan KPK peringkat korupsi Indonesiaturun, itu kan juga prestasi.

Tapi penyelesaian kasus korupsi besar kan juga salah satu indikatorkepuasan rakyat terhadap KPK?

Betul, rakyat itu perlu dipuaskan. Tapi jangan diberondong denganinformasi yang menyesatkan, melainkan kita ajak berpikir realistis tentang KPK.Bila mereka mendapat yang salah, siapa pun yang jadi anggota KPK rakyattidak akan percaya lagi. Bukan dukungan yang kita dapat, tapi sementara kitaberhadapan dengan korupsi, kepala kita ditimpukidari belakang. Akhirnya kita sibuk melindungi kepala kita, danmelupakan kasus korupsi di depan mata.

Indonesia kan langganan juara se-bagai negara terkorup di dunia.Tahun ini saja berada di urutan keenam. Lalu, apakah korupsi itu memangsebuah budaya Indonesia?

Ada sistem nilai di Indonesia ini yang mempunyai potensi untukberkembangnya korupsi, yakni feodalisme. Dan feodalisme itu tidak hanya terjadidi lingkungan kepolisian. Itu juga terjadi di semua lini, termasuk dilingkungan wartawan sendiri kan...? Korupsi bisa terjadi karena kebutuhan, tapi jugakarena keserakahan.

Lalu apa yang akan dilakukan oleh KPK menghadapi kenyataan korupsidi Indonesia seperti itu?

Pemberantasan korupsi itu harus simultan. Jadi tidak hanya KPK,semua elemen masyarakat juga harus ikut berpartisipasi melakukanpemberantasan korupsi. Kalau hanya KPK yang di-minta menyuruh menyelesaikankorupsi di Indonesia, itu omong kosong. KPK, betapapun kuatnya, tidakakan mampu menyelesaikan korupsi secara menyeluruh. Sebab, penanganankorupsi sampai mencapai titik mendekati nol harus dilaksanakan secarasimultan di semua lini. Dan itu motornya tidak ada lain adalah para elite dipemerintahan.

Jadi, tidak akan bisa kalau pemberantasan korupsi itu hanyadibebankan pada KPK. Itu tidak mungkin. Omong kosong kalau KPK bisamenyelesaikan masalah koruspi secara menyeluruh. Kita semua yang harusmemberantasnya. KPK itu hanya menjadi trigger mechanism,kami akan berada sebagai sebuah institusi yang akan mem- bangkitkan spirit masyarakat memberantas korupsi.

Dan yang harus kita ciptakan adalah atmosfernya. Di sini dibutuhkanperanan media massa, yakni untuk membangkitkan spirit masyarakat untukberani bersikap "Say No toCorruption". Kalau masyarakatnya masihbersikap permisif terhadap korupsi, ya selama itu pemerintahnya semakin merajalela.

Lebih jauh, dalam makalah saya sampaikan bahwa dengan memilikilembaga semacam KPK yang kuat dan berwibawa, akan bisa menekanpraktek korupsi hingga mendekati titik nol pada tahun 2019. Apakah sayapesimistis? Tidak, saya realistis. Kalau saya inidianggap sebagai binatang yang hidup di tempat sampah, dan saya tahusampah itu menggunung, dan saya mempunyai kewajiban untukmembersihakannya, tapi sangat kecil kemungkinannya.Sebab, sampah yang menggunung itu belum bersih sudah datang lagisampah yang baru. Tapi saya tidak akan memakan sampah, karena saya bukanpemakan sampah?meskipun saya hidup di tempat sampah. Itu memang hanyasebuah tamsil. Jadi, saya ini hidup di lingkungan yang koruptif dari segala lini.

Siapa yang akan menjadi sasaran pertama KPK dalam pemberantasankorupsi?

Sasaran pertama KPK adalah proses penegakan hukum, bukan aparatpe- negakan hukum. Itu yang akan kita benahi. Proses penegakan hukum ituharus kita bersihkan betul. Urusan pe- nertiban para aparat penegak hukum,itu urusan polisi, jaksa agung, dan Mahkamah Agung. Nanti ada KomisiKonstitusi yang akan melakukan pengawasan terhadaptingkah laku hakim. Jadi, kalau KPK akan membenahi prosespe-negakan hukum. Misalnya, proses restribusi pajak, yang berpotensi menjadiladang korupsi, itu yang harus dibenahi.

Kenapa sih pemberantasan korupsi di Indonesia itu kok sepertinyasangat muskil?

Karena penanganan korupsi di sini artifisial, tidak dimulai darihal-hal yang paling mendasar. Strategi pe- nanganan korupsi di Indonesiaselama ini memang salah. Banyak yang ber-anggapan bahwa penanganankorupsi melalui penegakan hukum adalah yang paling efektif. Di sini saya katakantidak. Penanganan korupsi melalui pe-negakan hukum bukan cara yangpaling efektif untuk memberantas korupsi.

Tapi penanganan korupsi itu harus sudah dilakukan dari hal yangpaling dasar. Apa itu? Pendidikan. Kalau kita lihat, pendidikan kita itu sudahkorup. Orientasinya ranking. Dan rankingbisa dibeli. Bukan orientasi kecerdasan. Bukan orientasi pengetahuan.Sehingga yang terjadi budaya jalan pintas. Budaya menerabas.Ranking bisa dibeli dengan uang. Maka terjadilahkorupsi di bidang pendidikan.

Jadi, pemberantasan korupsi di negara kita itu menjadi tanggung jawabbersama. Sebab, lima orang anggota KPK itu bukanfive musketeers atau magnificentfive yang diharapkan bisa me- numpas pelaku korupsi diIndonesia yang jumlahnya lebih banyak dan notabene mereka itu orang yangberkuasa. Jadi, sekali lagi saya katakan, tidak bisa harapanpemberantasan korupsi itu hanya ditumpukan kepada KPK, maka harapan itu akanmenjadi nol.

Anda tampaknya pesimistis?

Bukan pesimistis. Kalau pesimistis, saya lebih baik mundur saja.Kami mengajak mari kita bersikap realistis.

Taufiequrachman Ruki

Tempat Tanggal Lahir: Banten, 18 Mei 1946

Pendidikan:

• Lulusan AKABRI (1970)
  
• Lulusan Fakultas HukumUniversitas 17 Agustus (Untag), Jakarta (1987)

Karier:

• Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (27 Desember 2003 _ sekarang).
  
• Deputi IV. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bidang Keamanan Nasional.
  
• Ketua Komisi VII DPR RI.
  
• Ketua Fraksi TNI/Polri DPR RI.
  
• Kepala Kepolisian Wilayah Malang, Jawa Timur.