AKBAR Tandjung memang bersaraf baja. Status terpidana yang kinidisandangnya dalam perkara korupsi Rp 40 miliar dana nonbujeter Bulog takmelekangkan optimismenya untuk maju ke pentas pemilihan presidenRepublik. Sementara belum jelas kapan dan bagaimana Mahkamah Agungmenerbitkan putusan tentang nasibnya, melalui Konvensi Nasional Partai Golkar,Akbar terus merajut dukungan. Kunjungan ke daerah tak luput dilakoninyasetiap akhir pekan. "Saya yakin tak bersalah," ujar bekas Ketua UmumHimpunan Mahasiswa Islam ini kepada Jobpie Sugiharto dari TEMPO. Berikutpetikan wawancara dengannya.

Bagaimana kans Anda menang dalam konvensi?

Saya optimistis. Sejak mahasiswa, saya aktif dalam organisasikemahasiswaan. Berkiprah di Golkar sejak 1973. Jadi anggota DPR 1977-1988.Menjabat empat jabatan menteri 1988-1999: Menteri Pemuda dan Olahraga, MenteriPerumahan, Menteri Perumahan dan Permukiman, dan Menteri SekretarisNegara. Pada 1999-2004 saya menjabat Ketua DPR. Saya juga jadiKetua Umum Golkar sudah lima tahun lebih.

Posisi Anda sebagai Ketua Umum Golkar menguntungkan dalamkonvensi?

Teoretis begitu, tapi nyatanya tidak. Buktinya, dalam prakonvensi didaerah, saya tak mendapat dukungan terbanyak.

Anda sebagai calon presiden itu harga mati?

Jika perolehan suara Golkar tak memungkinkan mencalonkanpresiden, peserta harus siap jadi calon wakil presiden. Dalam rapat pimpinan yanglalu, hal itu sudah dijelaskan.

Kasus Anda di MA, kan, masih jadi ganjalan?

Kalau sampai penetapan calon presiden dari Golkar putusan hukumsaya belum juga ada kejelasan, saya mempertimbangkan apakah masih perlu maju.

Kabarnya, bulan depan sudah akan ada putusan?

Itu sepenuhnya kewenangan MA. Saya tak pernah berupayamempercepatnya. Saya pernah mendengar kasus-kasus yang dianggap prioritas akandiselesaikan dalam 6-7 bulan. Saya selalu berdoa dan menunggu.

Jika MA menyatakan Anda tak bersalah, Anda pasti menang di konvensi?

Saya kira tak sejauh itu. Bahwa putusan itu mempengaruhi hasilkonvensi, benar.

Apa program Anda jika jadi presiden?

Tekanannya pada peningkatan ekonomi. Banyak orang miskin danlapangan pekerjaan terbatas. Untuk menumbuhkan ekonomi harus adainvestasi. Penegakan hukum harus tampak, begitu juga keamanan.Ketidakpastian membuat orang tak beraniberinvestasi. Idealnya, masalah Aceh diselesaikan dengan dialog dalam kerangkaNegara Kesatuan RI, tapi dengan tetap memperhatikan aspirasi publik.

Siapa saingan terberat Anda sebagai calon presiden?

Partai yang punya sumber daya manusia kuat dan infrastruktur kuatpasti memiliki calon presiden yang juga kuat. Saya yakin Ibu Mega calon yangkuat, karena PDIP punya basis dukungan kuat.

Apa strategi Anda mengalahkan Mega?

Saya siap berdialog dengan calon-calon lain kalau memangdisepakati. Saya mau menyampaikan visi dan misi, biar masyarakat yang menilai.

Apa kelebihan Anda dibandingkan dengan Mega?

Pengalaman politik dan pemerintahan. Saya berpengalamanmemimpin DPR, sementara peran DPR saat ini penting. Undang-undangdiputuskan melalui Dewan, juga pengangkatan pejabat-pejabat publik. Takmungkin presiden sukses tanpa berhubungan baik dengan DPR.

Bagaimana kemungkinan koalisi Golkar-PDIP dalam pemilihanpresiden 2004?

Belum sejauh itu. Kami punya banyak kesamaan dalam platformperjuangan, tapi dalam operasional tak selalu sama karena terkait dengankepentingan masing-masing. Kami tetap membangun kebersamaan. Saya sudahbicara dengan Taufiq Kiemas untuk meningkatkan kerja sama ke depan. Sayasudah memberikan petunjuk ke Fraksi Golkar di DPR agar membangunkerja sama dengan Fraksi PDIP.

Anda sendiri ingin Golkar-PDIP berkoalisi?

Koalisi tak selalu ditentukan oleh platform, tapi juga kepentingan. Pada saat pemilihan wakil presiden lalu, ditinjau dari sisi platform, mestinya saya yang terpilih. Tapi, karena unsur kepentingan, Pak Hamzah Haz yang terpilih. Kalau tak didukung PDIP, apa mungkin Pak Hamzah menang? Untuk membuat Indonesia lebih stabil dan kuat ke depan, kedua partai perlu bekerja sama, didukung partai-partai lain yang punya kedekatan platform. Dan tentu saja, koalisi itu tergantung perolehan suara dalam pemilu legislatif.