Bantahan Usep Fathudin


Saya membantah beberapa kalimat di tulisan Majalah TEMPO Edisi 8-14 Desember 2003, halaman 27. Dalam tulisan itu saya dinyatakan orang yang termasuk bolak-balik ke Cendana dalam persiapan pembentukan organisasi massa KPB (Karya Peduli Bangsa).

Perlu saya tegaskan bahwa di kala itu, sebelum itu, sesudah itu, dan sampai kini, saya belum pernah masuk ke Cendana (kompleks keluarga atau rumah kediaman Pak Harto). Sebenarnya, dalam berita itu, bukan hanya soal saya yang tidak benar. Ada beberapa nama lain, tapi tentu bukan wewenang saya untuk membantahnya.

Adalah benar saya pernah aktif dan ikut mendirikan organisasi massa Karya Peduli Bangsa dengan sasaran utama di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Saya adalah Sekjen PB Mathla’ul Anwar, bersama H.M. Irsyad Djuwaeli yang ketua umum dan tiga penasihat PB MA, yaitu H. Hartono, H. Ary Mardjono, dan H. Ismael Hassan. Dan masih ada nama anggota pengurus yang lain. Rencananya, kalau menjadi partai, partai itu akan berintikan warga Mathla’ul Anwar.

Namun, karena beberapa sebab, beberapa bulan menjelang organisasi ini dijadikan partai, saya mengundurkan diri, dan sampai kini saya tidak masuk partai apa pun. Demikian kiranya menjadi jelas bagi teman-teman yang mencari klarifikasi masalah ini kepada saya.

Walau demikian, saya juga tak sependapat dengan nada yang dibangun Majalah TEMPO yang mencurigai, bahkan cenderung menolak kehadiran Partai Karya Peduli Bangsa sebagai partai Orde Baru, termasuk Mbak Tutut bila kelak menjadi calon presiden, dengan alasan mereka akan membangunkan kembali Orde Baru. Saya berpendapat, sistem perundangan yang dibangun di era reformasi tidak lagi memungkinkan munculnya pemerintahan semidiktator ala zaman Pak Harto. Undang-undang dasar kita sudah diubah empat kali dan secara tajam memberikan kekuatan lebih baik kepada DPR dibandingkan dengan DPR masa lalu. Lain halnya kalau DPR kembali menjadi sekadar lembaga pelengkap penderita, dan partai-partai tak berkutik.

Selain itu, di luar Amien Rais dan Sri Bintang, bukankah para pemimpin parpol kita juga adalah eks Orde Baru? Kalau keterlibatan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung menjadi ukuran, toh pada zaman reformasi berbagai skandal keuangan negara juga tak berkurang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme konon bahkan lebih berat dan merata daripada masa Orde Baru. Karena korupsi bukan hanya di pusat tapi menyebar ke hampir semua provinsi dan kabupaten.

Jadi, hemat saya, marilah jujur saja. Siapa pun boleh masuk gelanggang politik, tetapi tetap dalam koridor aturan yang ada. Kalau aturannya belum ada, agar segera diciptakan. Dan saya melihat, di sisi ini kita memiliki kelemahan yang sangat tinggi.

USEP FATHUDIN

Anggota Fraksi Utusan Golongan MPR

Untuk Menteri Agama

TEMPO Edisi 7 Desember 2003 halaman 33 memuat wawancara dengan Menteri Agama, Said Agil Husin al-Munawar: ”Semua Orang Memiliki Kepentingan”.

Dalam wawancara itu ada jawaban Menteri Agama, ”Itu mungkin dari Pondok Taruna Al-Qur’an, sebuah kelompok bimbingan haji....” Membaca tanggapan itu, kelihatan Pak Menteri—mudahan-mudahan saya salah—agak emosional karena menyamaratakan institusi pesantren Taruna Al-Qur’an dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Biro Perjalanan Umrah dan Haji (BPUH) Taruna Al-Qur’an Group. Saya menduga mungkin Menteri mengucapkan kalimat itu atas laporan anak buahnya yang lalu meresponsnya secara emosional.

Saya tahu persis bahwa Menteri Agama yang juga dosen saya di IAIN Jakarta dikenal berpola hidup sederhana. Saya sering melihat Bapak lebih suka jalan kaki dari rumah Bapak di Cimanggis-Ciputat menuju ke kampus. Bapak tak sungkan meladeni mahasiswa jika kebetulan berpapasan dan menyambut kami penuh senyum hangat.

Ilmu Bapak tentang Ulumul Al-Qur’an juga begitu dahsyat. Yang mengagumkan saya ketika Bapak tampil di Workshop ICMI Tahun 1986 di Cipayung, Bogor, pada saat membahas kitab-kitab kuning. Bapak sangat menguasainya. Kemudian di arena MTQ Internasional Istiqlal yang dibuka Presiden Megawati, Bapak juga tampil unjuk kebolehan berkuatro melantunkan Al-Qur’an. Mendengar lantunan suara Bapak, hati saya cukup ”berwujilat”. Bergetar hati ini! Mudah-mudahan itu karena dorongan keimanan si pembacanya atau karena Bapak memang dikenal salah satu masyayikh juri internasional MTQ atau seniman tilawah.

Perlu Pak Menteri ketahui bahwa Pesantren Taruna Al-Qur’an di Yogyakarta oleh pendirinya K.H. Umar Budihargo L.C. didirikan atas dasar getaran keimanan untuk kepentingan umat. Yang nantinya diharapkan sebagai khatir ilham buat para santri khususnya agar tetap berpegang teguh kepada-Nya. Pesantren ini didirikan pada 1986 dengan modal Rp 100.000 saja. Dengan uang itu, K.H. Umar berdagang minyak tanah sambil mengajar. Kini Ponpes TQ memiliki dua pondok pesantren Al-Hady di Sleman dan As-Syifa di Bantul. Sekitar 800 santriwan dan santriwati muqim di sana. Alumninya disebar di masjid-masjid Jabotabek untuk mengabdi atas biaya Pondok Taruna.

Secara sabar para dewan guru mencari santri dan diutamakan anak dari seorang asatiz yang, maaf, dhuafa secara materi. Selebihnya dari orang tua murid yang dhaif yang menginginkan anak-anaknya bisa nyantri. Mereka belajar gratis. Dana untuk keperluan pesantren salah satunya dari kelebihan usaha perjalanan haji. Ada KBIH Taruna Qur’an, yang hanya membimbing manasik haji. Lainnya, untuk memberangkatkan ONH plus, ada biro Perjalanan Umrah dan Haji (BPUH) PT Ruhama Pritama. Ada PT Gema Wahyu Pratama yang memiliki cabang di Solo, Waleri, Semarang, dan Surabaya. Dari biro-biro perjalanan Taruna Qur’an cukup banyak ustad di desa-desa hingga kota termasuk Jakarta yang diberangkatkan haji. Bukan cuma gratis, mubalig itu bahkan diberi uang saku untuk keluarganya.

Jadi, BPUH Taruna Qur’an Grup tak semata bisnis profit. Tapi, masya Allah, tiba-tiba Bapak Menteri berkomentar Pondok Pesantren Taruna Qur’an yang hanya punya KBIH saja dan tidak memiliki izin untuk memberangkatkan ONH plus. Jemaahnya dikorbankan disuruh demo segala macam. Ucapan Bapak itu telah melempar rasa bangga saya tempo dulu terhadap Bapak. Sadarilah, komentar Bapak itu tak hanya membunuh dengan kerugian materi bahkan menghanguskan institusi Pondok Taruna Qur’an. Saya yakin Allah Maha Perkasa, Maha Kaya. Dia tahu bagi siapa yang ingin mendustakannya. Seperti ayat yang pernah Bapak ajarkan kepada saya.

ABDUL HADI D.J.

Jalan H. Ali No. I RT 05/07

Kompleks Perdagangan Bintaro

Jakarta Selatan

Pengalaman dengan Jatayu Airlines

Sudah lama saya ingin berbagi pengalaman tak mengenakkan ini. Pada September 2003, saya melakukan perjalanan bisnis dari Batam ke Jakarta dengan Garuda Air Lines. Untuk tiket pulangnya (Jakarta ke Batam) saya percayakan pada Jatayu Air Lines. Yang akan saya bicarakan adalah tiket pulang saya dengan Jatayu. Saya pesan tiket pulang di Batam, tepatnya di gerai tiket resmi Jatayu depan TOP 100. Saya pergi memesan tiket Jakarta-Batam bersama istri dan dengan jelas saya memesan tiket Jakarta-Batam, karena waktu itu istri saya juga menyaksikannya.

Tiket tersebut langsung dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan diserahkan dari pekerja loket kepada saya tanpa dibacakan terlebih dahulu (prosedur pemesanan biasanya dibacakan setelah selesai pengisian blangko tiket). Dengan yakin dan percaya terhadap sang pekerja loket, saya langsung pulang dengan membawa tiket dalam amplop tertutup tersebut.

Pengalaman tak mengenakkan terjadi ketika saya hendak pulang dari Jakarta ke Batam amplop tersebut saya buka dan langsung ke loket check in. Alangkah kagetnya saya ketika mengetahui bahwa tiket tersebut adalah tiket untuk Batam-Jakarta pada tanggal dan jam yang hampir bersamaan. Komplain sana-sini (counter Jatayu di Cengkareng dan Batam) tak membuahkan hasil, bahkan saya menghabiskan pulsa handphone sekitar 200 ribu.

Pada akhirnya saya harus membeli tiket baru untuk jam yang sama dengan harga lebih mahal (kelas eksekutif tapi tanpa pelayanan yang lebih baik). Sampai di Batam saya coba komplain dan mohon tiketnya di-refund. Sang pekerja loket meminta tiket asli yang tak terpakai dan meminta saya menunggu satu minggu. Setelah satu minggu saya datangi lagi gerai di depan TOP 100, tapi masih belum ada hasil. Saya kembali menghubungi pada minggu ketiga melalui telepon, tapi tetap tidak hasilnya hingga sekarang.

Sebagai informasi, ketika minggu pertama saya mendatangi gerai Jatayu, ada dua orang yang juga komplain dan dirugikan oleh pihak Jatayu akibat buruknya pelayanan. Karena itu saya ingin menyarankan kepada pihak Jatayu agar memperbaiki manajemennya dengan basis kepuasan pelanggan. Dengan berjalannya waktu, makin terasa urgensi akan marketing to personal. Apalagi persaingan angkutan udara yang amat ketat. Kalau Jatayu tidak memperbaiki kinerjanya, dipastikan akan rontok seperti perusahaan penerbangan yang lain.

SUHERMAN HIDAYAT

Tebet Timur Dalam

Jakarta Selatan

Kapok Naik Garuda

Kami berencana pulang ke Malang dengan naik Garuda (GA 3243) jurusan Jakarta-Surabaya pada 22 November 2003 pukul 18.30. Sebelumnya kami memasukkan lima bagasi. Salah satunya bagasi No. GA 15 93 10. Ternyata pesawat baru barangkat pukul 20.00.

Pesawat sampai di Surabaya pukul 21.00 dan sampai ke tempat bagasi kurang lebih pukul 21.15. Tapi sampai pukul 21.30 bagasi dengan nomor tersebut belum kami terima, sedangkan yang empat lainnya sudah di tangan. Akhirnya kami tanya ke Gapura Angkasa. Kebetulan di situ ada karyawan bernama Edwin, tapi jawaban yang didapat kurang memuaskan. Beliau tidak tahu apakah barang tersebut tertinggal pesawat atau terangkut pesawat lain.

Pukul 22.00 kami baru mendapat jawaban bahwa pesawat kelebihan beban, jadi barang tersebut tidak terangkut. Alternatif yang diberikan, barang bisa diikutkan dua pesawat terakhir, yaitu pukul 22.30 atau 24.00, atau bisa diantar ke rumah. Sialnya, tas itu berisi baju anak saya yang baru berumur tiga tahun. Karena kami pikir hanya 30 menit, kami putuskan menunggu daripada aku harus pulang ke Malang dan besok pagi kembali lagi ke Juanda. Lagipula, kami berencana langsung ke Bali pada tanggal 23.

Lucunya, ketika aku tanya ke Pak Edwin untuk memastikan apakah tas dengan nomor tersebut memang benar-benar tertinggal di Jakarta dan akan diangkut dengan pesawat berikutnya, beliau tidak dapat menjawab. Kami harus menunggu. Akhirnya kami baru menerima tas tersebut pukul 01.00 dan selama itu anak kami tidak bisa tidur karena harus menunggu di Juanda. Hanya permintaan maaf yang sudah sangat terlambat yang kami terima dari pihak Gapura, tentunya setelah kami sindir berkali-kali. Tanpa ada penjelasan yang pasti. Bisa dibayangkan kami baru masuk rumah pukul 03.00 dini hari. Dan kayaknya kami kapok untuk terbang dengan Garuda lagi.

INDRIANA A. ARIEF

PT Epson Indonesia

Tanggapan Maktour

Kami perlu menanggapi surat Ibu Amalia Achmad yang dimuat TEMPO Edisi 8-14 Desember 2003. Benar Ibu tercatat sebagai jemaah umrah Ramadan dan tidak dapat berangkat sesuai dengan program yang telah kami rencanakan. Hal ini terjadi karena adanya kendala dalam masalah visa, dengan adanya ketentuan visa yang baru yang harus kami selesaikan, dan juga masalah mahram, karena Ibu seorang wanita yang berangkat umrah sendiri.

Permasalahan ini tidak hanya dialami oleh perusahaan kami, tapi juga dialami oleh banyak perusahaan umrah lainnya pada saat itu. Pada saat yang bersamaan Ibu langsung menghubungi pimpinan kami dan menanyakan masalah visa tersebut. Ibu menyampaikan bahwa kalau hanya masalah visa Ibu mempunyai sahabat seorang mantan Menteri Luar Negeri yang dapat membantu, tetapi ternyata juga tidak dapat membantu untuk mengeluarkan visa.

Dan pada saat itu pula Ibu menanyakan apabila tidak mendapatkan visa dan batal berangkat, kami sampaikan bahwa seluruh biaya akan dikembalikan tanpa adanya potongan walaupun kami telah mengeluarkan tiket dan visa. Kami telah menyampaikan kepada Ibu bahwa kami akan tetap berupaya mendapatkan visa, tetapi sebelum visa keluar dari kedutaan, Ibu telah membatalkan dan mengambil semua biaya umrah tanpa adanya potongan.

Namun kami belum dapat mengembalikan paspor disebabkan paspor Ibu masih berada di kedutaan. Syukur alhamdulillah, pada 17 November 2003 kami mendapat telepon dari kedutaan bahwa semua jemaah akan dibantu agar visanya cepat keluar dan akhirnya jemaah dapat berangkat pada hari itu juga. Dengan adanya visa di paspor Ibu, hal ini menunjukkan kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan profesionalisme kami dalam menangani pemberangkatan para tamu Allah.

Dalam kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Arab Saudi yang telah memberikan kebijakan dan kemudahan kepada semua jamaah untuk mendapatkan visa umrah pada bulan Ramadan.

H. MUHAMMAD RM

Divisi Umrah & Haji Maktour

Biro Perjalanan Maktour

Hadiah dari Bank Lippo

Keluhan saya ini bermula ketika saya dinyatakan berhak menerima sebuah travel bag dalam Parade Hadiah Langsung Bank Lippo, karena saya adalah nasabah bank tersebut sejak tahun 1990-an. Adapun informasi tersebut saya dapatkan dari Bank Lippo cabang Medan Iskandar Muda pada Juli 2003. Namun, sampai saat menulis surat ini, saya belum menerima hadiah tersebut.

Saya sungguh tak mengerti mengapa masalah ini bisa terjadi, padahal hadiah yang dijanjikan kepada saya hanyalah sebuah travel bag, yang tentu nilainya tidaklah seberapa bagi Bank Lippo. Atau, apakah karena nilai hadiah yang tak seberapa itu yang membuat pihak Bank Lippo kurang perhatian terhadap persoalan saya ini?

Bank Lippo, yang setahu saya adalah bank dengan kinerja yang cukup profesional, tentunya tak ingin nama besar itu menjadi sedikit tercoreng karena kejadian ini. Terus terang saya tidaklah berburuk sangka bahwa Parade Hadiah Langsung itu adalah tipu muslihat belaka, karena menurut saya, mustahil bank setaraf Bank Lippo ”tega” mengelabui konsumen dengan cara-cara seperti itu.

Saya mohon kepada pihak Bank Lippo untuk dapat merealisasi pemberian hadiah dimaksud. Sebab, walaupun hanya sebuah travel bag, barang itu sangat berarti bagi saya yang kerap bepergian ke luar kota. Demikian saya sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian pihak yang terkait.

ZULFAN YATIM

Medan 20122

Bisakah KPK Memberantas Korupsi?

Saya sangat pesimistis bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) akan mampu memberantas korupsi di Indonesia. Mengingat korupsi di Indonesia ibarat benang kusut yang susah diurai dan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan KPK tersebut, antara lain dasar pembentukan KPK tidak jelas. Selain itu, kredibilitas panitia seleksi KPK juga patut dipertanyakan, terutama mengenai komitmen dan kesungguhan dalam memberantas korupsi. Mengingat selama ini panitia tidak bekerja secara maksimal, profesional, serius, dan konsisten. Sehingga banyak hal yang menjadi kontroversi, bahkan terkesan ada keanehan.

Lebih dari itu, standar atau kriteria yang digunakan dalam seleksi anggota KPK tidak jelas, sehingga tidak jelas pula kredibilitas calon anggota KPK. Publik juga tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon anggota KPK. Dan hingga tahap ketiga seleksi, nama yang terpilih sebagai calon anggota KPK kebanyakan masih terkait dengan rezim Orde Baru, rezim yang dinilai banyak kalangan merupakan rezin korup (KKN). Nama yang sudah terpilih kebanyakan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beraliran sosialis, sehingga banyak kalangan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyangsikan independensinya karena mereka merasa tak terwakili. Saya juga melihat ada indikasi bahwa nama yang sudah terpilih hingga saat ini ditengarahi ada yang melindungi tindak korupsi. Hal-hal tersebut di atas merupakan bukti masyarakat pesimistis bahwa KPK akan dapat memberantas korupsi di Indonesia. Mudah-mudahan saja mereka bisa.

P. DHARMABRATA

Desa Pagelaran, Ciomas,

Bogor 16610

Terima Kasih Pak Hendro

Bertahun-tahun lamanya kami berusaha meyakinkan publik tentang keberadaan Ma’had AL-Zaytun yang ”berdampingan” dengan kepentingan intelijen. Namun usaha itu kurang membuahkan hasil yang memadai. Hingga akhirnya, dengan izin Allah, melalui Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sendiri, Hendropriyono, yang oleh Toto Salam disebut mbah-nya intelijen Indonesia, keterkaitan itu semakin jelas.

Karena itu, melalui kesempatan ini kami justru mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendropriyono, sebagaimana yang bisa dilihat melalui rekaman kunjungannya ke Ma’had Al-Zaytun pada 14 Mei 2003. Kunjungan itu dengan gamblang dan sangat jelas menunjukkan adanya kenyataan hubungan ”persaudaraan” antara Ma’had Al-Zaytun dan BIN. Bahkan hubungan itu terkesan begitu pribadi antara ”sang adik” Toto Salam dan ”sang abang” Hendropriyono.

Kami merasa sama sekali tidak perlu melakukan somasi kepada Pak Hendro yang telah menjuluki kami sebagai iblis. Sekalipun kata iblis itu untuk menghina, demikian pula statemen pembelaan terhadap Al-Zaytun dan ancaman beliau selaku kepala badan intelijen terhadap para penghujat Al-Zaytun mengandung muatan moral dan politis sangat sººerius, apalagi kedatangan beliau ke Ma’had Al-Zaytun mewakili Presiden Megawati. Karena, kontribusi beliau terhadap pembuktian adanya keterkaitan antara Ma’had Al-Zaytun dan badan intelijen jauh lebih besar manfaatnya. Ini alasan yang pertama.

Alasan kedua, sebutan iblis itu dinyatakan bukan dari seorang ulama dan bukan pula orang yang dikenal kesalehannya. Dalam kaidah matematika, bilangan negatif bila dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Karena itu, kami justru merasa tidak ada masalah ketika disebut iblis.

UMAR ABDUH

Tebet Timur Dalam, Jakarta Selatan

Lalu Lintas di Kawasan Kota

Sudah sejak lama Jalan Gajah Mada dan sekitar kawasan Glodok memang biangnya macet. Dan kemacetan itu bertambah 100% akibat kembalinya para pedagang VCD bajakan yang menggelar dagangannya di badan-badan jalan. Lebih parah lagi sebagian jalan di bawah jembatan Glodok dipakai sebagai areal parkir motor yang dikelola oleh para preman. Karenanya jalan yang sudah menyempit lalu semakin sesak lagi. Bagaimana ini?

Aparat Pemda DKI yang dengan gagah berani menggusur kampung-kampung liar, ternyata tidak bergigi di daerah ini. kawasan Glodok dan sekitarnya tetap saja milik pedagang kaki lima, preman penguasa lahan parkir liar serta aparat pembekingnya.

Saya tidak bisa membayangkan parahnya kemacetan jika program Busway sudah dijalankan di jalanan sempit ini.

Zaeni abdullah
Jakarta Pusat