Menjelang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNI, Senin pekan ini, bursa calon direktur dan komisaris untuk bank berlogo perahu layar itusudah semarak dengan 32 nama. Inilah langkah awal—setelahBNI dibobol Rp 1,7 triliun—dalam upaya menggantijajaran manajer puncak. Kantor Menteri Negara BUMNtampak aktif membongkar-pasang sejumlah nama, sementaraBank Indonesia mulai melakukan fit and propertest terhadap 32 calon tersebut.

Di pihak lain, kepolisian, yang bekerja lamban, Senin,8 Desember, dikejutkan oleh teguran Presiden MegawatiSoekarnoputri. Untuk pertama kalinya Kepolisian RI,kejaksaan, dan Bank Indonesia diminta Presiden agar bekerjasama mengungkap skandal yang memalukan itu.Diingatkannya bahwa pembobol BNI harus ditindak tegas. BahkanPresiden secara eksplisit menghendaki agar penegakanhukum diutamakan. Dengan pedoman kerja ini, kepolisianpun menyadari bahwa proses investigasi yang dilakukannyakini berada di bawah kontrol yang ketat. Dari sini, penahananatas John Hamenda diharapkan akan segera mengarahpada anggota komplotan yang lain. Begitu pula pemeriksaanempat jam terhadap Direktur Utama BNI Saifuddien Hasan.

Bukan suatu kebetulan agaknya bila nama DirekturUtama BNI yang berstatus sebagai saksi pelapor itu tidaktercantum dalam daftar calon direktur dan komisaris BNI.Sedangkan wakilnya, Arwin Rasyid, berada di peringkat pertama,mengungguli Suryo Sutanto, Mohammad Arsjad, dan INyoman Sender. Nama mantan Ketua BPPN (semasaAbdurrahman Wahid), Edwin Gerungan, bertengger pada peringkatke-8, sedangkan Zas Ureawan dan Cyrill Nurhadimasing-masing pada urutan ke-10 dan ke-11.

Harus diakui, menyeleksi calon pemimpin BNI kaliini sangat tidak mudah. Pengunduran diri dua direktur BNIjuga tidak membuat seleksi jadi lebih gampang. Diperlukanbankir profesional yang sangat tangguh, cerdik, cemerlang,dan berpengalaman untuk menyelamatkan bahtera BNIdari empasan gelombang kanan-kiri. Meredam guncangankarena kebobolan Rp 1,7 triliun tidak bisa dilakukansembarang bankir, walaupun menurut BNI dana Rp 650 miliarsudah diamankan. Belum lagi beberapa tantangan lain,seperti manajemen yang perlu dibenahi, kualitas personaliayang harus ditingkatkan, budaya kerja yang kurangprofesional, dan kondisi permodalan yang cukup rentan. Di atassemua itu, moral hazard—Maria Pauline Lumowa diguyurjutaan dolar karena moral hazard BNI—akan memposisikannakhoda baru itu bagaikan orang yang meniti buih.

Dalam hal ini, kecenderungan pemerintahmemprioritaskan para bankir dari kalangannya sendiri justru bisakontraproduktif. Lebih-lebih jika kepentingan politik pihak yangberkuasa sudah ikut berbicara. Segalanya bisa runyam.Mempercayakan BNI pada bankir yang bermental birokrat malahakan lebih banyak mengundang risiko. Mereka ini tipe bankiryang bisa tidur nyenyak ketika brankas banknya "diledakkan".

Kebiasaan bagi-bagi jatah juga membahayakan.Menempatkan seorang petinggi BPPN di kursi direksi adalahrefleksi dari bagi-bagi jatah itu. Saat BNI terpuruk sepertisekarang, pendekatan semacam ini sungguh tidak bertanggungjawab. Juga keinginan untuk memilih pemimpin-pemimpinmuda sebaiknya dilupakan saja. Masalah BNI saat ini hanyabisa dihadapi oleh bankir profesional yang matang danteruji, bukan manajer dengan aroma selebriti, serba glamor,dan greedy.

Namun, sehebat apa pun nakhoda yang kelak terpilih, ia tidak akan bisa berbuat banyak bila tidak didukung proses penegakan hukum yang benar dan konsisten. Dalam kaitan itulah pesan Mega agar penjahat pembobol bank ditindak tegas menjadi penting sekali. Artinya, penjahat yang menjarah BNI tidak boleh lolos. Kalau gagal, taruhannya akan terlalu besar: survival BNI, ketahanan sektor perbankan, bahkan kepemimpinan Megawati sendiri. Jadi, pandai-pandailah meniti buih, biar selamat BNI ke seberang.