SATU di antara tamasya menarik dalam Pemilu 2004 adalah tampilnya tiga Sukarnoputri: Megawati, Rachmawati, dan Sukmawati. Masing-masing berkibar di bawah (atau di atas?) panji-panji PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Pelopor (PP), dan Partai NasionalIndonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme). Adegan pembukanya saja sudah lumayan"menghibur" ketika ketiga putri PresidenSukarno itu tampil di kantor Komisi PemilihanUmum, Senin pekan lalu, untuk mengikuti undian nomor peserta.

Tak pelak lagi, muncul pertanyaan: apakah ini fenomena kebangkitan Sukarno danSukarnoisme? Dari ketiga partai di atas, hanya PNI Marhaenisme yang mencantumkan asasMarhaenisme Ajaran Bung Karno. Dua partai yang lain mencantumkanasas Pancasila yang, jika dikaji dibolak-balik, adalah"ideologi" Sukarno jua. Tetapi, di luar PNI Marhaenisme, adasatu partai—tanpa Sukarnoputri— yang berasasMarhaenisme Ajaran Bung Karno, yakni Partai NasionalBanteng Kemerdekaan (PNBK), yang dipimpin Eros Djarot.

Asas "Marhaenisme Ajaran Bung Karno" membuat kitatergoda bermain logika: seolah-olah (atau memang) adaMarhaenisme yang bukan ajaran Bung Karno. Sebab, kecualiPNI Marhaenisme dan PNBK, tak kita temukan lagiasas Marhaenisme apa pun pada ke-24 partai yang lulusverifikasi dan siap bertarung dalam pemilu mendatang. Karenaitu, paling tidak dalam anggapan kedua partai yangdisebut terakhir, "Marhaenisme saja" sudah tidak lagi punyadaya jual yang tinggi. Kalau perkiraan tentang anggapan inibenar, mereka juga tidak terlalu salah.

Sebagai "brand" ideologi, Marhaenisme memangmengalami guncangan-guncangan yang berat, terutama setelah eraOrde Baru. Dekat setelah 1965, di dalam tubuh PartaiNasional Indonesia (PNI), yakni partai pengusung resmiMarhaenisme, terjadilah pembelahan signifikan yang menarik batasantara PNI-Asu (Ali-Surachman) dan PNI Osa-Usep.Akibatnya, antara lain, adalah lahirnya pengelompokan"Marhaenis gadungan" yang oleh masing-masing pihak digunakanuntuk menjuluki kelompok "lawan". Ketika PNIberfusi-paksa dengan tiga partai lain menjadi Partai DemokrasiIndonesia (PDI) pada 11 Januari 1973, Marhaenisme secara resmitak lagi dirujuk sebagai brand ideologi.

Bahkan, ketika PDIP mendeklarasikan kehadirannyapada 14 Februari 1999, partai ini tidak kembali ke asasMarhaenisme, tetapi Pancasila. Peluang itu sempat diambiloleh beberapa partai baru pasca-reformasi yangmenggunakan embel-embel "Marhaenisme" sebagai daya tarik. Merekapun ternyata berguguran, sehingga di tingkat "final"kemarin hanya PNBK dan PNI Marhaenisme yang masihmenggunakan brand Marhaenisme, tetapi kini dengan tambahanpelengkap "ajaran Bung Karno".

Uniknya, Bung Karno sendiri tak pernah memetakansecara jelas apa Marhaenisme itu. Sekali waktu ia menyebut Marhaenisme sebagai"Marxisme yang diterapkan di Indonesia"—danformula inilah yang paling digemari rezim OrdeBaru sebagai pentung untuk menggebuk Marhaenisme. Pada kali yang lain, iamengatakan Marhaenisme itu sebagai "lambangdari penemuan kembali kepribadian nasional kami", yang tentu saja memerlukanrincian yang tidak mudah. Di dalam Sukarno, an Autobiography as Told to CindyAdams, hanya tiga kali Bung Karno menyebut"Marhaenisme". Bahkan hanya sekali iamenyebut "Sukarnoisme", itu pun dalamkonteks "dinamakan orang".

Karena itulah kemudian Sukarno, Marhaenisme, dan Sukarnoisme punya "daya jual" yangberbeda-beda. Jika kita percaya pada acuan Robert Frost,bahwa sebuah bangsa menyatakan dirinya bukan olehorang-orang yang dilahirkannya melainkan oleh orang-orangyang dihormatinya dan dikenangnya, Sukarno tentu tetappunya "daya jual" yang tinggi. Tetapi, di dalam teorimarketing, selalu ada sebab-akibat timbal-balik antara apa yangdijual dan siapa yang menjual.

Sepanjang catatan tertulis mengenai Bung Karno, adadua hal menarik. Dalam pidatonya di rapat BadanPenyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada 1 Juni 1945—lebihsering disebut sebagai Pidato LahirnyaPancasila—Sukarno membayangkan Indonesia merdeka yang tidak akanmemilih monarki, karena monarki "vooronderstelterfelijkheid", bersifat turun-temurun. "… Maka saya minta supayatiap-tiap kepala negara pun dipilih," kata beliau. Tetapi,sekitar 20 tahun kemudian, ketika dia membicarakan Gunturdengan Cindy Adams, Bung Karno menyatakan hanya satudoanya untuk putra sulungnya itu, yakni "semoga dia tidakterpilih menjadi presiden".

Kehidupan menjadi presiden itu, dalam kalimatBung Karno, "sungguh terlalu berat". Karena itu, tampaksekali kegembiraan Bung Karno ketika "semua anakkutampaknya mempunyai bakat". Ia lalu menyebut Megawatidan Rachmawati yang pandai menari dan "tariannya meng- gairahkan", dan Guntur yang "dapat menyanyi danmain musik dengan baik". Bung Karno memang taksempat menyaksikan (apalagi membanggakan) bakat besarberkesenian dalam diri Sukmawati dan Guruh.

Membicarakan Sukarno, pada sebuah era yang makin rasional, sudah tidak relevan lagi dalam konteks "kebangkitan" atau "kebangkitan kembali". Sukarno sang Bapak Bangsa akan tetap di sana, dan sosoknya terlalu besar untuk kostum ideologi apa pun, termasuk Marhaenisme dan Sukarnoisme. Ia lebih merujuk pada suatu cita-cita yang di bawah pemerintahan putri sulungnya terasa tetap jauh di ufuk harapan. Dengan kepercayaan pada dialektika, yang kita harapkan dari Pemilu 2004 tentulah pilihan yang lebih rasional—bukan yang semata-mata nostalgik.