Sayid Alwi Fahmi adalah pegawai biasa-biasa di Departemen Agama. Sarjana agama jebolan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2001 itu supel dan luwes bergaul. Ia pun fasih berbahasa Arab. Tapi orang segera tahu dari raut wajah dan postur tubuhnya, ia adalah adik bungsu Said Agil Husin al-Munawar, bos di departemen itu.

Ia bekerja sebagai staf di Subdirektorat Umrah dan Haji Khusus. Kabarnya, perannya cukup besar di sana. Ketika sejumlah biro haji khusus kesulitan mengurus ratusan visa pada musim haji tahun lalu, Fahmilah yang keluar-masuk Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta untuk membereskan semua dokumen. Seorang sumber mengatakan bahwa Fahmi tidak meminta biaya ekstra ataupun komisi. "Dia enggak minta apa-apa," kata sumber ini.

Tapi bisnis haji adalah bisnis yang menggoda. Di sana biaya ekstra, komisi, atau apa pun namanya berseliweran dengan dahsyatnya. Dan bisnis haji bukan hanya urusan ongkos naik haji. Dari tas untuk jemaah haji sampai katering pun menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Maklum, tahun ini saja ada 235 ribu anggota jemaah yang berangkat.

Entah bagaimana asalnya, terbetik kabar bahwa Fahmi, yang merasa telah memberikan andil dalam menambah kuota order katering haji tahun 2004 kepada Mahmood Catering milik Nyonya Fenny Sumayya di Medinah, mengontak Nyonya Fenny. Tujuannya meminta komisi. Tagihan Fahmi itu disampaikan berkali-kali melalui Imam G. Budiharjo, staf Nyonya Fenny di Jakarta. "Mbak Fenny sudah kirim uang atau belum?" tanya Fahmi seperti ditirukan Imam.

Merasa tak paham urusan komisi, Imam meminta Fahmi bertemu untuk berbicara. Kapan? Bakda (selepas) isya di Mal Pondok Indah, 21 November lalu. Tapi, menjelang pertemuan, Imam kembali mengontak Fahmi ke telepon genggam bernomor 081310350xxx. Kali ini sebuah alat perekam disiapkannya. Dari pembicaraan yang berlangsung selama 136 detik itu, Fahmi meminta komisi Rp 300 juta-Rp 400 juta. Dia berkata uang harus sudah disetorkan sebelum Lebaran dan acara open house di rumah dinas sang kakak. "Itu buat THR (tunjangan hari raya) di rumah Pak Menteri sana," katanya terdengar meyakinkan Imam.

Imam tentu melaporkan pembicaraan ini ke bosnya di Medinah. Nyonya Fenny ternyata tegas-tegas menolak permintaan itu. Maklum, nilai order katering berupa 46.700 nasi kotak yang diterimanya bernilai tak sampai semiliar rupiah. Sebab, nilai 1 kotak hanya 7 rial alias tak sampai Rp 17 ribu. Tapi, yang pasti, beberapa hari kemudian rekaman pembicaraan itu muncul dalam tayangan tengah malam di sebuah stasiun televisi swasta. Departemen Agama pun riuh.

Menteri Said Agil, yang sejak Selasa malam pekan lalu tengah di Libanon, melalui para stafnya membantah adanya permintaan uang tersebut. Direktur Pelayanan Haji dan Umrah, Nurdin Nasution, serta Kepala Biro Hukum, H.Z. Arifin Nurdin, yakin Menteri Said Agil tak pernah memerintahkan atau memberikan kuasa kepada adiknya itu untuk meminta komisi kepada siapa pun.

Apalagi, dari segi fungsional dan struktural, Fahmi tidak terlibat dalam urusan katering. Sebab, sejak dua tahun sebelumnya, kata Nurdin, semua urusan katering dan pemondokan ditangani langsung oleh perwakilan haji Indonesia di Jeddah. "Kalau memang Menteri mau korupsi, ya, kenapa tidak ambil fee di penerbangan, pemondokan. Itu puluhan miliar nilainya," katanya sambil terkekeh.

Tapi, soal keaslian suara Fahmi dalam rekaman itu, para pejabat Departemen Agama tak tegas membantah. Nurdin mengaku belum meminta keterangan dari Fahmi. Sebab, setelah berhalalbihalal awal bulan lalu, Fahmi tak lagi kelihatan di kantor. "Kabarnya, dia syok mendengar berita-berita ini," kata Nurdin.

Namun, saat TEMPO mencegat Fahmi di tempat tinggalnya, di Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu pekan lalu, Fahmi ternyata tampak segar bugar. Semula dia, yang mengenakan kaus hitam dengan rambut masih basah, menolak berbicara di rumahnya dan minta dihubungi lewat telepon saja. Fahmi bilang ia harus mengantar istri dan anaknya ke suatu tempat.

Tapi, dari balik jendela pintu sedan Baleno hijau tua yang dikemudikannya perlahan, dia membantah adanya pembicaraan dengan Imam. "Rekaman itu rekayasa. Ibaratnya mau menghantam Pak Menteri lewat saya," katanya enteng.

Namun Imam siap membuktikan autentisitas suara Fahmi dalam rekamannya untuk diuji oleh pakar komunikasi sekalipun.

Apa yang dikerjakan Departemen Agama? Saat ini departemen itu tengah menyiapkan somasi untuk media massa yang menyebarkan rekaman pembicaraan tersebut. "Kami sedang mengkaji untuk mengajukan somasi karena Pak Menteri merasa tercemar," kata Arifin Nurdin. Bagaimana dengan Fahmi? "Soal Fahmi, biarlah nanti biro kepegawaian yang menangani," kata Arifin lagi.

Bukankah kalau soal komisi itu tidak dibuat jelas, departemen bisa lebih cemar?

Sudrajat, Faisal Assegaf