DELAPAN orang itu seolah datang dan pergi bersama angin. Mereka "menyusup" diam-diam. Hari Minggu dua pekan lalu, dengan pesawat carter Airfast, mereka mendarat di Bandar Udara Moses Kilangin, Timika, Papua. Tak ada penyambutan, tentu. Bahkan kabarnya pemerintah daerah setempat tidak mengetahui kunjungan ini.

Tanpa menginap lebih dulu di Hotel Sheraton Timika, tujuh agen Federal Bureau of Investigation (FBI) dan seorang perwira Markas Besar Kepolisian RI itu langsung menuju Tembagapura. Kecuali Dave Jensen dan Henry Rector, para agen FBI itu bukan pertama kali ini datang ke Tembagapura. Kali ini agen Ronald Euwan memimpin tim, didampingi Budi Santoso, perwira Mabes Polri itu.

Mereka datang kembali un-tuk mengusut kasus penembakan di Timika yang menewaskan dua orang warga Amerika Serikat dan seorang warga Indonesia pada 13 Agustus 2002. Dua kali tim Biro Penyelidik Federal itu datang, tapi rupanya hasilnya dianggap belum memadai.

Bahkan kelihatannya hasil FBI lebih banyak mendukung kesimpulan beberapa tim lokal yang melakukan investigasi lebih dulu. Investigasi oleh tim TNI, Mabes Polri, dan tim koneksitas menyimpulkan bahwa TNI tidak terlibat dalam peristiwa penembakan itu. Kedatangan tim ketiga FBI itu agaknya dimaksudkan untuk meyakinkan temuan ini dan temuan yang diperoleh dua tim FBI sebelumnya. Temuan bahwa TNI tidak terlibat itu agaknya menjadi salah satu masukan bagi Presiden Bush untuk mempertimbangkan kembali berbagai bentuk kerja sama militer dengan Indonesia, misalnya kerja sama intelijen dan pelatihan militer. Pertimbangan itu dikemukakan Bush dalam pertemuan dengan Presiden Megawati di Bali pada Oktober lalu.

Belum jelas apakah sikap Bush ini berkaitan dengan kunjungan FBI ke Timika atau tidak. Yang pasti, dari DPR terdengar suara keras. "Kedatangan tim FBI itu memang atas desakan Senat AS," kata anggota Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan dan luar negeri, Yasril Ananta Baharuddin. Senat Amerika memang telah menyetujui dua amendemen undang-undang untuk mencegah mengucurnya bantuan militer kepada Indonesia. Menu-rut perancang amendemen tersebut, Senator Russ Feingold dan Senator Wayne Allard, dana program International Military Education and Training (IMET) harus distop sampai kasus penembakan Timika jelas dan pelakunya diadili.

Menurut Yasril, sikap DPR tegas. "Dari awal, kita sudah tidak mau menerima," kata mantan ketua komisi I tersebut. Alasannya, kedatangan tim itu sudah merupakan bentuk campur tangan terhadap masalah dalam negeri Indonesia. Kedatangan dua tim sebelumnya dianggapnya masih bagian dari sikap terbuka Indonesia. Tapi tim ketiga ini, kata Yasril, yang mengaku kecewa, sudah tidak pantas. "Seenaknya. Memangnya Papua itu negara bagian mereka?" katanya dengan nada tinggi.

Ia menilai tidak pada tempatnya pemerintah memberikan izin kepada tim tersebut manakala permintaan Indonesia untuk menjenguk warganya yang ditu-ding sebagai pelaku terorisme, yaitu Hambali, tidak diacuhkan Amerika. "Mereka sama sekali tidak menghargai asas timbal balik," katanya. Yasril mengira FBI punya agenda tersembunyi. "Seolah mereka memaksakan kesimpulan bahwa TNI harus terlibat," katanya.

Pihak Kedutaan Besar Amerika sendiri tidak mau menanggapi komentar itu. "Yang jelas, tim itu memang sudah berada di Indonesia," kata Atase Pers Kedutaan Besar Amerika, Stanley Harsha.

Tentang hasil yang didapat FBI, seorang petinggi TNI meragukan akan ada perbedaan dengan hasil tim-tim terdahulu. "La, tim ini didominasi orang-orang yang dulu, kok," kata perwira yang menolak disebut jati dirinya tersebut.

Secara resmi, pihak TNI justru menyambut baik kedatangan tim tersebut. "Sepanjang penyelidikan tersebut obyektif, tentu hasilnya kami terima dan kami pertimbangkan," kata Kepala Dinas Penerangan Umum TNI, Kolonel Nachrowi. Namun, menurut Nachrowi, hasil penyelidikan tersebut kecil kemungkinan akan dipublikasikan. "Mereka berkomitmen seperti itu," katanya.

Apa pun hasil FBI itu, jika TNI yakin tak terlibat, sesungguhnya tidak perlu ada yang dirisaukan.

Darmawan Sepriyossa, Cunding Levi, TNR