PARA calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini hanya bisa harap-harap cemas. Walau diusung penuh pengurus daerah, mereka tak otomatis lolos bertarung di Pemilu 2004 nanti, apalagi melenggang manis ke Senayan. Mereka masih harus lolos seleksi pengurus pusat. Ratusan nama itu kini berada di meja Megawati Soekarnoputri.

Menurut anggaran dasar dan keputusan kongres Partai Banteng Gemuk ini, ketua umum memang mengantongi hak istimewa: memasukkan dan mencoret nama yang dianggap tak layak bertarung di pemilihan umum. Dan sejak awal proses penjaringan para calon, Megawati sudah mengirim sinyal merah, terutama buat para pengurus di daerah yang main konco-koncoan dalam menentukan daftar calon.

"Daftar yang hanya memuat nama pengurus dengan keluarganya akan saya coret," kata Mega dengan suara tegas, dalam rapat kerja nasional partai ini, November lalu. Mereka yang berhak bertarung di pemilihan umum adalah kader tulen lagi tangguh. Ancaman itu sesungguhnya sudah menjadi kenyataan.

Itu bisa dilihat dari banyaknya calon dari daerah yang terpelanting dalam seleksi tahap pertama. Semula, daerah mengirimkan ke pusat 1.100 calon. Begitu diseleksi di pengurus pusat, separuhnya langsung wassalam…. Hingga akhir pekan lalu partai ini sudah mengumpulkan 673 nama yang dianggap layak bertarung di pemilu nanti.

Jumlah itu tercapai setelah ditambahi dengan beberapa calon yang dipasang langsung oleh pengurus pusat. Bagaimana rinciannya? "Itu rahasia kamilah," kata Sutjipto, sekretaris jenderal partai ini, kepada TEMPO. Roy B. Janis, petinggi PDIP lainnya, menuturkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bisa memasukkan sekitar 40 persen dari semua daftar caleg. "Itu sudah keputusan Partai," katanya.

Di antara nama yang masuk lewat cara ini, misalnya, tersebutlah Suwarno dan J.E. Sahetapy, anggota senior Partai Banteng yang juga duduk di lembaga legislatif. Kedua tokoh itu lenyap dari daftar calon legislatif karena tak satu pun daerah yang memasang nama mereka. Belakangan, keduanya tiba-tiba muncul dalam daftar 673 orang itu.

Sutjipto mengakui, pada mulanya nama kedua tokoh itu tak tercantum sama sekali, karena memang tak ada daerah yang mencalonkan mereka. "Kita masukkan karena pemikiran mereka amat diperlukan Partai," kata Sutjipto. Itu pun, ia menambahkan, kedua tokoh itu tak otomatis melesat ke nomor satu.

Nama yang juga dipatok oleh pusat adalah Arifin Panigoro. Semula, bersama Meilono Suwondo dan Haryanto Taslam, nama Arifin tak dicalonkan pengurus daerah. Ketika dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Pramono Anung membantah bahwa pengurus pusat sengaja mengganjal nama tokoh yang disebut-sebut amat vokal di kandang Banteng itu. Ada dua kemungkinan jika mereka tak masuk daftar. "Tidak mencalonkan diri atau tak dicalonkan cabang atau daerah," kata Pramono.

Belakangan nama pemilik jaringan bisnis Medco itu mencuat di urutan pertama dari sebuah kabupaten di Provinsi Banten. "Kalau Arifin tidak didukung, kok masuk nomor satu dari Banten?" kata Meilono Suwondo, yang kini memilih hengkang ke Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Menurut Roy B. Janis, Arifin Panigoro bisa saja masuk menggunakan jalur 40 persen tadi.

Masuk dalam barisan 673 itu juga tidak otomatis membuat hati riang gembira. Sebab, menurut aturan pemilu, setiap partai cuma berhak mencalonkan 660 nama. Artinya, dari 673 nama yang tersaji di atas meja Ketua Umum, 13 nama harus terpelanting. Jumlah yang terpental ini tentu akan bertambah jika masih ada tokoh lain yang hendak diplot oleh pengurus pusat.

Di beberapa daerah, hiruk-pikuk pencalonan berbuntut hengkangnya sejumlah kader ke partai lain. Yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Buleleng, Bali. Gede Surasa, Ketut Masan, Made Asia, Nengah Soewetja, dan Ketut Suweca—semuanya duduk di kursi Fraksi PDIP DPRD sana—memilih hengkang ke Partai Demokrat Kabupaten Buleleng.

Di partai yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kandidat calon presiden itu, kelima kader tersebut duduk sebagai pengurus. Diperkirakan mereka akan menarik lima ribuan massa Banteng, karena kelima nama itu terhitung sebagai pengumpul massa di PDIP. Ketut Suweca menyebut perpindahan itu terjadi karena kekecewaan dalam penyusunan calon legislatif. Sejumlah kader Banteng lainnya dari beberapa kabupaten lain di provinsi itu juga ikut pindah.

Aksi lompat pagar juga dilakukan sejumlah kader di Tulungagung, Jawa Timur. Ada empat kader di sana—termasuk Erwan Sumadi, Wakil Ketua DPRD setempat—hengkang ke Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnoputri. Alasannya setali tiga uang dengan para kader di Bali itu. Mereka, yang merasa telah berjibaku membesarkan Partai, dibuang begitu saja dari daftar calon legislatif.

Sutjipto mengakui kenyataan ini. Tapi, menurut dia, kepergian mereka tak berpengaruh apa-apa pada perolehan suara Partai di daerah itu. Sutjipto juga membantah bahwa proses penjaringan calon diwarnai nuansa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebab, yang lolos ke pusat adalah mereka yang direstui oleh konferensi cabang dan konferensi daerah. Artinya, "Mekanismenya sudah sangat benar," kata Sutjipto.

Seleksi di kandang Banteng memang cukup panjang, mulai dari cabang, daerah, hingga ke tingkat pusat. Ada yang sudah terpental di daerah, ada pula yang terpelanting di tingkat pusat. Mereka yang tercoret menuding DPP hendak meloloskan sejumlah nama yang tersimpan di saku pengurus pusat. Tudingan itu dibantah keras oleh Sutjipto.

Pencoretan itu, katanya, semata-mata karena kuotanya terbatas dan para calon tidak memenuhi kriteria. Kriteria yang paling pokok adalah kader yang tidak lupa pada rakyatnya, tidak terlibat narkoba, dan tidak gemar main dagang politik. Menurut Sutjipto, sekitar 20 persen kader partainya di seluruh daerah terbelit berbagai persoalan. Ada yang terlibat narkoba, ada pula yang menjadi pedagang politik. "Daripada merusak Partai, lebih baik mereka ditendang," katanya.

Selain mencoret sejumlah nama yang tidak layak, pusat juga mengutak-atik daerah tempat sang kader dicalonkan. Beberapa kader yang gagal masuk bursa menuding bahwa pengacakan itu dilakukan karena sejumlah orang pusat minta diplotkan di daerah subur. Maksudnya, daerah-daerah yang pada Pemilu 1999 dimenangi oleh PDIP. Daerah-daerah itu antara lain Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat.

Partai Banteng Bulat ini tadinya juga menang telak di Sumatera Selatan. Tapi, menurut Meilono Suwondo, pada Pemilu 2004 Golkar yang akan berjaya di sana, karena hampir semua petinggi daerah itu kader Golkar. Itu sebabnya, kata Meilono, Taufiq Kiemas yang tadinya dicalonkan dari sebuah kabupaten di Sumatera Selatan belakangan pindah ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. "Di sana peluangnya lebih besar," kata Meilono.

Dugaan itu dibantah Sutjipto. Pindahnya Taufiq Kiemas ke Kabupaten Bandung, menurut Sutjipto, tak lain untuk mengisi kursi yang dulunya ditempati Megawati Soekarnoputri. Pada Pemilu 1999, Megawati dicalonkan dari provinsi itu. "Hasilnya amat memuaskan," tutur Sutjipto.

Wenseslaus Manggut, Jalil Hakim (Bali)