MUNCULNYA tiga putri Bung Karno—Megawati, Sukmawati, dan Rachmawati—dalam panggung politik menjadi warna baru pada Pemilu 2004. Maklum, sekalipun sama-sama menggembargemborkan "ajaran" sang ayah, toh faktanya mereka tampak tidak akur. Tiga srikandi itu maju dengan baju partai yang berbeda. Selain itu, ada juga sejumlah partai yang "berebut" nama besar proklamator berjuluk sang Putra Fajar itu. Bagaimana prospek partai mereka?

Adi Sasono


Ketua Umum Partai Merdeka

SAYA melihat ini sebagai fenomena masih adanya sisa-sisa kekuatan lama yang bertumpu pada feodalisme politik. Saya ingat, Bung Karno kan simbol presiden yang tiran. Dia menjadi presiden seumur hidup, inflasi sampai 660 persen, dia menangkapi dan memenjarakan lawan-lawan politiknya, membubarkan DPR/MPR, mengangkat lembaga perwakilan dengan SK dia.

Tahun depan adalah tahun yang penuh ketidakpastian. Lebih dari 50 persen rakyat saat ini belum menentukan pilihan. Yang lama belum tentu besar, dan yang baru belum tentu kecil. Yang penting kita syukuri, sampai sekarang semua berjalan secara damai. Harapannya, pemilu nanti juga berjalan secara damai, jujur, obyektif, dan adil. Menang-kalah tidak perlu dipersoalkan.

Nilai-nilai Sukarnoisme tidak ada hubungannya dengan garis keturunan. Sukarno itu bukan raja. Ia seorang republikan tulen. Jadi, anak biologis tidak otomatis anak ideologis. Negeri ini terlalu kompleks kalau hanya mau dipimpin oleh orang yang hanya membawa nama besar orang di masa lalu.

K.H. Hasyim Muzadi

Ketua Umum PBNU

INI mengindikasikan bahwa nama besar Bung Karno masih disakralkan orang. Sayang munculnya tidak kompak. Sehingga, meski yang diusung sama, akan muncul banyak warna.

Saya membedakan kelompok partai berbasis nasionalisme ke dalam dua kategori. Pertama, nasionalisme umum. Dan kedua, nasionalisme yang mengusung nama Bung Karno. Nasionalisme umum direpresentasi antara lain oleh kekuatan Golkar. Sedangkan partai-partai yang mengusung nasionalisme Bung Karno lebih terkesan chauvinistis.

Saya kira partai nasionalis Bung Karno masih laku, cuma makin turun. Sejauh ini rakyat masih melihat apakah orang yang mengklaim mengusung nilai-nilai ajaran Bung Karno itu betul-betul mengusung nilai itu atau cuma memakainya sebagai simbol. Persoalannya, mewujudkan ajaran Bung Karno dalam zaman dan situasi ke-Indonesia-an seperti saat ini bukan hal mudah. Harus ada redefinisi dan reaktualisasi. Misalnya, soal kemandirian ekonomi. Apakah mudah mewujudkan itu? Bukankah kita sudah demikian bergantung pada perekonomian global seperti saat ini.

Antara keluarga Bung Karno dan warga nahdliyin memang dekat secara personal. Dulu, ketika Orde Baru berkuasa dan tak banyak orang mau tahlilan di makam Bung Karno, para kiai NU di Blitar-lah yang mentahlilkan. Dan NU sebenarnya kelompok yang religius nasionalis. Tapi NU kan bukan partai. Jadi, kalaupun di masa mendatang ada persentuhan, bukan pada lembaganya. Biar rakyat yang memutuskan sendiri.

Daniel Sparingga

Pengamat Politik Universitas Airlangga

SAYA kira yang akan terjadi adalah kebangkitan nasionalisme ortodoks yang bisa menimbulkan ketegangan baru akibat persinggungannya dengan berbagai gagasan baru dalam dunia global.

Munculnya berbagai partai yang menengok masa lalu juga mencerminkan kuatnya aliran pemikiran yang mencoba mempribumikan negara modern. Kalau itu yang terjadi, akan menyebabkan berkembangnya konservatisme politik di negeri ini.

Selama lima tahun terakhir, saya melihat dua putri Bung Karno (Rachma dan Sukma) kurang aktif terlibat dalam kehidupan publik. Lalu sekarang, menjelang pemilu, mereka muncul. Megawati pun, yang sekarang memimpin negara ini, menurut saya gagal memberi kontribusi pada wacana politik di negeri kita. Saya kira, jangankan untuk hidup, untuk bisa bertahan saja sangat berat. Kecuali mereka bisa melakukan redefinisi ajaran-ajaran itu ke dalam kehidupan politik kontemporer. Dulu masyarakatnya feodal, sekarang begitu liberal. Dulu masyarakat kita agraris, sekarang industrialis. Saya khawatir orang-orang yang memakai nama Bung Karno itu hanya orang yang kehilangan kemampuan melihat realitas sesungguhnya tentang apa yang terjadi pada zaman sekarang. n

Rico Marbun

Aktivis Mahasiswa, Mantan Ketua Umum BEM Universitas Indonesia


ADA polarisasi yang tidak sehat, terutama polarisasi opini yang terjadi belakangan ini. Seakan-akan, kalau kita bicara partai, tak lebih yang kita bahas adalah dua dinasti, dinasti Cendana dan Teuku Umar (keluarga Sukarno). Kita harus bisa memunculkan tokoh dan figur baru. Nah, terkait dengan partai-partai yang berbasiskan ajaran Marhaenisme dan Sukarnoisme, dari sisi ideologi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Masyarakat harus kritis melihat fenomena itu.

Memang pemilih di Indonesia sangat emosional, subyektif terhadap pilihannya. Artinya, jargon-jargon, figur, dan sebagainya menjadi sangat penting dibanding perdebatan apakah partai itu akomodatif terhadap kepentingan konstituen. Karena itu, masyarakat harus cerdas, kritis, sehingga tidak dipecundangi partai. Sayangnya, hampir semua partai besar dan kuat hanya mengandalkan figur tokoh dan bukan bicara visi dan misi. n

Dimmy Haryanto

Ketua Umum Partai Penegak Demokrasi

BIAR saja Rachmawati, Sukmawati, atau siapa pun terus maju mengusung partai dan mencalonkan diri sebagai presiden. Itu demokrasi, tak perlu dilarang-larang atau disyiriki. Kalau di antara mereka ada yang menang, tentu saya akan angkat topi dan memberi selamat. Demikian juga sebaliknya. Jadi, mari kita bersaing secara sehat. Saya tidak ingin meremehkan, juga tidak terlalu menganggap mereka sebagai ahli waris utama kaum nasionalis atau Marhaenis. Sebab, dalam pemilu mendatang, sebetulnya tidak ada yang bisa memprediksi kekuatan suara partai.

Konstituen kami warga PDI lama yang ingin kembali ke "kandang banteng lama". Karena itu kami tetap optimistis, meski ada partai lain yang sama-sama mengusung lambang dan ideologi yang hampir sama. Kami tidak terlalu khawatir dengan majunya para putri Bung Karno. Mereka tidak akan menenggelamkan partai kami. Dalam soal program, setiap partai mesti ada perbedaan yang signifikan. Jadi, biarlah kami bersaing secara sehat. n

Permadi

Anggota Fraksi PDIP DPR

KALAU saja masih hidup, saya yakin Bung Karno akan marah besar melihat ketiga putrinya bikin partai. Dulu Bung Karno kan justru melepaskan diri dari partai agar bisa berdiri di atas semua golongan. Sewaktu Mega dulu masuk PDI, itu sebenarnya sudah tidak sesuai dengan pesan Bung Karno, karena dulu beliau pernah berpesan kepada putra-putri beliau agar tidak usah masuk ke partai politik. Tapi, sekarang, mereka malah berbondong-bondong mendirikan partai politik, malah rebutan konstituen dan ingin jadi presiden semua.

Latar belakang pendirian partai mereka tidak sesuai dengan ajaran Bung Karno. Sebab, bagi Bung Karno, sebenarnya dengan partai atau tidak adalah sama saja. Yang penting, rakyat memahami ajaran-ajaran beliau, yakni Marhaenisme, Pancasila, dan Trisakti, yang intinya adalah anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-globalisasi, berdiri di atas kaki sendiri di bidang politik, bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional.

Semua partai itu sebenarnya tidak membawa ajaran Bung Karno, termasuk PDIP. Bahkan PDIP sebenarnya tidak pernah menyatakan bahwa partai itu akan menjalankan ajaran Sukarno. PDIP itu bukan partai Sukarnois, melainkan nasionalis. Rakyat dulu memilih PDIP karena ada Mega di sana sebagai simbol persatuan dan perlawanan terhadap Soeharto. Jadi, Mega tidak bisa disalahkan dalam kondisi seperti itu. Mega sendiri sadar bahwa PDIP memang tidak membawa ajaran Bung Karno.

Yang jelas, ini membuktikan adanya perpecahan yang luar biasa dari kalangan nasionalis. Partai-partai baru itu hanyalah akan memecah belah. Saya dapat memastikan bahwa para pemilih akan terpecah. Kalau mereka dapat kursi, ya, lumayanlah. Tapi, kalau sama sekali tidak, betapa banyak suara yang sia-sia. n

Prabowo Subianto


Calon Presiden di Konvensi Partai Golkar

SEBAGAI keluarga dari para tokoh pejuang, saya kira wajar tiga putri Bung Karno itu meneruskan idealisme dan cita-cita orang tuanya. Itu positif dan tak masalah. Yang tidak kita harapkan adalah kalau nama besar dan karisma orang tua hanya dijadikan label. Tapi, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kita mesti melihat ini sebagai gejala positif. Mari kita bersaing secara sehat, fair, dan kesatria. Bagi rakyat juga positif, karena makin banyak pilihan.

Fenomena ini ada di seluruh dunia. Dan dalam negara demokrasi, semua orang punya hak maju, sepanjang dia merasa punya idealisme dan rasa keterpanggilan untuk tampil membangun negara. Nanti rakyat akan melihat dan menentukan pilihan. Ini risiko demokrasi.

Adi Prasetya, Hanibal, Sudrajat, TNR