Dua puluh lima tahun silam, serangkaian Sukarno bersaudara membuat sebuah ikrar penting. Saat itu, tahun 1978, ketika Soeharto masih di awal kekuasaannya, Guntur, Mega, Rachma, Sukma, Guruh, Bayu, dan Taufan membuat kesepakatan yang ditandatangani, berisi: keluarga Sukarno harus berdiri di atas semua golongan, tidak terjun ke dunia politik.

Rachmawati selama ini bertahan pada konsensus keluarga.

Pada Pemilu 1987, ia merasa Mega dan Guruh melanggar konsensus karena mereka menjadi juru kampanye PDI. Hasilnya, luar biasa. Sejak anak-anak Sukarno bergabung, suara PDI berlipat ganda. Belakangan, sejak menjadi korban penindasan rezim Orde Baru, Mega kembali sukses memimpin PDIP meraup suara tertinggi dalam Pemilu 1999. Toh, kesuksesan itu tidak menggiurkan Rachma. Ia tetap bersikap netral dan bergiat di jalur pendidikan. Selain mendirikan Yayasan Pendidikan Sukarno, Yayasan Bung Karno, dan menjadi Ketua Umum Gerakan Pemuda Marhaenis, ia juga mendirikan Universitas Bung Karno.

Langkah "politis" Rachmawati mulai terasa ketika pada tahun 2001 dengan terbuka dia memperlihatkan konfrontasinya melawan sang kakak, Megawati. Dengan menggandeng dan membela Abdurrahman Wahid, presiden yang saat itu "tergusur", Rachmawati tak sungkan mengkritik kakaknya melalui berbagai media.

Tapi kemelut politik Tanah Air yang melibatkan kakaknya, Megawati, membuat Rachmawati berpikir ulang mengenai sikap politiknya. Ia pun mengikuti jejak Mega, mendirikan partai yang kemudian dinamakan Partai Pelopor. Tak cuma siap bersaing dengan partai kakaknya, PDIP, dan PNI Marhaenis, partai yang dipimpin Sukmawati, dalam Pemilu 2004, Rachmawati juga siap berhadapan dengan Megawati dalam pemilihan presiden secara langsung.

Sebenarnya, apa yang diinginkan Rachma? Berikut petikan wawancara Widiarsi Agustina dari TEMPO dengan Rachma, di kantor partainya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis pekan silam.

Mengapa Anda akhirnya memutuskan mendirikan Partai Pelopor?

Selama dua tahun terakhir, saya melihat pemerintahan Megawati tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa kita. Ini juga bagian dari tugas sejarah yang dipikul Partai Pelopor untuk menyelesaikan krisis multikompleks yang sekarang ini dihadapi.

Kenapa pendirian itu tidak dilakukan pada Pemilu 1999?

Waktu itu saya ingin konsisten dengan konsensus keluarga untuk tidak berpolitik praktis. Belakangan, konsensus itu dilanggar Mega dengan masuk PDI. Nah, tahun 1999, kita tahu Mega disanjung karena dianggap sosok Sukarno yang tertindas. Tapi, perkembangannya saat menjadi wakil presiden, Mega mulai bermain catur politik terhadap Gus Dur dan bukannya memperhatikan rakyat. Sejak itu saya merasa perlu mendirikan partai politik. Banyak yang mengatakan ini karena Rachma cemburu. Cemburu apa? Ini soal pilihan dan sikap politik, bukan soal konflik keluarga.

Anda kan bisa mengingatkan Mega?

Sudah. Waktu itu saya minta dia mencontoh Bung Hatta. Manakala Bung Hatta tidak setuju dengan garis Bung Karno, Bung Hatta memilih mundur. Itu lebih etis ketimbang dia harus bermain catur politik.

Sebenarnya, seperti apa sih isi konsensus itu?

Konsensus itu dibuat atas dasar banyaknya partai politik yang meminta kami ikut kampanye. Padahal, kehadiran anak-anak Sukarno kan mengandung konsekuensi ideologis. Ini artinya kami tidak boleh berpolitik praktis. Karena itu, keluarga memutuskan tetap menjaga jarak dengan semua partai.

Selain itu, ajaran Sukarno kan tidak bisa diklaim milik salah satu partai. Misalnya PNI, lalu PDI, atau hanya milik kelompok nasionalis.

Tapi Mega dan Guruh kan kemudian masuk PDI?

Itulah.

Anda pernah menanyakan keputusan itu kepada Mega?

Pernah. Hasilnya, sepakat untuk tidak sepakat. Saya menyayangkan keputusan dia. Karena itu, saya mengingatkan dia, "Jangan bermain di gendang orang." Bagaimanapun, keputusan Mega itu mengandung konsekuensi karena ia menyandang Sukarnoputri. Jika dia gagal, yang gagal bukan cuma dia.

Bagaimana pendapat Anda tentang Sukma, yang memutuskan bergabung dengan PNI Supeni pada tahun 1999?

Saya juga ditawari bergabung. Selain PNI Supeni, ada juga Front Marhaenis-nya Probosutedjo (adik tiri mantan presiden Soeharto—Red.) dan beberapa faksi PNI. Tapi saya tetap menolak karena saya memegang teguh konsensus keluarga dan fatsoen politik Sukarno, yang tak ingin masuk dalam faksi politik PNI. Saya sendiri waktu itu sudah memutuskan untuk aktif di pendidikan, melakukan kaderisasi ajaran Sukarno. Menurut saya, itu jauh lebih konkret.

Bagaimana sambutan keluarga ketika Anda memutuskan mendirikan partai?

Apa pun reaksinya, saya tidak peduli. Sebagai warga negara, saya punya hak yang sama untuk berpolitik. Saya ini sudah terbiasa dengan sikap keluarga saya. Wong saya sakit saja tidak ditengok. Jadi, sekali lagi, soal partai itu sikap politik, bukan konflik antar-saudara. Kerdil jika nama Sukarno dipertaruhkan karena konflik anak-anaknya.

Anda tidak khawatir masyarakat berpandangan minor?

Masyarakat sudah sangat kritis, kok.

Bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya partai yang mengusung simbol-simbol Sukarno?

Itu hak mereka. Soal prakteknya, mari kita lihat apakah partai-partai itu mampu mengimplementasi pemikiran Sukarno.

Menurut Anda, apakah simbol-simbol Sukarno masih laku pada Pemilu 2004?

Masih. Tapi apa yang bisa ditawarkan dengan gambar itu? Tak perlu jauh-jauh. PDIP, misalnya. Mereka mengusung simbol Sukarno, tapi semua yang dilaksanakan bertentangan dengan ajaran Sukarno.

Apa pendapat Anda tentang generasi baru?

Mereka masih bisa melihat perlunya figur perubahan. Harapan akan adanya perubahan itu yang bisa saya tawarkan. Sekarang tergantung bagaimana aplikasinya.

Perubahan apa yang Anda tawarkan melalui partai Anda?

Kembali ke ajaran Sukarno dengan tiga kerangka tujuan revolusioner, yaitu kedaulatan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Jika dielaborasi, artinya kita harus kembali ke jiwa konstitusi.

Trisakti sebagai guideline mencapai tujuan revolusi itu, artinya kita harus kembali pada sosialisme ala Indonesia. Sekarang ini situasinya terbalik. Strategi pembangunan mestinya berdaulat di bidang politik, tapi yang terjadi kita menjadi sangat bergantung pada negara-negara Barat. Sistem kapitalisme yang dibangun Orde Baru itu membuat kita bergantung di bidang politik dan ekonomi, sehingga kita kehilangan karakter kepribadian bangsa. Ini mestinya yang dibangun melalui pendidikan. Sayangnya, kita tak pernah memperhatikan pendidikan.

Bagaimana jika Anda ditawari Mega dan Sukma untuk berkoalisi?

Apa dasarnya (untuk berkoalisi)? Apakah hanya untuk mencapai kekuasaan, tapi setelah itu kita harus berargumentasi tentang bagaimana mencari solusi untuk negeri ini? Ini berat buat saya.

Apakah pihak Mega sudah mengadakan pendekatan untuk berkoalisi?

Tidak. Wong kami berseberangan, kok.

Jadi, Anda siap bertarung dengan Mega?

Sudah. Saya sudah sangat siap.

Bagaimana dengan Sukma?

Belum-belum saya sudah mendengar, suara PNI Marhaenis itu akan diserahkan kepada Mega lagi.

Artinya, akan ada koalisi Mega-Sukma?

Ya, saya sudah memprediksi akan ke sana.

Partai Anda kan juga besar karena banyak massa PDIP yang kecewa pada Mega?

Itu saya anggap suatu dinamika. Politik akan seperti itu. Mereka akan mencari solusi atau muara. Apalagi orang-orang itu dulu muaranya sama.