SUATU siang di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, 25 tahun silam. Hari itu anak-anak Sukarno berkumpul di rumah Fatmawati, ibu mereka, untuk membahas masalah penting. Di sana tampak Guntur, Megawati, Rachmawati, Sukmawati, dan si bungsu Guruh. Juga dua anak Sukarno dari Hartini: Bayu dan Taufan. Beberapa sahabat keluarga ikut menyaksikan pertemuan itu.

Menurut Rachma, pertemuan itu digelar untuk menentukan sikap politik keluarga Sukarno. Soalnya, sejak 1971 mereka sering dirayu terjun ke gelanggang politik. Guruh bahkan pernah menjadi juru kampanye untuk Partai Nasional Indonesia (PNI). Setelah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) terbentuk dalam fusi partai-partai nasionalis pada 10 Januari 1973, partai itu pun berminat menggandeng Guruh dan para saudaranya.

Tapi pemerintah Orde Baru merasa tak nyaman akan keterlibatan keluarga Sukarno di dunia politik. Maklumlah, pasca-Gerakan 30 September 1965, Orde Baru memang tak ingin nama Sukarno muncul lagi. Maka, dilancarkanlah upaya menekan partai-partai pendukung nasionalis itu agar tidak mengusung nama Sukarno ataupun anak-anaknya.

Tak jarang putra-putri Sukarno dilobi pemerintah Orde Baru agar tidak melangkah ke partai politik. Menurut Ketua Umum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Eros Djarot, yang mengaku hadir dalam pertemuan keluarga pada 1978 itu, satu di antara latar belakang pertemuan itu adalah juga karena Guntur ditawari jabatan Menteri Pemuda oleh Kepala Staf Kopkamtib, Laksamana Sudomo.

Saat itu, menurut Rachma, mereka sepakat menjaga jarak dengan semua partai. Menurut mereka, ajaran Sukarno tak bisa diklaim milik salah satu partai, termasuk PNI atau PDI. Masuk ke sistem kepartaian, menurut mereka, sama saja dengan mendukung agenda politik Orde Baru. Ketujuh anak Sukarno itu lalu meneken sebuah piagam konsensus. "Kami sepakat tidak berpolitik praktis," kata Rachma. Eros-lah yang membantu menyusun kalimat dalam konsensus itu.

Meningkatnya suara kalangan Islam pada Pemilu 1982, yang direpresentasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), membuat pemerintah Orde Baru tak nyaman. Cara yang dianggap manjur untuk mengembalikan bandul politik ke "tengah" adalah mendongkrak perolehan suara kelompok nasionalis lewat kemunculan anak-anak Sukarno. Dua perwira tinggi konon sempat diutus Panglima ABRI saat itu, Jenderal L.B. Moerdani, mendekati Rachma dan saudara-saudaranya. Tapi Rachma menolak dengan alasan konsensus tersebut.

Namun, menjelang Pemilu 1987, Ketua Umum PDI, Soerjadi, terus berupaya mendekati keluarga Sukarno. Kali ini Mega dan Guruh kepincut. Maka, jadilah mereka juru kampanye PDI dan simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Meski semula seolah hanya menjadi vote getter, ternyata suara PDI terdongkrak, dan jadilah mereka anggota DPR.

Rupanya, Rachma sangat menentang masuknya Mega ke PDI. Apalagi Mega akan diusung menjadi Ketua Umum PDI pasca-Pemilu 1992. Maka, diupayakanlah mencairkan ketegangan kakak-beradik itu. Kali ini Panda Nababan, yang saat itu ketua tim sukses Mega menjadi Ketua Umum PDI, menjadi fasilitator. Mereka bertemu di Restoran Nippon Kan, Hotel Hilton, pada Agustus 1993, empat bulan sebelum Kongres Luar Biasa PDI di Surabaya.

Pertemuan yang semula direncanakan hanya lima menit itu molor sampai dua jam. Rachma menganggap Mega mengingkari konsensus keluarga. "PDI kan bagian dari sistem Orde Baru," kata Rachma. Namun, Mega merasa tidak menyalahi konsensus itu. "Konsensus seperti itu sebenarnya tidak pernah ada," kata Panda, yang juga mengaku hadir dalam pertemuan keluarga pada 1978.

Pertemuan itu buntu. Rachma mengaku pulang dengan kecewa. Sejak itu pula hubungan antara keduanya semakin buruk. Tapi, rupanya, magnet politik memang menggiurkan. Pada 1999, Sukmawati masuk ke PNI pimpinan Supeni, bekas Duta Besar Keliling Indonesia. Rachma, yang sempat diajak bergabung, tetap pada keyakinannya soal konsensus itu dan lebih bergiat di dunia pendidikan lewat Yayasan Pendidikan Sukarno.

Kini, justru tiga putri Sukarno menjadi ketua umum tiga partai berbeda. Guruh pun menjadi anggota dan calon legislatif dari PDI Perjuangan. Rupanya, mereka tak hanya melupakan isi konsensus, tapi juga mengabaikan "wasiat" ayah mereka. Sebab, dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, sang Proklamator bertutur tentang Guntur: "...Cuma satu doaku untuknya, semoga dia tidak terpilih menjadi presiden."

Memang, ketiga putri Sukarno itu bisa berkilah bahwa doa agar tidak menjadi presiden tersebut hanya berlaku untuk Guntur, kakak sulung mereka.

Hanibal W.Y. Wijayanta dan Widiarsi Agustina