SUKMAWATI begitu ekspresif membuka amplop undian yang telah dikocok. "Ahhh...," teriaknya girang. Dengan wajah berseri-seri, adik Megawati itu mengangkat tinggi undian bernomor satu itu ke hadapan para pemimpin partai politik dan wartawan. Rachmawati, kakak Sukma, tak kalah gembira ketika mendapat angka terakhir, nomor 24, untuk Partai Pelopor yang dipimpinnya. Kakak-adik yang mengenakan gaun serba hitam ini sudah pula berpeluk-cium saat bertemu di gedung Komisi Pemilihan Umum di kawasan Imam Bonjol, Jakarta, Senin malam pekan lalu.

Megawati? Ia sering terdiam. Mimiknya tampak datar sejak memasuki ruang undian yang dijaga ketat dengan metal detector itu. Ia tak bersalaman dengan kedua adiknya itu layaknya saudara kandung yang jarang bertemu. Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI ini baru tersenyum ketika mendapatkan nomor urut 18 untuk partainya. Begitu acara usai, Mega yang dikawal sejumlah pengurus partainya itu langsung keluar gedung. Ia adalah tamu undangan pertama yang meninggalkan Komisi Pemilu. Tak ada sapaan daag untuk kedua adiknya.

Di luar gedung, massa berteriak memberikan dukungan. Ada yang melantunkan salawat ala pendukung Partai Bintang Reformasi. Tak terkecuali massa ketiga putri bung Karno itu. Begitu Mega hendak memasuki mobil BMW silver metalik B-1, sejumlah kader Partai Pelopor mendekat. Mereka mengangkat bendera partainya di samping mobil Mega sambil menyanyikan yel-yel untuk Rachma dengan nada dan lirik yang biasa digunakan massa PDIP dulu kepada Mega. "Rachmawati siapa yang punya, Rachmawati siapa yang punya, yang punya kita semua...."

Beruntung para pengawal Presiden mendiamkan saja. Megawati, sang RI-1, langsung masuk mobil dan beberapa menit kemudian melesat keluar meninggalkan gedung dengan suara sirene yang meraung-raung. Tak mau kalah, massa PNI Marhaenis juga mengusung atributnya dan meneriakkan dukungan terhadap Sukmawati. Namun mereka memilih menjauh, ke sudut barat, karena terhalang pengawal. Di luar halaman, sejumlah massa PDIP membentangkan benderanya, meneriakkan slogan hidup Mega....

Perilaku tiga perempuan trah Sukarno itu telah melengkapi kejutan di jagat politik Indonesia. Bukan saja partai yang diketuai anak-anak bekas proklamator itu lolos verifikasi pekan lalu. Meski bersaudara seayah seibu, ketiganya siap bersaing meraih suara bersama 21 partai lainnya dalam Pemilu 2004 nanti. Mereka pun bertekad merebut kursi kepresidenan. Dua partai lainnya, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), juga mengklaim membawa "ajaran" Sukarno.

Perseteruan Mega dan Rachma sudah lama terjadi. Saat Mega—yang didukung lintas fraksi dan militer—melengserkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden, sikap Rachma jelas terlihat. Selain runtang-runtung dengan Abdurrahman, ia sering menuduh Mega sekadar anak biologis Sukarno, tapi tak mengamalkan ajarannya. Saat deklarasi Partai Pelopor, tahun lalu, Rachma menegaskan bahwa dirinya oposan sang kakak. "Mega tidak memiliki leadership dan meninggalkan idealisme Marhaen warisan Bung Karno," ujarnya.

Mereka kerap dilukiskan tak akur semenjak masa kanak-kanak. Pada awal 60-an, ketika Fatmawati memilih keluar dari Istana setelah Sukarno hendak menikah lagi dengan Hartini, Rachma, yang ketika itu masih berusia 7 tahun, tetap tinggal di Istana karena menderita sakit asma. Adik-adik dan kakak Rachma ikut Fatmawati di Jalan Sriwijaya, Jakarta. Sering, meski sedang mengurusi negara, bila Rachma kumat bengeknya, Bung Karno pun sibuk mencarikan dokter.

Perhatian Sukarno membuat cemburu Mega. Apalagi ayahnya sering memberikan hadiah kepada Rachma. Suatu ketika, kata Rachma, sang ayah mengiming-imingkan hadiah. "Kalau nilai ujianmu bagus, Bapak mau kasih hadiah," kata Sukarno sebagaimana ditirukan Rachma. Hasil ujiannya memang bagus, tapi kedua kakaknya, Guntur dan Mega, menyerobot. "Kalau mau kasih hadiah, jangan cuma satu, semuanya juga harus dapat," kata Guntur kepada Rachma.

Persaingan memanas ketika mereka remaja. Mega merasa lebih dekat dengan Sukarno karena ia mengambil peran Fatmawati sebagai first lady. Dialah yang kerap menemani sang ayah ke luar negeri. Mega merasa semua tugas ditimpakan kepadanya, baik sebagai ibu maupun kakak. Sedangkan Rachma masih kecil. "Persoalannya bukan ideologis, tapi emosional," ujar seorang karib Mega.

Jarak keduanya semakin jauh ketika Mega mulai berpolitik. Sebab, menurut Rachma, pada 1978, anak-anak Sukarno pernah membuat konsensus untuk tidak berpolitik. Tapi Mega justru semakin serius di PDIP dan tengah didorong untuk meraih kursi ketua umum partai berlambang banteng itu di kongres luar biasa di Surabaya, 1993. "Mega telah melanggar konsensus keluarga," ujarnya (lihat Wasiat yang Terlupakan).

Namun ihwal konsensus ini dibantah Panda Nababan, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP. "Enggak ada kesepakatan untuk tidak masuk partai, itu kesimpulan Rachma saja," kata bekas wartawan senior yang ikut dalam pertemuan keluarga tahun 1978 itu. Yang jelas, hubungan mereka terus memburuk. Bahkan ketika Rachma sakit setahun lalu, Mega tak meluangkan waktu semenit pun untuk menengok adiknya yang tak bisa jalan karena stroke. Hanya Sukma dan Guntur yang menjenguk.

Sikap Rachma dan Sukma memilih jalan politik sendiri tetap mengundang tanya. Sebab, selama ini cuma Mega yang tampak moncer di dunia politik. Dalam wawancara dengan majalah Forum Keadilan, delapan tahun lalu, terungkap bahwa sebelum masuk PDI, pengalaman organisasi Mega hanyalah menjadi ketua tim bola voli. Tapi, sejak 1986, dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia. Karirnya terus melejit. Setelah menjadi Ketua PDI Cabang Jakarta Selatan, ia terpilih menjadi anggota DPR, dan terakhir menjadi Ketua Umum PDI dan PDI Perjuangan.

Mega dan Rachma bersaing dalam mewarisi bakat politik ayahandanya. Kata Rachma, ketika tinggal di Istana bersama ayahnya, ia sering diajak diskusi tentang banyak hal. Kadang tentang politik dalam negeri, ekonomi, juga soal luar negeri. Ia pun rajin menemani ayahnya ketika presiden pertama Republik Indonesia itu mulai dipindahkan ke Istana Batu Tulis, Bogor, setelah lengser. "Saat itulah kami sering berbicara tentang politik,' ujarnya.

Mega pun dikader ayahnya. Buktinya, kata Panda, dialah yang sering diajak ke luar negeri. Selama mendampingi ayahnya itulah Mega sering berbincang-bincang tentang politik dan dipertemukan dengan tokoh kaliber dunia semacam Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, atau Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. "Itu kan pendidikan politik," ujarnya.

Namun, kata Roeslan, tak ada seorang pun anak Sukarno yang dikader ayahnya. Semua anak Sukarno, menurut dia, adalah anak-anak biologis, bukan anak ideologis. Buktinya, tak ada satu pun anak-anak Sukarno yang mengikuti kursus kader pelopor yang dulu diselenggarakan PNI. Hanya Rachma yang cukup paham tentang Marhaenisme karena belajar sendiri. "Bung Karno juga tidak pernah mengarahkan anak-anaknya sebagai kader politik," ujarnya.

Sebab itu, semangat Sukma dan Rachma berpolitik dikritik tajam kalangan dalam. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Permadi, partai-partai nasionalis peserta Pemilu 2004 tidak ada yang benar-benar mewakili pemikiran Sukarno. "Munculnya lima partai nasionalis itu adalah bukti perpecahan yang luar biasa dari kalangan nasionalis," ujarnya.

Soal rebutan konstituen merisaukan Permadi. Munculnya partai-partai nasionalis baru itu diduga bakal mencuri sebagian suara PDIP, yang menjadi pemenang Pemilu 1999 dengan meraih sekitar 34 persen suara. Suara-suara itu diperkirakan akan lari ke partai-partai nasionalis lainnya. "Kalau mereka dapat kursi, ya, lumayan. Tapi, kalau sama sekali tidak, betapa banyak suara yang sia-sia," ujarnya.

Roeslan pun menduga suara PDIP akan menurun. Sesepuh kaum nasionalis itu menduga, para bekas pendukung PNI akan cenderung memilih PNI Marhaenisme dan PNBK. Sebab, mereka melihat bahwa Mega dan PDIP sama sekali jauh dari pemikiran Sukarno. "Saya dengar di daerah sudah mulai banyak yang pindah," katanya. Rully Chairul Azwar, Wakil Sekjen Partai Golkar, pun memperkirakan hal itu. Namun ia tak yakin suara Banteng akan pindah ke partainya. "Pasti akan ke partai yang seideologi," ujarnya.

Partai Pelopor mendapat durian runtuh. Beberapa partai berhaluan nasionalis yang tidak lolos verifikasi faktual memilih bergabung dengan partai bernomor 24 ini. Partai itu adalah PNI Bung Karno 1927, Partai Mencerdaskan Bangsa, Partai Katolik, Partai Gotong-Royong, dan Partai Reformasi. Masing-masing partai tersebut membawa massa riil 22 ribu orang. "Mereka bergabung karena yakin Peloporlah partai yang benar-benar penerus ideologi Bung Karno," kata Ketua Partai Pelopor Jawa Timur, Suprijadi, bangga (lihat Menggedor Kandang Banteng).

Mengancam suara Banteng? Boleh jadi. Tapi, "Kami tidak cemas," ujar Sekjen Pramono Anung. Permadi pun optimistis, para pemilih nasionalis akan tetap memilih Mega dalam pemilu presiden nanti. Para pendukung PNI Marhaenis idem dito. "Hal itu bisa diprediksi dengan mudah," kata Sukma. Tapi Eros dan Rachma tampaknya harus berpikir dua kali untuk menyerahkan suara kepada Mega. "Sangat berat bagi saya. Kami ini berseberangan," kata Rachma.

Mampukah partai-partai yang mengusung nama Sukarno itu bakal meraih banyak dukungan? Memang, pada Pemilu 1987 dan 1992, dengan membawa-bawa foto Bung Karno dan Marhaenisme, PDI berhasil mendongkrak perolehan suara. Tapi tetap saja mereka berada di posisi nomor tiga. Apalagi zaman sudah beralih. Roeslan menyadari: pendukung marhaenisme sudah menurun. Para bekas pro-PNI sudah tua dan mati, sementara anak muda pun lebih rasional dan menganggap Sukarno sebagai bagian dari sejarah.

Peraturan sudah dibikin. Undang-Undang No. 31/2002 telah melarang partai menggunakan nama dan gambar seseorang. Tapi soal menjual nama Sukarno, memasang gambar proklamator dan kepala banteng, sah-sah saja. Sebab, mayoritas pemilih di Indonesia masih tidak rasional. "Semua bisa dijual. Gambar Ka'bah dijual, bulan bintang dijual, bahkan salam merdeka pun dijual," kata Permadi. Benarkah rakyat masih bisa disihir segampang itu?

Hanibal W.Y. Wijayanta, Widiarsi Agustina, Jobpie Sugiharto, Wensenslaus Manggut (Jakarta), Kukuh S. Wibowo, Sunudyantoro (Surabaya)