MATA Permadi berkaca-kaca. Kepedihan membayang di matanya. Politikus PDI Perjuangan ini mengaku tidak dapat menyembunyikan kesedihannya jika teringat pada adegan di gedung Komisi Pemilihan Umum, Senin pekan lalu. Masih terekam di pelupuk matanya: Megawati, Rachmawati, dan Sukmawati duduk berseberangan dan tak bertegur sapa.

Mereka jelas kakak-adik sekandung, putri-putri Bung Karno yang kini asyik berpolitik. Megawati memimpin PDIP, Rachmawati menguasai Partai Pelopor, dan Sukmawati dengan PNI Marhaenisme. ”Sedih kalau melihat mereka kini rebutan konstituen dan ingin jadi presiden semua,” kata Permadi. Ia lalu membayangkan, kalau saja Bung Karno masih hidup, tentu marah besar. Sang Putra Fajar tak ingin melihat anak-anaknya masuk partai.

Kekhawatiran Permadi cukup beralasan. Mulai terjadi aksi perebutan massa di mana-mana. Di lapangan, partai yang dipimpin ketiga putri Sukarno itu mulai sikut-sikutan. Partai lain yang mengusung marhaenisme ”ajaran Sukarno” seperti Partai Nasional Banteng Kemerdekaan dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia juga mulai ribut.

Tengok saja di daerah. Sebagian kader partai pimpinan Megawati mulai hijrah ke sejumlah partai lain. Mereka dikabarkan mulai merangsek masuk ke Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) arahan Eros Djarot atau Partai Pelopor. Di Jakarta, tiga anggota Fraksi PDIP DPR, yaitu Meilono Suwondo, Haryanto Taslam, dan Julius Usman, menjadi tim pemenangan pemilu PNBK. ”Ini masih kloter (rombongan) pertama, akan ada kloter kedua, ketiga, dan keempat,” kata Eros.

Hengkangnya sejumlah politikus PDIP itu bukan cuma kali ini. Setahun lalu, sebagian kader ”Banteng Gemuk” itu di Surabaya ramai-ramai hengkang, lalu masuk ke PNBK. Mereka kecewa lantaran pusat memecat Ketua PDIP Surabaya, M. Basuki. ”Dari 31 pimpinan anak cabang se-Surabaya, 19 menyeberang ke PNBK. Jumlahnya sekitar 18 ribu orang,” kata Ferry Suharyanto, Pelaksana Harian PNBK Surabaya.

Ferry semula pro-Mega. Ia anggota Fraksi Banteng di dewan rakyat Surabaya. Namun ia bersama lima orang temannya sefraksi, termasuk M. Basuki, yang mengetuai DPRD Surabaya, memilih cabut karena kecewa dituduh melakukan korupsi. Kini Basuki, yang tengah meringkuk di sel tahanan Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, atas tuduhan korupsi, diangkat menjadi Ketua PNBK Surabaya.

Tak usah jauh-jauh. Eros bahkan dulu dikenal dekat dengan Mega. Ia tak cuma keluar, lalu mendirikan partai, tapi juga menyatakan siap berhadapan dalam Pemilu 2004. Pokok soalnya, Mega dinilai tak memperjuangkan rakyat kecil seperti janjinya saat menang dalam Pemilu 1999. Selain itu, banyak kader daerah yang tersinggung karena pengurus pusat sering memotong aspirasi mereka soal pemilihan kepala daerah. ”Banyak kader daerah yang kecewa karena Mega sudah berubah,” kata Eros.

Ingat Dimyati Hartono? Ia semula figur penting kalau berbicara ihwal hukum di kandang Banteng. Toh, ia juga hengkang, lalu mendirikan Partai Indonesia Pembela Tanah Air Kita (PITA). Sayangnya, partai Dimyati tak lolos verifikasi Komisi Pemilu sehingga tak bisa ikut Pemilu 2004. Dimyati, juga limpahan massa Banteng Mega yang kecewa, kini ditunggu bergabung dengan partai berideologi serupa: nasionalis, marhaenis.

Ada yang berani pasang target. Ketua PNBK Jawa Timur, Abimanyu, yakin partainya menduduki posisi lima besar dalam perolehan suara di Jawa Timur. Apalagi massa PDIP yang kecewa itu berasal dari basis tradisional yang dikenal ”gemuk”, seperti daerah Madiun, Surabaya, Malang, Bojonegoro, Tuban, Banyuwangi, dan Blitar. Semua daerah tadi merupakan kantong suara PDIP dalam Pemilu 1999 lalu.

Tak cuma partai Eros yang berharap. Para politikus Partai Pelopor pun seperti menunggu durian runtuh. Di Tulungagung, Jawa Timur, misalnya, empat anggota Fraksi PDIP setempat mendekat ke partai pimpinan Rachmawati. Maka nama Erwan Sumadi dkk., yang selama ini menyokong Mega habis-habisan dengan berjibun massanya, akan beralih kandang. Mereka kecewa dibuang dari daftar calon legislatif.

Bali juga lampu kuning buat Partai Banteng pro-Mega. Gara-gara soal calon legislatif pula, lima anggota PDIP dewan rakyat di Buleleng—Gede Suarsa, Ketut Masan, dkk.—kini hengkang ke Partai Demokrat, yang melambungkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono for President. Di partai itu, mereka naik pangkat menjadi Wakil Ketua Partai Demokrat Bali. Bersama mereka, kabur pula 5.000 orang massa Banteng Gemuk.

Jutaan pemilih Jawa menjadi fokus perhatian untuk direbut. Di Karesidenan Banyumas, Pati, dan Solo, Jawa Tengah, misalnya. Di situ, PNBK, Partai Pelopor, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan PNI Marhaenisme berancang-ancang meraup suara besar. Di kawasan itu, kantong suara PDIP dalam Pemilu 1999 begitu gemuk.

Begitu pula di Jawa Timur. Keempat partai yang sama-sama mengusung panji-panji Sukarno itu sudah bersiap menjadikan Surabaya, Malang, dan bekas Karesidenan Madiun sebagai tempat mendulang suara. ”Kami akan mengusung poster-poster Sukarno dalam menarik massa,” kata Suprijadi, Ketua Partai Pelopor Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal PDIP Sutjipto mengakui, kepindahan kader PDIP ke partai-partai nasionalis lain cukup bikin pusing kepala. Toh, ia tetap yakin, partainya masih bakal berjaya dalam Pemilu 2004 nanti. Sebab, katanya, mereka yang pindah itu cuma beberapa orang. ”Belum tentu massanya ikut,” ujarnya. Apalagi Mega, kata Sutjipto, suatu saat balik bertanya, ”Sejak kapan kalian takut?”

Widiarsi Agustina, Wenseslaus Manggut, TNR

Mengerek Bendera Sukarno

Nomor 1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

Asas: Marhaenisme ajaran Bung Karno


Didirikan: Jakarta, 20 Mei 2002

Ketua Umum: D.M. Sukmawati Sukarno

Sekretaris Jenderal: Achmad Marhaen Suwarnoputra

Kekuatan: Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi

INILAH partai tertua yang mengklaim mengusung ”ajaran” Sukarno. Partai ini pertama kali dibentuk di Bandung oleh Sukarno dan kawan-kawannya pada Juli 1927. Pada 1962, melalui kongres PNI di Semarang, Jawa Tengah, Supeni ditunjuk menjadi salah satu ketua. PNI diberangus dalam fusi di PDI pada 1973. Sejak saat itu, sejumlah kadernya memilih apolitis. Dalam Pemilu 1999, partai ini dihidupkan kembali dengan nama PNI Supeni. Tapi mereka gagal mendapat suara signifikan saat itu. Sesuai dengan ketentuan UU Partai Politik, mereka harus mengubah nama agar bisa ikut Pemilu 2004. ”Kami lalu menambahkan kata ’Marhaenisme’ pada kata PNI,” kata Sukmawati Sukarno, ketua umum partai ini. Para pengurusnya mengklaim punya pengikut terbanyak di Jawa, dibantu Nusa Tenggara Timur dan Sumatera.

Nomor 8. Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

Asas: Marhaenisme ajaran Bung Karno

Didirikan: Jakarta, 27 Juli 2002

Ketua Umum: Eros Djarot

Sekretaris Jenderal: Suhardi Sudiro

Kekuatan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

AWALNYA bernama Partai Nasionalis Bung Karno. Pencantuman nama itu, menurut ketua umumnya, Eros Djarot, bukan untuk melanggengkan dinasti Bung Karno, melainkan untuk menonjolkan substansi pemikiran nasionalisme Bung Karno di atas semua golongan. Sayang, UU Partai Politik tak membolehkan pemakaian nama yang merujuk pada nama orang. Partai ini pun mengubah nama (dan lambangnya), 17 Januari lalu, menjadi Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, disingkat PNBK.

Pendirian partai ini tak lepas dari tokoh-tokoh PDIP yang kecewa dengan kepemimpinan Megawati. Eros, tokoh kaukus politikus Poros Indonesia, dulunya dekat dengan putri sulung Bung Karno. Ia terlempar dari lingkaran elite partai karena berani mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam kongres PDIP di Semarang tiga tahun silam. Banyak kader di daerah basis ”Partai Banteng Gemuk” itu kini hijrah ke partai ini.

Nomor 11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia

Asas: Pancasila

Didirikan: Jakarta, 10 Januari 2003

Ketua Umum: H. Dimmy Haryanto

Sekretaris Jenderal: Joseph Willem Lea Wea

Kekuatan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

PARTAI ini reinkarnasi Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Soerjadi. Sesuai dengan UU Partai Politik dan UU Pemilu yang baru, perubahan ini tak lepas dari kegagalan PDI mencapai batas minimal jumlah suara dalam Pemilu 1999 lalu karena hanya meraup 0,62 persen atau 2 kursi legislatif. Tambahan kata ”Penegak” sebagai nama partai itu punya makna baru. Ini bisa menjadi peringatan akan adanya penyimpangan jalan demokrasi untuk para kader. Tanda gambarnya mengalami sedikit modifikasi. Kepala bantengnya kini miring ke kiri—bukan lagi tegak—sebagai simbol kerakyatan. Basis konstituen partai ini tetap anggota PDI lama, plus kader yang ingin kembali ke banteng lama. Mereka mengklaim punya ratusan ribu anggota di seluruh Indonesia. ”Majunya putri Bung Karno tak akan menenggelamkan kami,” ujar Dimmy Haryanto.

Nomor 18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Asas: Pancasila

Didirikan: 10 Januari 1973

Deklarasi: Jakarta, 14 Februari 1999

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jenderal: Sutjipto

Kekuatan: 32 provinsi

INILAH partai pemenang Pemilu 1999 dengan perolehan suara 33,7 persen dan 153 kursi di DPR. Hasil jerih payah ini tak bisa dilepaskan dari faktor kelahiran PDI Perjuangan yang terkait erat dengan konflik internal di tubuh Partai Demokrasi Indonesia, yang dulunya fusi dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Dalam Pemilu 1999, kubu Soerjadi tetap menggunakan nama dan lambang PDI, sementara kubu Megawati membentuk PDI Perjuangan.

Belakangan, konflik internal mendera partai ini. Di banyak daerah, sejumlah kadernya hengkang ke partai baru bentukan mantan kader PDIP, seperti PNBK, atau bergabung ke Partai Pelopor pimpinan Rachmawati, adik Megawati. Dalam Pemilu 2004, perolehan suara PDIP akan bertumpu pada basis massa tradisional kaum nasionalis di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur. Selain nama Megawati, sosok besar Sukarno akan menjadi daya pikat. Mereka bertekad menang dalam putaran pertama pemilu presiden dengan Megawati sebagai calonnya.

Nomor 24. Partai Pelopor

Asas: Pancasila

Didirikan: Jakarta, 29 Agustus 2002

Ketua Umum: Rachmawati Sukarnoputri

Sekretaris Jenderal: Eko Suryo Santjojo

Kekuatan: Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

KELAHIRANNYA tak bisa dilepaskan dari ketokohan Rachmawati Sukarnoputri. Adik kandung Megawati itu sebelumnya penggiat pendidikan dengan mendirikan Yayasan Pendidikan Sukarno. Di era reformasi, Ketua Gerakan Pemuda Marhaen ini mendirikan Universitas Bung Karno. Dalam Pemilu 1999 lalu, ia bersikap independen dan tidak bergabung dengan partai politik mana pun.

Setelah dua tahun menyatakan oposisi kepada Mega, Rachma yang kini gandeng-renteng dengan Abdurrahman Wahid itu mendirikan Partai Pelopor. Partai ini memiliki basis konstituen di kalangan urban muda marhaenis. Mereka diuntungkan dari maraknya kekecewaan terhadap Mega. Banyak kader banteng di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali yang hijrah ke Pelopor. Belum lagi luberan massa dari partai-partai nasionalis pro-Bung Karno yang tak lolos verifikasi.

Widiarsi Agustina, Sudrajat, Jobpie Sugiharto, TNR