Akhirnya perang itu sampai pada jantung persoalannya: bisnis. Ada 26 buah kontrak senilai US$ 18,6 miliar yang siap disebar di antara para pendukung perang, perang yang berbuntut banyak kisruh di Negara Seribu Satu Malam itu. Tapi berita pekan ini, tentu saja, berkisar tentang maklumat Pentagon mengenai negara-negara yang tak berhak memperoleh ”berkah” perang.

Selasa lalu, Deputi Menteri Pertahanan Amerika, Paul Wolfowitz, menyebut Rusia, Kanada, Jerman, dan Prancis sosok-sosok yang tidak berhak mengikuti tender rekonstruksi Irak. Banyak negara lain yang menentang invasi ke Irak, termasuk Indonesia, juga tidak dimasukkan. Di Amerika, Wolfowitz punya banyak pendukung. Presiden George W. Bush sendiri membela, seraya menyodorkan penjelasan sederhana: ”Rakyat kami merisikokan hidup mereka. Mitra-mitra koalisi juga merisikokan hidup mereka, dan kontrak-kontrak ini merefleksikan bahwa inilah yang diharapkan para pembayar pajak Amerika.”

Kepentingan nasional, mungkin dendam, mungkin pula satu peringatan supaya khalayak internasional tidak mengulangi ”kesalahan”-nya (baca: berlaku kritis terhadap invasi dan pendudukan). Tapi dunia internasional menangkap itu egoisme serta arogansi Amerika. ”Menurut saya, sekarang saatnya kita mencoba membangun kembali konsensus internasional dan bekerja bersama dan menyatukan semua upaya untuk menstabilkan Irak,” ujar Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan. Sebagaimana diketahui, empat negara besar itu menentang segala bentuk invasi sonder bendera PBB.

Ada kekhawatiran Annan, tapi ada pula nuansa sengketa lama yang dilontarkan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder. Kanselir ini mengingatkan kemungkinan langkah Pentagon melanggar hukum internasional. Kita tahu, Bush menyambut ucapan itu sinis. ”Hukum internasional? Lebih baik saya memanggil pengacara saya,” ujarnya. Memang, hukum internasional—baik itu Konvensi Den Haag maupun Konvensi Jenewa—meneguhkan kewajiban pihak negara penakluk untuk meningkatkan kondisi kehidupan negara yang ditaklukkan.

Fair atau tidak, dalam urusan bantuan internasional, sering kali negara donor mensyaratkan dana mereka diperuntukkan bagi proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan asal si negara donor, atau siapa saja yang mereka suka. Uni Eropa juga pernah mengomel ketika Warsawa menggunakan duit dari mereka untuk membeli pesawat Amerika. Hal serupa banyak menimpa negara-negara dunia ketiga.

Selain itu, blokade kontrak ini berlaku terbatas: hanya untuk kontrak seharga US$ 18,6 yang dananya dialirkan Departemen Keuangan Amerika. Apalagi larangan ini hanya berlaku untuk 26 kontrak utama, bukan subkontrak. Siemens AG, bersama beberapa perusahaan Jerman, telah menjadi subkontraktor di Irak. Perusahaan-perusahaan Prancis dan Jerman juga beberapa terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Irak.

Namun, memo Wolfowitz ini tetap terasa menampar negara-negara Eropa itu, dan bisa berakibat sangat buruk bagi rakyat Irak. Sehari setelah memo mantan Dubes Amerika untuk Indonesia ini muncul, Bush menelepon para pemimpin negara-negara Prancis, Jerman, dan Rusia. Ia mengoceh soal restrukturisasi US$ 125 miliar utang Irak ke negara-negara yang tidak boleh ikut tender, termasuk mereka bertiga. Ia juga menyatakan rencananya mengirim mantan Menteri Luar Negeri James Baker untuk membicarakan masalah ini.

Tentu saja tugas Baker terancam gagal kalau Amerika ngotot dengan sikapnya. ”Utang Irak ke Federasi Rusia sebanyak US$ 8 miliar dan sejauh ini pemerintah tidak berencana menghapus utang tersebut,” ujar Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Ivanov. Penderitaan rakyat Irak bisa lebih panjang lagi.

Apalagi melihat kerja beberapa perusahaan Amerika di Irak yang mendapat kontrak tanpa tender. Irak seolah menjadi lahan pemerasan. Kellog, Brown & Root (KBR), anak perusahaan Halliburton—perusahaan tempat Wakil Presiden Dick Cheney menjadi salah satu bosnya—ditemukan melakukan overcharged (penetapan harga yang lebih tinggi), seraya menyebabkan Angkatan Darat Amerika harus membayar US$ 61 juta lebih tinggi untuk penyediaan minyak di Irak. KBR menjual bensin dengan harga US$ 2,27 per galon (sekitar 3,7 liter), sementara kontraktor lain menjual dengan harga US$ 1,18. Angka ini terasa lebih mahal kalau dibandingkan dengan harga yang ditetapkan SOMO (Organisasi Pemasaran Irak), US$ 90 sen per galon untuk wilayah Basra dan US$ 97 sen untuk Bagdad. Menurut pejabat Pentagon, KBR juga mengajukan proposal pelayanan kafetaria dengan biaya US$ 67 juta lebih tinggi.

Irak pasca-Perang Teluk II adalah lahan bisnis yang tengah diperebutkan negara-negara besar dan kaya: Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat. Tapi Irak pascaperang adalah sebuah ironi dan penderitaan: negara dengan cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi, tapi menghadapi kesulitan bahan bakar. Di Bagdad, para pengemudi dan pengendara harus sabar menunggu barisan kendaraan sepanjang 3 kilometer sebelum memperoleh bensin dari pompa bensin ”Pembebasan”.

Memang para pengemudi bisa membeli bensin di pasar gelap. Tapi mereka harus sedia 750 dinar Irak untuk satu liter (sekitar US$ 37,5 sen), padahal kisaran harga di pom bensin adalah US$ 4-11 sen per liter. Ada seribu alasan buat menjelaskan. Seorang pejabat Irak menyebut tidak cukupnya energi untuk memompa, meningkatnya jumlah kendaraan, pasar gelap, dan serangan kelompok antipendudukan pada pipa minyak serta kilang minyak yang sudah bobrok.

Irak adalah lahan bisnis menggiurkan. Tapi, mungkin tak ada kesimpulan yang lebih mengena dari gajah berperang dengan gajah, Irak mati di tengah-tengah.

Purwani Diyah Prabandari (CSM, Reuters, Al-Hayat, WPost, AP)