Saiful Mujani
Direktur Political Research Freedom Institute

Muslim demokrat" bagi sebagian orang mungkin dua istilah yang bertentangan. Apa mungkin seorang muslim yang taat terhadap agamanya adalah juga seorang demokrat dalam pengertian bersikap dan berperilaku positif terhadap demokrasi? Ada keyakinan di balik pertanyaan ini bahwa muslim punya sistem politik tersendiri yang berbeda dengan demokrasi. Muslim lebih sejalan (congruent) dengan khilafah, dawlah, atau dengan sultanisme, bukan dengan demokrasi.

Demokrasi pernah dicoba di sejumlah negara muslim pada 1950-an, termasuk di negara kita, tapi gagal. Seperti tanaman, demokrasi sebagai sebuah institusi membutuhkan tanah yang subur agar berkembang. Tanah ini bagi kita adalah masyarakat Indonesia sendiri, yang terdiri atas berbagai kelompok dan golongan. Dalam pengertian ini, muslim sebagai kelompok terbesar dalam masyarakat kita menentukan layu atau berkembangnya institusi demokrasi yang ditanam.

Pada 1950-an, ada kelompok muslim dalam jumlah besar yang menghendaki agar Islam secara eksplisit dijadikan ideologi negara atau setidaknya Piagam Jakarta menjadi bagian dari konstitusi. Pada tingkat masyarakat, kelompok muslim ini disebut santri, yakni muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Lebih dari itu, mereka berusaha mengaitkan ajaran Islam dengan konstitusi dan kebijakan publik. Aspirasi politik mereka disalurkan lewat partai Islam seperti Masyumi dan NU. Sementara itu, ada kelompok muslim lain dalam proporsi yang kurang-lebih sama besarnya yang kurang taat terhadap ajaran Islam, apalagi berusaha mengaitkan Islam dengan eksistensi negara. Mereka adalah muslim abangan. Aspirasi politik mereka disalurkan terutama lewat PNI dan PKI.

Perdebatan di Konstituante tentang ideologi negara pada 1950-an dipercaya sebagai cerminan dari pembelahan masyarakat muslim tersebut. Perdebatan tajam yang ikut menyumbangkan kegagalan Konstituante dalam menetapkan ideologi itu sebagian karena zaman itu adalah zaman ideologi. Komunisme berpengaruh dalam politik domestik Indonesia dan yang lebih penting lagi dalam iklim politik global. Kehadirannya dirasakan sebagai sebuah ancaman terhadap Islam sebagai sebuah identitas sosial politik. Karena itu, memperjuangkan identitas Islam dalam konstitusi dirasakan mendesak.

Kegagalan demokrasi pada 1950-an ini diikuti dengan kemunculan otoritarianisme Sukarno dan kemudian otoritarianisme Soeharto. Terutama di bawah Soeharto, politik menjadi monolitik. Komunisme ditumpas dan politik Islam disingkirkan. Bersamaan dengan itu, Soeharto juga melakukan pembangunan Islam secara cukup sistematis melalui pembangunan sarana ibadah, madrasah, dan sekolah. Sejumlah studi antropologis pada 1980-an menunjukkan adanya gejala "santrinisasi" di tingkat masyarakat lewat proses pendidikan ini. Apa yang tumbuh kemudian adalah kesalehan individual. Sementara itu, Islam politik tetap diharamkan.

Politik otoritarian Soeharto telah melahirkan secara sistematis suatu masyarakat muslim yang "sekuler" atau "Pancasilais" secara politik. Dalam konteks politik Orde Baru pula, diskursus tentang pluralisme keagamaan, desakralisasi politik, dan lain-lain tumbuh dan memberikan landasan kultural bagi sekularisasi politik. Walaupun sekularisasi politik bergandengan dengan otoritarianisme, konteks politik Orde Baru telah menyumbang bagi tumbuhnya kultur demokrasi, yakni kultur politik "sekuler" atau "Pancasilais". Kultur politik ini dipelihara Golkar sebagai sebuah mesin politik paling besar di zaman Orde Baru.

Ketika Orde Baru tumbang dan demokratisasi menggelinding, dukungan terhadap Golkar menurun tajam, dari rata-rata 70 persen pada masa Orde Baru ke 22 persen pada Pemilu 1999. Yang lebih penting, tumbangnya Orde Baru dan menciutnya Golkar tidak berdampak negatif terhadap kultur politik sekuler di kalangan muslim, tidak membuat kultur politik muslim yang pro-negara Islam atau Piagam Jakarta menjadi besar seperti pada 1950-an. Sementara kultur politik Piagam Jakarta pada 1950-an berkekuatan sekitar 42 persen (gabungan dukungan terhadap Masyumi, Partai NU, Perti, dan PSII), dalam Pemilu 1999 kekuatannya hanya sekitar 14 persen (gabungan dukungan atas PPP, PBB, dan PK), jadi berkurang sekitar 28 persen. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan proporsi kultur politik "sekuler" atau "Pancasilais" dari 38 persen (gabungan suara PNI dan PKI) menjadi 86 persen pada 1999—kalau mengabaikan dukungan terhadap partai-partai kecil yang berideologi Islam dan sekuler lainnya. Ini perubahan kultur politik sangat besar.

Besarnya dukungan terhadap kultur politik "sekuler" atau "Pancasilais" yang dijelmakan dalam dukungan terhadap partai politik berideologi sekuler atau Pancasilais ini kemungkinan besar akan tetap stabil dalam Pemilu 2004 nanti. Kalau mengikuti berbagai survei perilaku pemilih dalam tiga tahun terakhir, proporsi dukungan terhadap partai yang berideologi Islam seperti PPP, PBB, dan PKS tidak akan banyak mengalami perubahan. Sebagian besar muslim, dalam konteks politik demokrasi sekarang, akan mendukung partai yang tidak berideologi Islam seperti PDI Perjuangan, Golkar, PKB, dan PAN.

Pendukung partai non-Islam ini umumnya adalah muslim dengan tingkat kesalehan lebih baik kalau dibandingkan dengan muslim pada 1950-an. Mayoritas pendukung PDI Perjuangan dan Golkar ternyata muslim yang taat. Mereka mengaku biasa menjalankan salat dan puasa, dua para-meter dasar dari ortopraksis Islam. Bersamaan dengan itu, mayoritas dari mereka juga percaya bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik, dan rata-rata tidak mendukung pelaksanaan hukum Islam seperti potong tangan bagi pencuri, penghapusan bunga bank, ataupun penolakan atas kepemimpinan perempuan. Muslim yang taat dalam ibadah tapi tak berorientasi politik Islam ini adalah pendukung demokrasi. Mereka adalah muslim demokrat.