APA mau dikata, persoalan seperti tak henti memburu Adiwarsita Adinegoro. Oktober lalu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) periode 1998-2003 ini direpotkan kasus penggelapan surat berharga yang ditanam organisasinya di Bank Mandiri dan Bank BNI senilai Rp 150 miliar.

Belum lagi kasus itu beres—masih disidik kepolisian—kini putra tokoh pers (almarhum) Djamaluddin Adinegoro itu diterpa tuduhan serius: menghamburkan dan menyelewengkan dana organisasinya sendiri dalam jumlah yang membelalakkan mata, Rp 168 miliar.

Benarkah? Tentang tudingan penggelapan dana di atas, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Golongan ini tak bersedia menerima permohonan wawancara dari TEMPO. "Saya tidak ingin berpolemik," begitu ia menjawab setiap kali dikontak. Adi meminta agar mingguan ini mengutip saja keterangan dan sanggahan yang telah ia beberkan kepada Anne L. Handayani, Taufik Kamil, dan Kurniawan dari Koran Tempo. Saat diwawancarai akhir November lalu, lelaki kelahiran Bukit Tinggi, 19 Maret 1946, itu didampingi sederet pengurus pusat APHI lain. Petikannya:

Bagaimana dengan beredarnya dokumen berisi bukti-bukti tentang dugaan keterlibatan Anda dalam penyimpangan dana APHI?

Adiwarsita: Dokumen itu sudah beredar setahun yang lalu. Kalau memang isinya benar, mestinya ada pembuktiannya. Tapi sampai sekarang ternyata cuma cerita-cerita.

Tapi benar ada sumbangan ke berbagai pihak?

Robert Sianturi (Ketua Bidang Hutan Alam APHI): Organisasi kami ini organisasi nirlaba, mirip lembaga swadaya masyarakat. Ada semacam keleluasaan melakukan upaya-upaya demi kepentingan anggota.

Termasuk bantuan untuk Yayasan Raudatul Jannah, sekolah luar biasa (SLB), rumah sakit, dan lainnya?

Robert: Secara spesifik, saya tidak ingat. Tapi itu bisa saja. Anggaran rumah tangga menyebutkan bahwa untuk kepentingan anggota kami bisa melakukan aktivitas apa pun yang sudah disepakati oleh dewan pengurus. Jadi, ada fleksibilitas dalam rangka eksistensi lembaga dan anggotanya. Kalau ada penilaian bahwa penggunaan uang itu tidak tepat sasaran, yang berhak menentukannya adalah musyawarah nasional sebagai forum tertinggi.

Apa kaitan SLB dan rumah sakit dengan APHI?

Robert: Saya tidak tahu persis. Tapi, kalau ada bantuan, pasti ada kaitannya. Mungkin SLB itu terletak di salah satu wilayah binaan anggota kami.

Tertera ada sumbangan mobil untuk DPR dan polisi. Tapi DPR dan polisi membantah pernah menerimanya. Bagaimana?

Robert: Siapa yang mengatakan itu? Kalau memang benar seperti itu, mestinya auditor sudah ngomong ke kami. Setiap tahun organisasi kami diaudit oleh akuntan publik. Mereka melakukan rekonfirmasi terhadap catatan-catatan di pembukuan APHI.

Tertera ada biaya pengembangan organisasi Rp 5 miliar. Pengembangan seperti apa?

Robert: Banyak sekali, karena organisasi harus berkembang terus, menyesuaikan diri dengan zaman.

Masa, biayanya sebesar itu?

Robert: Kalau bicara secara spesifik, saya tidak ingat. Dulu tidak ada komisariat daerah, sekarang ada. Kenapa? Karena komisariat-komisariat itu tiap bulan ditunjang pengurus.

Menurut ketentuan organisasi, dana APHI boleh dipakai untuk servis kendaraan pribadi, pinjaman ke perusahaan pribadi, sampai kado pernikahan anak?

Robert: Sepanjang memenuhi aturan organisasi, itu sah-sah saja.

Jadi, benar ada penggunaan dana APHI untuk keperluan itu?

Robert: Saya bukan orang keuangan, jadi tidak tahu secara detail soal itu. Tapi, sepanjang memenuhi mekanisme organisasi, sah-sah saja.

Juga disebutkan ada pengeluaran dana untuk menggusur Menteri Kehutanan Prakosa. Benarkah?

Robert: Tidak benar.

Adiwarsita: Dari mana kami punya kekuatan untuk itu? Terlalu jauh. Tidak ada. Masa, kami berpikir begitu? Kami ini kan pengusaha. Tidak sampai sebegitu jauhlah.

Bukankah izin hak pengusahaan hutan Anda (Adiwarsita—Red.) dicabut Menteri Prakosa?

Adiwarsita: Tidak sesederhana itu persoalannya.

Tapi benar dicabut?

Adiwarsita: Iya, tapi kami ditutup tanpa alasan dan baru sekadar "diduga". Kemarin ada yang tertangkap basah membawa 3.000 kubik tidak diapa-apakan.

Bukti-bukti pengeluaran di dokumen itu sudah diaudit?

Robert: Iya, dong. Data itu kan sudah beredar ke mana-mana.

Apakah auditor menemukan adanya penyimpangan?

Robert: Tidak ada penyimpangan.

Auditornya siapa?

Robert: Saya tidak ingat. Tidak berasal dari satu kantor akuntan saja. Tapi, yang jelas, setiap tahun laporan keuangan APHI diaudit.

Sekarang muncul desakan untuk menggelar kongres luar biasa sehubungan dengan dugaan manipulasi dana ini.

Robert: Kami baru melakukan rapat kerja di Bali bulan September lalu. Tidak ada satu pun anggota yang bicara ingin menggelar musyawarah nasional (munas). Hanya dari beberapa pengurus. Munas itu forum anggota, bukan pengurus.

Munas berikutnya kapan?

Robert: Sesuai dengan rapat kerja akan dilaksanakan pada 2004.

Pengurus APHI terpecah karena persoalan ini?

Robert: Ada pengurus APHI yang berbeda pendapat, kemudian menyatakan dirinya demisioner. Itu hak mereka. Kami tak perlu menutup-nutupinya. Tapi itu dua orang saja dari sekian banyak pengurus.

Bagaimana jika kasus ini diadukan ke aparat?

Adiwarsita: Kalau ada panggilan (dari polisi atau jaksa), akan saya terangkan. Tapi sampai sekarang belum ada yang dipanggil. Mestinya, jika ada yang merasa dirugikan, kan, ada yang melapor? Sampai sekarang, saya cuma mendengar-dengar isu. Jadi, saya anggap ini surat kaleng.

Anda siap diperiksa?

Adiwarsita: Tentu akan saya hadapi. Proporsional saja. Cuma, saya minta satu hal, jangan ada peradilan oleh pers. Itu saja.