MASIH ingat Raudatul Jannah? Nama yayasan sosial keagamaan ini sempat kondang dua tahun lalu ketika meledak kasus Bulog II—skandal yang akhirnya menjebloskan Ketua Partai Golkar Akbar Tandjung sebagai terpidana. Lama tak terdengar kabarnya, belakangan ini nama Raudatul kembali ramai disebut dalam kisruh dana Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).

Adalah segepok dokumen yang meletikkannya. Berbagai memo, kuitansi, dan cek di dalamnya meruapkan cerita adanya duit APHI yang masuk ke kas Raudatul. Jumlahnya? Total mencapai Rp 1,34 miliar yang dikucurkan sepanjang tahun 1999 lalu.

Kisah berawal dari datangnya proposal permintaan sumbangan dari Raudatul. Syahdan, melalui surat tanggal 20 Februari 1999, Dadang Sukandar, Ketua Yayasan Raudatul Jannah, menerangkan rencana untuk menggelar serangkaian kegiatan sosial, antara lain merehabilitasi masjid-masjid di Jakarta, menyediakan 10 unit mobil jenazah, serta membantu yatim piatu putus sekolah dan fakir miskin. Anggarannya ditaksir sebesar Rp 5 miliar, padahal duit yang ada di brankas yayasan cuma Rp 532 juta. Karena itu, Raudatul meminta pengurus APHI ikut menyumbang.

Proposal itu langsung mengetuk "kedermawanan" pengurus APHI. Tak bertele-tele, mereka segera mentransfer sejumlah uang. Dalam kurun waktu Maret-September 1999, sembilan kali dana dikucurkan untuk pembelian tiga unit mobil jenazah dan pembangunan pondok pesantren modern. Tanda terima uang diteken oleh Eddy Supriady, Bendahara II Raudatul Jannah.

Yang menarik, penggelontoran pertama senilai Rp 225 juta berlangsung pada 1 Maret 1999—hanya seminggu sebelum deklarasi Partai Golkar digelar besar-besaran di Stadion Utama Senayan. Berikutnya pada 4 Mei 1999, senilai Rp 400 juta, yang dicatatkan sebagai "sumbangan pembangunan tahap pertama pondok pesantren modern." Perlu juga dicatat, pada bulan Mei itu masa kampanye partai politik untuk Pemilu 1999 dimulai.

Dan entah kebetulan entah tidak, periode April-Agustus 1999 merupakan masa penjaringan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian, dalam Sidang Umum MPR 1999 pada bulan Oktober, Adiwarsita ditunjuk menjadi anggota Fraksi Utusan Golongan MPR mewakili Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Penunjukan Adiwarsita mengundang protes dari sebagian petinggi Kadin. Suryo Sulistyo, pengurus bidang pariwisata yang masih terhitung saudara ipar Adiwarsita, tegas menyebut penunjukan itu tanpa restu organisasi. "Di MPR dia tak mewakili Kadin sebagai organisasi," ujarnya ketus. Menurut dia, lantaran manuver politik itu, Adiwarsita sempat dijatuhi sanksi non-aktif.

Jadi, apakah gerojokan dana ke Raudatul itu upaya memuluskan jalan Adiwarsita ke Majelis? Soalnya Dadang Sukandar dikenal memiliki hubungan dekat dengan sejumlah elite Partai Golkar? Masih belum jelas. Kepada Koran Tempo, Adiwarsita mengaku tak tahu alasan penunjukannya dan merasa ditunjuk menjadi anggota MPR oleh Komisi Pemilihan Umum. "Kadin mana bisa?" katanya.

Sayang, Dadang tak bisa diwawancarai. Tiga nomor telepon genggamnya tak aktif. TEMPO, yang dua kali mendatangi rumahnya di Kompleks Pesanggrahan Permai, Jakarta Selatan, cuma ditemui seorang pembantu rumah tangga. "Bapak tidak ada di rumah," katanya. Begitu pula di kantornya, PT Puteraco Group, di lantai tiga Graha Niaga, Jakarta. Sementara di meja resepsionis tergeletak sepucuk surat yang ditujukan untuk "Mr. Dadang Sukandar," seorang staf di situ kukuh menyatakan Dadang tak pernah datang lagi berkantor.

Yang jadi masalah kini, para pengurus Raudatul mengaku tak tahu-menahu adanya sumbangan APHI. Demikian pula ke mana saja dana itu disalurkan. Dua pengurus yang tak mau disebut namanya hanya bisa menjelaskan sejauh ini harta milik yayasan hanyalah sebuah mobil jenazah tua merek Toyota Kijang dan sebuah tenda untuk keperluan hajatan di kampung. Tenda itu pun kini sudah rusak terpalnya dan tak bisa digunakan lagi. "Mobil jenazah dan tenda butut itu sekarang masih ada di Petojo Enclek," ujar salah satu pengurus itu.

Raudatul setahu mereka memang cuma sekadar yayasan untuk membantu kegiatan sosial keagamaan warga Petojo Enclek, Jakarta Pusat. Tak aneh, mereka ternganga ketika ditanyai perihal sumbangan untuk pondok pesantren modern atau untuk membeli mobil jenazah lainnya. Apatah lagi ikut menikmati dana tersebut. "Inna lillahi, jauhlah saya dari perbuatan seperti itu," ujar Adiluddin Sidik Tanjung, seorang pengurus Raudatul yang lain.

Kasus dana sumbangan APHI jelas menambah daftar kekesalan mereka. Sebelumnya, mereka sudah kecewa saat skandal Bulog II menyeret-nyeret nama Raudatul. "Saya dan teman-teman merasa cuma diperalat," ujar seorang pengurus dengan nada geregetan.