KETIDAKJELASAN pengusutan tewasnya dua warga Amerika Serikat di Timika tahun lalu membuat negara itu gemas. Akhirnya, sejumlah petugas Biro Penyelidik Federal AS (FBI) diterjunkan untuk menyelidikinya pekan ini. ”Benar, mereka akan datang (ke Papua) pekan depan,” kata Duta Besar Amerika, Ralph L. Boyce, di gedung Departemen Kehakiman dan HAM Jumat pekan lalu. Boyce berharap FBI mendapat kemajuan signifikan dalam penyelidikan itu, tapi ia tak mau merincinya, termasuk berapa personel yang diterjunkan.

Direktur Eksekutif Imparsial, Munir, menilai lumrah FBI turun sendiri, karena hasil penyelidikan TNI/Polri dinilai tak memuaskan. FBI juga pernah datang ke Jakarta untuk menyelidiki pengeboman Hotel JW Marriott, awal Agustus silam. ”Memang penyelidikan kasus-kasus besar di Indonesia tak kredibel,” tuturnya kepada TEMPO. Hasil penyelidikan FBI, katanya, akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah Indonesia untuk mengadili para pelakunya.

Kasus ini menjadi perhatian serius di Amerika, malah gara-gara kasus Timika bantuan militer buat Indonesia dihentikan sampai pengusutannya tuntas. ”Beberapa hari lalu dalam pengambilan suara, Kongres AS memutuskan sangat pentingnya hubungan militer kedua negara, Indonesia-AS. Namun, mereka sangat memperhatikan kasus Timika,” kata Boyce dalam jumpa pers di kantornya, 6 November pekan kemarin.

Anggota TNI-Polri ’Perang’

BAKU tembak antara anggota TNI dan Polri terjadi di Kabupaten Luwu, sekitar 370 kilometer dari Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis siang pekan lalu. Akibatnya, anggota Polres Luwu, Briptu Yohanes Lande, tertembak di paha kiri, dan Serda Johanes dari Kompi C Yonif 721 Palopo ”bolong” lengan kanannya. Namun, perwira Mabes TNI menyebut dua orang tewas, baik dari TNI maupun Brigade Mobil (Brimob), ditambah beberapa lainnya luka-luka.

Kepala Polda Sulawesi Selatan, Irjen Yusuf Manggabarani, dan Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Suprapto datang ke lokasi setelah kejadian. Insiden pecah sekitar pukul 09.30 Wita tak jauh dari Markas Polres Luwu—200 meter dari Markas Yonif 721 Andi Makkasau. Empat jam kemudian, sejumlah personel Brimob dari Pare-Pare, yang bertugas mengamankan pemilihan Bupati Luwu, menyerang balik Markas Yonif 721. Untung tak ada korban. ”Kita masih menyelidiki siapa menyerang lebih dulu,” kata Komandan Kodim 1403 Palopo, Letkol Wardoyo, kepada TEMPO.

Sebelumnya, sejumlah anggota Yonif 721 mengeroyok sampai nyonyor anggota Polres Luwu, Briptu Daniel Pabisa, di terminal Palopo. Anggota Brimob Maluku, Bripda Luther Mangape, yang kebetulan di sekitar lokasi, ikut digebuki. Ini merupakan balasan atas tertembaknya anggota Yonif 721 Prada Alwi dalam ”perang” pada 21 November silam di Pasar Sentral Palopo. ”Belum ada anggota yang diperiksa,” kata Kepala Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Nurman Thahir, Kamis malam.

Alzier Urung Jadi Gubernur

MENTERI Dalam Negeri Hari Sabarno akhirnya menutup silang sengketa pemilihan Gubernur Lampung. Melalui surat keputusan tanggal 1 Desember 2003, ia membatalkan hasil pemilihan yang memenangkan pasangan Alzier Dianis Thabranie-Anshory Yunus. Menteri Hari lalu melantik Kepala Litbang Departemen Dalam Negeri, Tursandy Alwi, menjadi penjabat gubernur pada Kamis pekan kemarin.

Alzier terpilih sebagai gubernur dalam Sidang Paripurna DPRD Lampung, 30 Desember 2002. Belum sempat menjabat, dua perkara korupsi menderanya. Sejumlah fraksi menolak pemilihan ulang, ada pula yang mendukung. Akibatnya, hampir setahun tak ada kejelasan soal pejabat gubernur.

Surat Keputusan No. 161.27-598 tersebut menyebutkan, pembatalan itu karena alasan prosedural pemilihan di DPRD dan etika moralitas calon. Selain itu, DPRD Lampung diminta menyiapkan pemilihan ulang gubernur 2004-2009. Sehingga, sebelum pemilu, April 2004, Lampung sudah dipimpin gubernur definitif.

”Kami menerima keputusan itu,” kata ketua tim advokasi Alzier, Eddy Rifai. Fraksi-fraksi besar di parlemen daerah—PDI Perjuangan, Partai Golkar, Amanat Bintang Keadilan, dan Persatuan—idem dito. Tapi Eddy memastikan kliennya akan menuntut haknya bila nantinya menang dalam perkaranya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Jacob Mengancam Tutup PJTKI Bermasalah

MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwa Wea, akan segera menyegel perusahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang menyimpang. Itulah janjinya kepada anggota Komisi VI DPR bidang tenaga kerja di gedung parlemen, Selasa pekan lalu. Ini gara-gara ia dicecar soal buruknya pelayanan PJTKI. Mempersilakan para anggota Dewan melihat tindakannya dalam satu dua hari ini, ia berjanji, ”(Mereka) akan saya tindak. Nanti saya akan bawa rantai dan gembok sendiri untuk menyegel.”

Politikus PDIP ini mengakui ada PJTKI yang bandel sehingga sejumlah tenaga kerja Indonesia telantar, dan banyak yang disiksa dan diperkosa di luar negeri. Ia pun mengaku telah mencabut izin 17 PJTKI dan menskors sejumlah perusahaan. Tapi penghentian pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tak mampu menyetop pengiriman ilegal. ”Sekarang saja ada 78 jalur ilegal ke Serawak,” ujar Jacob.

Departemen Tenaga Kerja melaporkan, petugas Polsek Tebet, Jakarta Selatan, Jumat silam berniat menggerebek PT Nabila di Tebet. Tapi, ketika mereka tiba di sana, kantornya sudah kosong. ”Kami tak menemukan apa-apa, hanya pemilik gedung,” kata Kepala Polsek Tebet, Komisaris Polisi Agus Irianto. Informasi penggerebekan rupanya sudah dibocorkan, entah oleh siapa.

Dideportasi, Enam Mahasiswa Indonesia

PEMERINTAH Pakistan segera mendeportasi enam mahasiswa Indonesia yang ditahan sejak September lalu. Pemeriksaan intelijen Pakistan (FIA) menyimpulkan mereka terlibat kegiatan terorisme. ”Tiga terlibat aktif dan tiga lainnya sebagai sel tidur (sleeping cell),” kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Marty Natalegawa, kepada Tempo News Room.

Ketiganya adalah Gun Gun Rusman Gunawan—adik Encep Nurjaman alias Hambali alias Riduan Ishamuddin (disebut sebagai tokoh Jamaah Islamiyah Asia Tenggara), Muhammad Saefudin, dan Furqon Abdullah. Para ”sel tidur” adalah Ilham Sofyandi, David Pintarto, dan Muhammad Anwar al-Shadaqi. Ketiganya ditangkap di kampus mereka, Abu Bakar Islamic University, Karachi. Departemen Luar Negeri bersama Polri akan menangani pemulangan mereka dalam beberapa hari ini.

Ny. Eni Maryani, 63 tahun, ibu kandung Gun Gun, tetap yakin ketidakterlibatan anaknya dalam kegiatan terorisme. ”Abdi yakin pun anak sanes teroris, da ajeuna mah saukur sakola, lamina 9 dugi 12 tahun (Saya yakin anak saya bukan teroris. Soalnya, dia itu cuma untuk sekolah, lamanya 9-12 tahun),” kata wanita itu di rumahnya di Kampung Pamokolan, Sukamanah, Karang Tengah, Cianjur, Jawa Barat.

Rekonsiliasi Model FSAB

Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu pekan lalu menjadi saksi pertemuan keluarga sejumlah tokoh nasional masa lampau. Acara bertajuk silaturahmi yang digelar Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) ini menjadi ajang silaturahmi dan perkenalan ”generasi baru”. Terlihat hadir dalam pertemuan itu antara lain Ghazy Hasyim, putra tokoh Nahdlatul Ulama Yusuf Hasyim, Sarjono Kartosuwiryo, putra tokoh DI/TII Kartosuwiryo, Letjen (Purn.) Agus Widjojo, anak pahlawan revolusi Mayjen (Anumerta) Sutoyo, dan sejarawan Asvi Warman Adam. Tapi putra-putri Soeharto serta putra-putri proklamator Sukarno dan Hatta tak hadir.

Direktur FSAB, Bambang Susilo, mengatakan bahwa acara itu merupakan ajang kenalan agar putra-putri para tokoh akrab. ”Juga ini diharapkan sebagai jembatan untuk mencari kesamaan dan melupakan semua dendam masa lalu yang mungkin masih tersimpan,” katanya. Agus Widjojo, yang juga penggagas acara, berpendapat bahwa FSAB contoh untuk rekonsiliasi nasional. ”Putra-putri yang orang tuanya dulu bertentangan kini bisa duduk bersama dalam suasana penuh persahabatan,” katanya.

Adapun Sarjono menilai dendam mungkin tak dapat dikikis habis. Namun setidaknya dendam dapat dikendalikan untuk berpikir ke masa depan. Ia pun merasa senasib dengan putra-putri tokoh yang pernah bermusuhan dengan ayahnya dulu. ”Saya merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Begitu juga mereka,” ujarnya. Sedikit disayangkan, tidak tampak satu pun putra-putri Keluarga Cendana, Sukarno-Hatta, dan sejumlah tokoh besar lain yang memainkan peran terpenting dalam sejarah bangsa ini.

Pengibar Bintang Kejora ’Makar’

POLDA Jawa Tengah menahan empat mahasiswa pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) mulai Jumat pekan lalu. Mereka adalah Charles Imber, Herman Godfried Mesael, Katmo Marcus Dibitur, dan Kristianus Uhaso, masing-masing 23, 29, 21, dan 26 tahun. ”Mereka terlibat makar,” kata Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah, Kombes Rusbagyo Ishak.

Para mahasiswa asal Papua itu dijerat Pasal 106 jo Pasal 110 KUHP tentang makar dan bersekongkol melakukan makar. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Mereka diperiksa sejak Rabu lalu usai berdemonstrasi memperingati hari jadi OPM di Lapangan Simpang Lima, Semarang, dua hari sebelumnya. Dari 20 mahasiswa Semarang asal Papua peserta demo, hanya empat yang mengibarkan bendera ”haram” itu.

Pengacara para tersangka, Ekolin Situmorang dan Basyir Barhoga, memprotes penangkapan kliennya yang dinilai tak sesuai dengan prosedur. Sebab, mereka diciduk tanpa surat penangkapan. ”Kami juga menolak berita acara hasil pemeriksaan Charles cs.,” ujar Ekolin.

Pada peringatan (tiap 1 Desember) itu, ”Bintang Kejora” juga berkibar di Papua dan Bandung, tapi peringatan di Surabaya tanpa kibaran bendera. Bintang Kejora sempat berkibar tiga jam di halaman rumah mendiang Theys Hiyo Eluay di Sentani, Kabupaten Jayapura—sampai aparat gabungan TNI-Polri menurunkannya tanpa perlawanan dari sekitar 200 orang yang berkerumun.