SEBELUM terpilih menjadi presiden, Megawati membutuhkan waktu sekitar dua puluh tahun untuk tampil di panggung utama politik Indonesia setelah ayahnya, Presiden Sukarno, dilengserkan oleh rezim Orde Baru. Siti Hardijanti Rukmana hanya membutuhkan lima tahun. Itulah kenyataan telak pertama ketika Rabu pekan lalu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), R. Hartono, mengumumkan nama putri sulung Soeharto itu sebagai kandidat PKPB untuk pemilihan presiden 2004.

Pencalonan ini belum final, memang. Masih ada tahap menentukan, yakni rapat kerja nasional PKPB yang akan diselenggarakan bulan depan. Tapi mudah diduga, dalam proses akhir itu pun Siti akan melenggang mulus bila diingat bahwa ujung-ujungnya PKPB lahir atas titah Soeharto jua. Apalagi pencalonan Siti, menurut Hartono, sudah “dikonsultasikan” pula dengan Soeharto, yang belum serta-merta menyatakan setuju, kecuali meminta yang mencalonkan “pikir-pikir dulu”. Kita tahu, ini memang gaya khas Soeharto.

Dalam politik, kata Franklin Delano Roosevelt, tidak ada peristiwa kebetulan. Semuanya terjadi di atas skenario yang sudah dirancang nian. Kalau toh ada, “kebetulan” itu juga merupakan bagian dari skenario, supaya ia betul-betul tampak sebagai suatu kebetulan. Artinya, bukan karena “kebetulan” PKPB berhasil keluar sebagai partai peserta Pemilu 2004 maka nama Siti Hardijanti mencuat sebagai kandidat RI-1.

Secara obyektif, dari klan Cendana memang Siti Hardijanti paling layak dinominasikan masuk jalur politik pasca-Soeharto. Bahkan tak kurang dari Abdurrahman Wahid jauh-jauh hari sudah meramalkan, Siti adalah “calon pemimpin masa depan”. Dengan pembawaannya yang sumeh, kerudungnya yang santun, dan celetukan-celetukannya yang legit njawani, orang diharapkan mudah lupa bahwa Siti melekat pada sebuah sistem yang, selama sekitar 30 tahun, punya urusan banyak dengan masalah demokrasi, korupsi-kolusi-nepotisme, dan hak asasi manusia.

Pada periode akhir pemerintahan Soeharto, Siti Hardijanti tampil sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII. Dalam kabinet yang diharapkan Soeharto menjadi benteng terakhir kekuasaannya itu memang didudukkan para setiawan tepercaya, termasuk Muhammad “Bob” Hasan, yang setelah Soeharto jatuh malah diadili dalam kasus korupsi dan kemudian mendekam di Nusakambangan. Kabinet Pembangunan VII ini, dalam satu dan lain hal, mengingatkan kita pada “Kabinet 100 Menteri” di ujung senja kekuasaan Sukarno.

Menanggapi pencalonan Siti Hardijanti oleh PKPB, beberapa pemimpin partai besar sudah menyatakan pendapat yang pada dasarnya tak mengkhawatirkan fenomena itu. Kita khawatir rasa percaya diri itu terlalu berlebihan. Dari enam partai baru yang lulus sebagai peserta Pemilu 2004, PKPB bisa dikatakan yang paling siap. Di dalam partai ini, seperti dikatakan ketua umumnya yang mantan KSAD dan mantan Menteri Penerangan, ke mana pun batu dilempar, jatuhnya pasti ke kepala jenderal. Tak pelak lagi, banyak kandidat calon presiden harus berpikir ulang setelah Siti Hardijanti Rukmana maju ke tengah gelanggang.

Tanpa tedeng aling-aling Ketua Umum PKPB juga menyatakan, pencalonan Siti Hardijanti didasari pada “kuatnya keinginan banyak orang untuk kembali ke zaman Soeharto”. Ini harus digarisbawahi. Dengan kata lain, dalam paradigma “banyak orang”, terutama PKPB, reformasi telah gagal. Dan “kegagalan” itu, mau tak mau, merupakan bagian dari tanggung jawab partai-partai besar yang sekarang bermain di tengah gelanggang, yang para pemimpinnya merasa tidak khawatir akan penampilan Siti Hardijanti.

Berbicara mengenai Pemilu 2004, termasuk pemilihan presiden, adalah berbicara tentang strategi dan perangkat kampanye. Dari aspek strategi, apa gerangan yang bisa “dijual” oleh partai-partai besar yang notabene ikut “memerintah”, setelah Soeharto terguling? Di bawah tiga presiden setelah Soeharto, agenda reformasi apa yang berjalan tuntas? Di atas kenyataan inilah tampaknya PKPB justru “menjual” masa lampau, menggali nostalgia yang pada dasarnya tidak bertumpu pada rasio melainkan emosi.

Dari aspek perangkat kampanye, keliru besar meremehkan PKPB (dan Siti Hardijanti). Para pemimpin partai besar tersebut cuma mengkhawatirkan kalau kampanye melibatkan politik uang. Nah, justru selama lima tahun reformasi, di depan mata rakyat jelas belaka sampai di mana dan siapa saja yang bermain “politik uang” itu. Cuma, sering terjadi “politik uang” (money politics) itu ditranskripsikan menjadi “biaya politik” (political cost), sehingga semuanya menjadi sahih.

Jika kita mengandaikan PKPB (dan Siti Hardijanti) sebagai representasi klan Cendana untuk kembali memainkan peran sentral politik nasional, aspek perangkat kampanye mereka juga tak bisa diremehkan. Mulai dari dana sampai pada pengerahan media komunikasi massa--termasuk media elektronik--tak jauh-jauh dari jangkauan mereka.

PKPB telah melempar bola, dan “bola panas” itu langsung diarahkan ke jantung kubu reformasi. Tetapi sesungguhnya, secara hakiki, “bola panas” itu dihadapkan pada kekuatan prodemokrasi di negeri ini. Perjuangan menuju masyarakat demokratis memang tak pernah mudah, di negeri mana pun di muka bumi ini. Untuk menggulingkan Soeharto kita telah mengorbankan banyak hal, sampai pada jiwa para mahasiswa-pemuda yang gugur pada awal reformasi. Dan kita pasti akan mengorbankan lebih banyak hal lagi jika bayangan rezim itu kembali menjadi kenyataan.