KEPALA Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Bernard Kent Sondakh, tersenyum girang. Jika tak ada aral melintang, empat korvet buatan Belanda bakal memperkuat armada tempurnya yang selama ini kedodoran. "Sekarang dalam tahap negosiasi akhir dan tinggal membuat surat kontrak," tuturnya, Senin pekan lalu.

Kapal tempur buatan galangan kapal De Schelde, Vlissingen, Belanda, itu berbanderol US$ 170 juta per unit. Berikut perlengkapan tempurnya, termasuk amunisi dan peluru kendali, harga totalnya US$ 680 juta—setara Rp 5,44 triliun pada kurs Rp 8.000 per dolar AS.

Pembayaran bertahap sampai tiga tahun, dan US$ 50 juta cicilan pertama sudah disiapkan. "Realisasi paling cepat akhir 2005, karena tiap korvet dibuat dalam 18 bulan," ujarnya. Bernard berharap dua unit dibuat di Belanda dan sisanya di PT PAL, Surabaya.

Kok Belanda? Menurut Kadispen TNI-AL, Laksamana Muda Adiaman Saputra, kualitas buatan Negeri Kincir itu tak meragukan. Apalagi De Schelde dari Damen Shipyard Group, yang sudah 125 tahun membuat kapal. Indonesia juga sudah tak asing dengan buatan Belanda, seperti KRI Fatahilah dan KRI Malahayati. "Kita biasa menggunakan standar NATO," ujarnya kepada TEMPO, Sabtu pekan lalu.

Padahal ada penawaran harga lebih murah. Tapi TNI-AL tak tergiur. Menurut Detik.com, Hanwha Corp. bisa menyediakan produk Hyundai Shipyard Korea seharga US$ 136 juta dengan spesifikasi hampir sama. "Orang toh lebih memilih motor Jepang yang mahal dibanding motor Cina murah," Adiaman beramsal. Tapi, untuk kapal angkut pasukan, TNI-AL hampir pasti membeli empat unit dari Negeri Ginseng.

Bernard pantas gembira karena DPR mendukung pembelian korvet, berbeda dengan pembelian empat pesawat tempur Sukhoi dan dua helikopter Mill dari Rusia yang disoal DPR. "TNI-AL sudah lama memaparkan programnya. Kalau pembelian Sukhoi kan ujug-ujug (tiba-tiba)," kata anggota Komisi Pertahanan DPR, Djoko Susilo. Ketua Komisi Pertahanan DPR, Ibrahim Ambong, sendiri menyerahkan pilihannya kepada TNI-AL.

Panitia Anggaran DPR juga mendukung, asal pembayarannya bertahap dalam beberapa tahun. Dana US$ 50 juta sudah disediakan dalam APBN 2003 yang disahkan DPR November lalu. "Nanti ada laporan dari TNI-AL soal detail pembeliannya," ujar Happy Bone Zulkarnain, anggota Panitia Anggaran dari Komisi Pertahanan.

Namun, tentangan justru datang dari Belanda. Sejak akhir bulan lalu, media massa di sana gencar memberitakannya, dari soal harga korvet sampai penggunaannya di Indonesia. Dari TV publik Kanal 3, kantor berita ANP, koran De Volkskrant, De Trouw, De Telegraaf, De Gelderlander, Utrechts Nieuwsblad, Provinciaal Zeeuwse Courant, sampai koran gratis Splits.

Program Nova di Kanal 3, mengutip sumbernya di Angkatan Laut Indonesia, menyatakan harga per biji US$ 234 juta—atau hampir US$ 1 miliar untuk empat kapal. Ditampilkan pula surat berkop Angkatan Laut Belanda dari Laksamana Madya R.A.A. Klaver kepada Laksamana Bernard. Klaver merekomendasi pembelian korvet ke De Schelde, dan AL Belanda mendukungnya. Yang jadi soal, ada pengamat dan politikus menilai Klaver seperti broker.

Krista van Velzen, anggota parlemen dari Socialistiche Partij, malah berupaya agar transaksi itu batal. Ia khawatir korvet itu bakal dipakai membombardir daerah konflik Aceh. Sambil menanyakan pada pemerintahnya, Velzen berupaya mengontak organisasi hak asasi manusia di Indonesia. "Saya akan membawa masalah ini ke debat parlemen," katanya kepada Dina Jerphanion dari TEMPO.

Cuma, politikus partai-partai lain, seperti dari Christen Democratisch Appel (CDA), Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), dan Lijst Pim Fortuyn (LPF), berbeda pendapat. Menurut anggota parlemen dari VVD, Van Baalen, meski terlibat beberapa kasus pelanggaran hak asasi, Indonesia tak masuk daftar hitam PBB.

Kekhawatiran penggunaan korvet di Aceh itu dinilai kalangan TNI-AL sebagai intervensi. Sebab, Indonesia bebas menggunakannya untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Jika kontroversi berkepanjangan, bisa jadi TNI-AL mengalihkan pembelian dari Belanda ke negara lain. "Apalagi negosiasi belum final," kata Adiaman.

Karena itu, sudah saatnya Indonesia mulai membuat peralatan perang sendiri. Menurut Salim Said, negara-negara Eropa Timur dan Cina, yang tak mematok syarat, biasanya meminta pembayaran tunai. Sedangkan negara-negara Eropa Barat bisa dengan cicilan. Tapi bisa saja nanti bekas blok Soviet itu juga meminta syarat. Jadi, ujar sang pengamat militer, "Pelan-pelan kita mesti membuat senjata sendiri."

Jobpie Sugiharto