SEANDAINYA Yusril Ihza Mahendra menjadi menteri di Singapura atau di Inggris, mungkin ia tidak akan menuai banyak kritik seperti sekarang. Mungkin dia tak akan mengeluh. Di negeri yang berjarak "sepelemparan batu" dari Jakarta itu, menurut data Asian Wall Street Journal edisi 10 Juli 2000, gaji seorang menteri berkisar antara US$ 655.530 dan US$ 819.124.

Mari kita hitung dalam rupiah. Dengan kurs Rp 8.000 sedolar AS, gaji menteri di Singapura pada tahun 2000 adalah Rp 5.244.240.000 sampai Rp 6.552.992.000. Gaji sebulan? Bukan. Itu gaji setahun. Angka gaji menteri Singapura sebulan pun cukup membelalakkan mata: Rp 437 juta sampai Rp 546 juta.

Standar gaji menteri Singapura jauh melampaui menteri Inggris dan bahkan Presiden Amerika Serikat, yang mendapat US$ 200 ribu setahun. Gaji menteri di Inggris "hanya" US$ 146.299 atau Rp 1.170.392.000 setahun atau Rp 97,5 juta sebulan.

Sementara itu, Menteri Yusril cuma menerima Rp 19 juta sebulan. Itu berarti Yusril harus bekerja lima bulan untuk menyamai gaji sebulan menteri di Inggris atau bekerja 23 bulan untuk menyamai gaji sebulan menteri di Singapura. Maka Yusril pun mengeluh.

Namun bicara gaji di negeri ini rupanya masih dianggap tidak pantas. Gaji Rp 19 juta itu pun ditakar publik sudah jauh di atas rata-rata penghasilan manusia Indonesia, yang pendapatan per kapitanya hanya US$ 800 atau Rp 6,5 juta setahun alias Rp 542 ribu sebulan. Lagi pula baru kali inilah ada seorang menteri yang mengeluh gajinya tidak cukup. Maka, walaupun Yusril sebenarnya sah-sah saja menyoal gajinya, ia menuai serangan dari delapan penjuru angin. Bekas guru seni bela diri kungfu berusia 47 tahun ini menangkis dengan agak kesal. "Orang-orang yang menyerang saya cuma mencari keuntungan politik," ujarnya.

Serangan segera datang dari DPR, dari orang PDI Perjuangan, Profesor J.E. Sahetapy. Anggota Komisi II DPR, yang membawahkan departemen kehakiman dan hak asasi manusia, ini menganggap pernyataan Menteri Yusril tak elok. Soalnya, saat ini Yusril masih tercatat sebagai anggota kabinet yang aktif. "Kalau tidak puas dengan gaji, lebih baik mundur saja dari kabinet," ujar Sahetapy lantang. Dia menduga keluhan Yusril itu ada hubungannya dengan gaya hidup. "Kalau setiap hari ke kafe dan restoran mewah, ya, tidak akan pernah cukup," ujarnya.

Siswono Yudohusodo, menteri di era Soeharto, menyambung kritik Sahetapy. Kata Siswono, seorang menteri harusnya tak perlu memikirkan gajinya terlalu serius. Semua kepentingan operasional seorang menteri sudah ditanggung oleh keuangan negara. Siswono curiga Yusril mengeluhkan gaji karena harus membiayai keuangan Partai Bulan Bintang—partai yang dipimpin Yusril. "Partai politik akan menghabiskan biaya yang sangat besar," ujar Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia itu.

Yusril tadinya jengkel dengan serangan politik ini. Ia sempat meminta Sahetapy "memeriksakan diri ke psikolog untuk mengetahui kesehatan jiwa." Tapi guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia ini segera reda dan berbicara jelas tentang latar belakang keluhannya.

Kandidat presiden pada Pemilu 2004 dari Partai Bulan Bintang ini dalam wawancara khusus dengan TEMPO menjelaskan bahwa keluhan soal gaji ini bermula dari wawancara dengan wartawan dua pekan lalu di kantornya. Saat itu sang wartawan menanyakan perilaku para menteri yang mengeksploitasi negara untuk kepentingan pribadi dan partai politiknya. Mendapat pertanyaan yang menyengat itu, Yusril langsung bereaksi. "Kalau melihat konteksnya," ujarnya, "Justru negara yang mengeksploitasi saya."

Ia beberkan bahwa gaji menteri masih tak memadai bila dibandingkan dengan gaji direktur utama BUMN—seperti Bank Mandiri, PLN, atau Pertamina—yang menurut dia sudah di atas Rp 100 juta per bulan. Dengan kondisi tersebut, Yusril menilai telah terjadi ketimpangan. Padahal, "Kepala seorang menteri lebih puyeng daripada dirut bank BUMN," ujar Yusril—yang menurut catatan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara pada tahun 2001 punya total kekayaan lebih dari Rp 2 miliar.

Yusril tidak salah dengan argumentasinya. Bahkan ada yang mengaitkan besaran gaji pejabat tinggi dengan kondisi korupsi di birokrasi. Singapura memberikan gaji luar biasa untuk menterinya, dan kenyataannya negara itu merupakan negara yang paling "bersih" dari korupsi di Asia. Jangan-jangan Indonesia menjadi negara terkorup ketiga di Asia gara-gara rendahnya gaji aparatur negara.

Dalam bahasa M. Ikhsan, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, gaji menteri dan pejabat publik yang masih di bawah standar sangat rawan terhadap kejahatan korupsi. Akibat buruk yang lain, jabatan publik tak terlalu menarik bagi putra-putri terbaik bangsa. Bisa jadi, "Orang-orang pintar tidak mau jadi menteri dan pejabat negara," ujar Ikhsan. Namun Ikhsan menolak menyebut angka yang pantas untuk gaji seorang menteri.

Ada ukuran ideal, tapi kondisi kocek pemerintah jauh dari ukuran ideal. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, Anshari Ritonga, menyatakan keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan pejabat dan pegawai negeri selalu ada. Tapi pada tahun 2003 saja kas negara defisit Rp 35 triliun. Maka gaji pegawai negeri hanya dinaikkan 10 sampai 20 persen. Dan, "Gaji presiden, wakil presiden, serta menteri tidak bisa naik sampai 2004," ujar Anshari kepada Jobpie Sugiarto dari TEMPO.

Keprihatinan yang pantas. Maklum, pemerintah masih berkubang dengan utang luar negeri yang besarnya mencapai US$ 135 miliar alias di atas Rp 1.000 triliun. Puluhan juta manusia Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dan angka pengangguran terbuka mencapai 10 juta orang.

Kondisi negeri yang begini rumit membuat menteri yang lain malah mensyukuri gajinya yang sekarang. Hatta Radjasa, Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bahkan menyatakan seorang menteri seharusnya tak usah berpikir soal gaji dari jabatan sebagai menteri. Soalnya, kata Hatta, menteri merupakan jabatan pengabdian yang tidak untuk menjala fulus. "Masya Allah, saya harus bersyukur dengan gaji 19 juta itu," ujar Hatta Radjasa kepada TEMPO.

Di luar gaji, para menteri masih menerima tunjangan dari negara (lihat Matematika Gaji Sang Menteri). Di luar itu, masih ada pelbagai fasilitas, misalnya rumah dinas di Jalan Denpasar Raya dan kawasan Widya Chandra, Jakarta Pusat. Semua kebutuhan menteri—dari telepon, koran, listrik, air leding, satpam, perlengkapan rumah, hingga mobil Volvo—sudah ditanggung oleh negara. Jadi, kalau saja sang menteri mau bergaya hidup "normal", gaji dan uang tunjangan bulanan akan tetap utuh.

Bagi kebanyakan rakyat, menteri yang sekarang ada di kabinet tergolong orang yang hidup serba berkecukupan. Menurut data Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara tahun 2001, rata-rata menteri memiliki kekayaan di atas Rp 3 miliar saat baru menduduki jabatan di Kabinet Gotong-Royong. Bahkan Menteri Jusuf Kalla, pengusaha besar, memiliki harta sampai Rp 135 miliar, sedangkan Menteri Rini M.S. Soewandi berharta Rp 73 miliar. Yang paling "miskin" adalah M. Prakosa, Menteri Kehutanan, yang hanya memiliki kekayaan senilai Rp 750 juta.

Keluhan Yusril, walau sebenarnya sangat wajar, akhirnya jadi terdengar seperti keluhan "orang berpunya yang masih merasa kekurangan". Itu karena dia hidup di Indonesia, bukan di London atau Singapura.

Setiyardi, Adi Prasetya, Ecep S. Yasa (Tempo News Room)