Festival Film Animasi Indonesia 2003, yang diselenggarakan beberapa waktu silam, ditutup dengan pementasan wayang klitik oleh dalang Rr. Rum Ajang Mas. Sementara itu, Suyadi atau Pak Raden, seorang anggota juri, asyik menonton dan mengomentari, ini animasi kita yang sebenarnya. Bagi dia, wayang memang cikal bakal film animasi dunia seperti yang ia yakini dan pelajari selama be-lajar membuat film animasi di Prancis 35 tahun lalu. Pendapat itu juga diakui oleh Lotte Reineger, empu animasi dari Jerman yang salah satu filmnya, Doktor Dolittle und Seine Tiere, diputar dalam acara Festival Film Animasi Indonesia 2003.

Demikian juga, Walt Disney mengakui wayang kulit adalah salah satu roh film animasi yang diyakininya. Film animasi sebetulnya telah tumbuh dan mengakar dari para local genius di berbagai penjuru dunia.

Pemerintah Indonesia kini se-dang meminta rekomendasi ke- pada UNESCO agar wayang kulit diakui sebagai world heritage. Konon, dalam waktu dekat, pengesahannya akan dikeluarkan oleh badan kebudayaan dunia ini.

Sementara itu, secara riil, seperti diakui oleh Dwi Koendoro, animator dan kartunis kenamaan Indonesia, film animasi Indonesia awalnya dibuat dengan semangat besar yang didasari oleh keadaan kurang mampu berproduksi. Dukut Hendronoto atau lebih dikenal sebagai Pak Ooq, yang dikirim oleh Pusat Film Negara (PFN) pada tahun 1950-an silam untuk memperoleh pendidikan studio Walt Disney, hanya mampu menggetok-tularkan pengetahuannya pada segelintir orang, termasuk dirinya, yang kemudian menggambar, membuat film animasi dengan "plastik taplak meja", karena tidak mampu membeli celluloid animation yang pada periode 1970-an sangat mahal dan langka. Meski demikian, semangat membuat film animasi tetap ada, dan filmnya, Kayak Beruang, film animasi berdurasi kurang-lebih 5 menitan, memperoleh hadiah dalam lomba film mini Dewan Kesenian Jakarta pada awal tahun 1970-an.

Ketika memberikan hadiah kepada pemenang Festival Film Animasi Indonesia 2003 tanggal 16 November lalu, ia memberi pengantar bahwa perkembangan film animasi Indonesia begitu terhambat karena situasi politik pemerintahan Indonesia pada era Orde Baru. Memang saat Televisi Republik Indonesia (TVRI) mengudara, pada tahun 1970-an lahir policy baru tentang penayangan iklan di TVRI yang kemudian melahirkan program Manasuka Siaran Niaga. Pada saat itulah lahir film animasi iklan nasional dan memberikan gambaran riil tentang keadaan industri film animasi yang tidak bisa lepas dari pertumbuhan televisi. Hal ini juga diakui oleh para pakar dunia seperti Leonard Maltin, yang menulis buku Of Mice and Magic, A History American Animated Cartoons; perkembangan film animasi Amerika sangat ditentukan oleh industri budaya dalam perkembangan dunia televisi dunia. Televisi adalah pasar yang menyokong industri film animasi.

Tetapi, di Indonesia, hingga saat ini pun belum bisa terjadi, karena fihak televisi swasta lebih senang membeli film-film produk asing seperti dari Jepang, Amerika, dan film-film animasi klasik yang harganya masih relatif lebih murah ketimbang membeli atau mensponsori penayangan produksi film animasi nasional. Bayangkan, satu seri sebuah film animasi luar bisa dibeli hanya dengan harga US$ 1.000 hingga sampai US$ 3.000 (Rp 8,5 juta hingga 25 juta). Ini adalah harga yang murah untuk sebuah program televisi yang bisa mendatangkan iklan berlipat-lipat nilainya. Tetapi harus dilihat, pasar mereka adalah dunia, seluruh stasiun televisi di belahan dunia. Sedangkan film nasional, yang biaya produksinya sampai mencapai Rp 60 juta hingga 200 juta, hanya dihargai dengan harga seperti bia-ya beli film luar negeri dan pasarnya hanya satu stasiun televisi. Bagaimana mampu bersaing? Demikian banyak pertanyaan para pembuat film animasi nasional, akhirnya sebagian pembuat film animasi mencari peluang lain dengan membuat film animasi khusus untuk pasar video compact disc (VCD). Repotnya lagi, di jalur ini juga kurang sehat, maraknya VCD bajakan tak bisa dicegah. Mungkin saja pasaran ini bagian dari risiko masuknya ke pasar VCD, yang oleh negara besar seperti Amerika pun hingga kini belum bisa diatasi. Walaupun pemerintah Indonesia beberapa bulan lalu mengeluarkan undang-undang tentang anti-barang bajakan, tetap saja pasar ini berkembang biak tak terkendali. Kini pasar digital video disc (DVD) malah sudah masuk dan berkembang, yang di pasar gelap harganya bisa hanya Rp 8.000 per keping, sementara harga barang aslinya mencapai Rp 200 ribu. Ini bisa didapat di mana saja, di lapak-lapak VCD dan DVD di pinggir jalan.

Problem lainnya dalam pertumbuhan film animasi nasional adalah masalah perangkat lunak. Begitu memasuki industri televisi sejak awal tahun 1990-an, industri film animasi sudah menggeliat. Produksinya begitu signifikan. Pasar VCD hidup, pembuat film bisa menghidupi para pekerjanya yang jumlahnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang pekerja. Namun, kendalanya adalah masalah software asli yang cukup mahal. Ini terjadi pada studio Kasatmata dari Yogya, yang memproduksi film Loud Me Loud, pemenang festival film Konfiden yang juga menjadi juara di Festival Film Animasi Indonesia 2003 kategori film animasi untuk VCD, yang dikenai penalti tidak boleh diedarkan di Singapura karena originalitas lisensi perangkat lunaknya. Film itu akhirnya hanya beredar di kalangan peminat film animasi nasional. Namun, kelompok ini masih beruntung karena, dengan reputasinya membuat film-film animasi dengan teknologi 3 dimensional dengan komputer, Bajoe Sulistiyo dan Keliek Wicaksono, sang pimpinan studio Kasatmata, mendapat hadiah berupa uang Rp 150 juta dari Visi Anak Bangsa untuk memproduksi film animasi panjang full animation pertama dari Indonesia yang akan di-release awal tahun 2004 nanti. Film tersebut berjudul Homeland, yang ceritanya diolah bersama tim Visi Anak Bangsa dan Kasatmata.

Kita boleh berbangga bahwa sejak beberapa bulan lalu, melalui PT EMPEROR, distributor VCD nasional telah berupaya membuka pasar ekspor VCD film-film animasi nasional ke negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Ini adalah sebuah langkah yang simpatik sekaligus mempromosikan cerita-cerita legenda dan dongeng nasional ke luar negeri, walau masih terbatas jumlahnya.

Sesungguhnya, pemerintah—melalui Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Film dan Seni Tradisi, Sri Hastanto, pernah mengungkapkan untuk membantu mencari jalan keluar dengan bantuan dari pemerintah membelikan perangkat lunak asli agar bisa dipakai dan tercatatkan untuk produksi film animasi nasional. Namun, upaya ini belum terwujud hingga kini karena banyak kendala, antara lain belum terdatanya para animator yang menggunakan jenis-jenis perangkat lunak. Memang biasanya setiap animator menggunakan perangkat lunak yang dirasa cocok dan nyaman untuk dirinya sendiri. Dalam studio animasi yang biasa memproduksi film dengan teknik 3 dimensional, ada yang menggunakan software 3D, Studio Max, tetapi banyak pula yang menggunakan perangkat lunak seperti Maya atau Ludhini, atau yang lain yang lebih nyaman bagi setiap animator untuk berkarya. Pencatatan inilah yang menjadi kendala pemerintah untuk mendata.

Pendataan ini juga kendala tersendiri, seperti diketahui sejak dihapuskannya Departemen Penerangan RI, yang dihapus oleh Menteri Moch. Junus Yosfiah pada masa pemerintahan Gus Dur, tak ada lagi lembaga yang mencatat setiap produksi film. Jelek-jeleknya masa Orde Baru, setiap lembaga, production house, atau kantor yang ingin membuat film jenis apa pun harus mendaftarkan diri ke Departemen Penerangan, termasuk setelah selesai harus melewati lembaga sensor. Baiknya, ada pendataan yang pasti tentang berapa jumlah produksi film Indonesia setiap minggu, bulan, dan tahun. Para peneliti mudah mendata, pencatatan berita film mendekati akurat, minimal ada data yang pasti tentang keberadaan produksi film, termasuk film animasi.

Kini, dalam masa reformasi, yang konon presidennya senang akan kesenian dan senang menonton film kartun, malah tidak ada lembaga pemerintah yang bisa melakukan pencatatan secara resmi yang bisa memberikan data keberadaan produksi film apa saja, termasuk film kartun yang suka dilihat oleh presiden kita itu. Padahal produksi film kartun dalam bentuk VCD cukup signifikan, film animasi independen sedang menggejala pada anak-anak muda pengguna komputer, juga ada satu-dua film animasi panjang untuk bioskop sedang dipersiapkan dan malah sudah ada yang beredar di bioskop, walau tidak sesukses film animasi Amerika.

Kalau seseorang mau lebih rajin mencari data, pastilah dengan mudah kita bisa menjenguk ada beberapa lembaga swasta yang terlibat langsung pada aktivitas produksi atau apresiasi ke masyarakat. Pertama, lembaga FFII (Festival Film Independen_SCTV), yang sudah dua kali mengadakan festival, memiliki data tentang peserta (animasi) FFII yang selama ini ikut dalam lomba ini. Kedua, Dewan Kesenian Jakarta, yang baru saja menyelenggarakan Festival Film Animasi Indonesia 2003. Festival ini telah berhasil mendata peserta lomba dan pengikut eksibisi, berjumlah 90-an nama dan alamat pembuat film animasi nasional yang masih aktif memproduksi film animasi, baik yang menggunakan teknik 2D maupun yang menggunakan teknik 3D (inilah teknik yang kini populer karena didukung oleh perkembangan industri komputer yang semakin canggih).

Pastilah masih banyak individu, lembaga, yang secara diam-diam memproduksi film animasi, tetapi tidak mau ditampilkan atau memang memiliki angan-angan tersendiri untuk diedarkan ke berbagai tempat secara tersendiri dan tak memerlukan keterlibatan berbagai fihak. Penduduk Indonesia memang banyak yang demikian, dan untuk yang seperti ini sulit dilakukan pendataan, apa boleh buat.

Gotot Prakosa

Animator, penggagas Festival Film Animasi Indonesia.