KERAMAIAN di Jalan Cimandiri 30 Jakarta, Rabu pekan lalu, mengingatkan orang pada suasana kantor besar Golongan Karya di kawasan Slipi di masa-masa Soeharto masih berkuasa. Lampu sorot awak televisi terang-benderang, puluhan juru kamera sibuk merekam adegan demi adegan, blitz dari tustel wartawan menyambar-nyambar wajah sang tokoh. Yang tengah menjadi tokoh di Cimandiri memang para pemuka Golkar zaman itu: Siti Hardijanti Rukmana, bekas Ketua Golkar dan bekas menteri masa Soeharto. Ada juga R. Hartono, bekas Kepala Staf Angkatan Darat. Ada lagi Ismael Hassan dan Ary Mardjono, yang juga pernah menjadi ketua dan sekretaris jenderal partai bikinan Orde Baru itu.

Para bekas tokoh Beringin itu kini berhimpun dalam Partai Karya Peduli Bangsa, sebuah partai pimpinan Hartono yang baru saja dinyatakan lolos saringan untuk mengikuti Pemilu 2004. Acara tumpengan di Cimandiri itu diadakan untuk menandai langkah maju partai yang merasa sebagai rumah baru "Golkar-wan dan Golkar-wati" sejati.

Kesan yang segera datang, yang dirayakan hari itu bukan sekadar lolosnya sebuah partai, melainkan "kemenangan" sebuah ideologi yang ternyata masih punya tempat di alam reformasi ini.

Mungkin itu sebabnya Siti Hardijanti tampil dengan sangat percaya diri, jauh dari kesan canggung, meskipun lima tahun lebih ia absen dari hiruk-pikuk panggung politik. Dengan kerudung dan gayanya yang khas, Tutut bahkan sempat memberikan waktu untuk wawancara kepada wartawan yang merubungnya. Masyarakat boleh-boleh saja mengira ia hanya duduk-duduk menemani sang bapak "tirakat" di Jalan Cendana. Mungkin orang mengira bos jalan tol itu hanya sibuk di kantornya yang jangkung mengurus bisnis, seraya melupakan politik. Tapi, hari itu, gaya bicara dan tindak-tanduknya menunjukkan ia tetap punya perhatian pada politik dan tetap punya daya tarik, terutama bagi kalangan pecandu Soeharto.

Hari itu Tutut "diusung" oleh sahibul bait, yaitu R. Hartono. Dan orang pun ingat, kombinasi tokoh Golkar dan TNI seperti mereka yang datang bertandang ke Cimandiri itulah yang dulu membesarkan Golkar. Sekarang pun "resep" yang sama akan dipakai merebut suara rakyat.

Di Jawa Barat, daerah yang diklaim Sekjen Partai Karya Ary Mardjono sebagai salah satu basis massa partai ini, ketua dewan pimpinan daerah dijabat Udin Kuswara. Di masa Orde Baru, Udin adalah Residen Cirebon dan Wali Kota Sukabumi, yang secara otomatis juga penasihat Golkar di daerahnya.

Begitu juga di Provinsi Banten. Ketua dewan pimpinan daerah diduduki Ipin Jueni, pensiunan kepala desa di Ciherang, sekitar 15 kilometer dari ibu kota provinsi, Serang. Seorang pengurus pusat Partai Karya juga berasal dari Banten. Dia adalah Sainuri Almariz, yang selama sepuluh tahun sejak 1977 menjadi wakil Golkar di DPRD Kabupaten Serang. "Saya bergabung karena merasa inilah Golkar yang sebenarnya," kata Sainuri kepada TEMPO.

Ikatan dengan "Golkar yang sebenarnya" itu juga yang membawa Eddy Rochmad, suami aktris sinetron Farida Pasha, bergabung dengan Partai Karya. Eddy masuk Golkar sejak tahun 1971. Pensiunan Departemen Perhubungan ini malah sempat menjadi anggota DPRD Semarang selama 11 tahun. Reformasi 1998 membuatnya gamang menentukan pilihan politik. Sampai akhirnya ia bertemu R. Hartono dan terlibat dalam diskusi partai itu.

"Kini saya menemukan apa yang dulu pernah saya punyai dan sempat hilang," tuturnya kepada TEMPO.

Selain tokoh Golkar, pengurus Partai Karya juga diisi oleh mereka yang merupakan fungsionaris organisasi profesi—sebuah fakta yang memperjelas kemiripan Partai Karya dengan Golkar. Di Yogyakarta, contohnya. Ketua dewan pengurus daerah itu adalah Adam Abraham, fungsionaris senior Himpunan Pengusaha Muda Indonesia—sebuah ormas yang sangat dekat dengan Golkar di zaman pemerintahan Soeharto. Bahkan, Adam sempat menjadi Wakil Ketua Real Estate Indonesia wilayah Yogyakarta. Organisasi ini di masa lalu merupakan penyumbang kader-kader pengurus Golkar.

Dari mana saja kader Partai Karya akan diambil? Dulu Golkar punya tiga jalur kader, yaitu Angkatan Bersenjata, birokrasi, dan internal Golkar sendiri. Partai Karya pun serupa. Partai ini juga menampung kader dari kalangan baju hijau. Selain R. Hartono, Ary Mardjono, ada Namuri Anom, Purwanto Lenggono, dan Hartarto, yang dikenal sebagai para purnawirawan berbintang. Di daerah, dikabarkan sudah banyak purnawirawan yang bergabung. "Pokoknya, kami memang membuka pintu selebar-lebarnya untuk para purnawirawan tersebut," kata Hartono saat menerima TEMPO di rumahnya pekan lalu.

Eddy Rochmad terang-terangan mengungkapkan bahwa sasaran rekrutmen partainya adalah purnawirawan dan keluarganya. "Kami memang akan memanfaatkan sentimen tentara dalam menarik pemilih nanti," kata Eddy.

Korporatisme ala Golkar lama juga dicoba dihidupkan di partai baru ini. Sementara Golkar memiliki jalur G, yang diisi banyak ormas dan lembaga kekaryaan, Partai Karya melancarkan kiat yang serupa. Melihat banyaknya onderbouw Golkar masa lalu yang saat ini "ditelantarkan" sang patron, Partai Karya mencoba merangkul mereka.

Ormas keagamaan seperti Mathla'ul Anwar (MA) termasuk yang didekati. Beberapa anggota MA memang terlibat pendirian Partai Karya, dan Hartono sendiri adalah Ketua Dewan Penasihat MA. Ketika organisasi yang ditaksir punya 6.000 madrasah itu mengadakan muktamar di Boyolali pada November 2001, Hartono sempat hadir, kendati partainya belum diresmikan berdiri ketika itu. Lobi dilancarkan, tapi tak ada kesepakatan apa pun tentang dukungan MA untuk Partai Karya. Bahkan, di Boyolali itu, generasi muda MA mengeluarkan rekomendasi kepada MA agar tidak mendukung pendirian Partai Karya dan tidak menjadikan warga MA sebagai basis politik partai mana pun. Sejak 1999, anggota MA memang dibebaskan menyalurkan aspirasi politik ke mana saja.

Karena bebas, mungkin saja sebagian warga MA berteduh di bawah naungan Partai Karya. Di Banten, kabarnya mayoritas aktivis MA akan memilih Partai Karya nantinya. Toh, secara organisasi, MA tetap netral. "Yang memilih menjadi pengurus PKPB adalah anggota MA, bukan organisasi MA," tutur Firdaus, seorang fungsionaris Mathla'ul Anwar yang juga cucu pendiri ormas keagamaan terbesar di Banten itu.

Sejumlah organisasi keagamaan juga telah didekati Partai Karya. Dan semakin lengkaplah kiat-kiat Golkar diterapkan.

Tapi justru kemiripan dengan Golkar, Orde Baru, Soeharto, inilah yang sengaja dijadikan daya tarik. "Kata 'karya' sendiri berasal dari Pak Harto," ujar Hartono dalam syukuran Rabu pekan lalu itu.

Strategi Hartono akan efektif? Indra Bambang Oetoyo, bekas pengurus pusat Golkar, menganggap strategi Hartono menjadikan Keluarga Cendana sebagai "jualan" sebagai strategi cerdik dan jitu. "Dengan begitu, Partai Golkar, yang selalu mendengungkan "SARS" alias "sindrom aku rindu Soeharto", tidak lagi punya bahan jualan," kata Indra. Tutut tentu lebih representatif mewakili citra Orde Baru dibanding Akbar Tandjung. Jadi sebagian pendukung Partai Golkar-nya Akbar akan beralih ke Partai Karya? Menurut Indra, kemungkinannya cukup besar. "Tetapi tentu pemilu yang akan mengujinya," katanya.

Daniel Sparingga, pengamat politik dari Unair Surabaya, tidak sepakat dengan Indra. Di mata Daniel, cara Hartono itu tidak akan menguntungkan—baik bagi partai maupun keluarga besar Cendana. Justru dari kejadian ini, demikian analisis Daniel, masyarakat bertanya-tanya, "Kalau begitu, Pak Harto masih sehat, dong, karena masih memikirkan kekuasaan." Dan itu berbahaya. Selama ini, karena Soeharto lebih banyak diam, desakan masyarakat untuk mengadili mantan presiden itu surut dan pelan-pelan hilang.

Banyak pendapat, banyak suara. Tapi pendukung Partai Karya yakin benar bahwa jualan Soeharto dan "Golkar asli" ini akan jalan. "PKPB adalah Golkar sebelum diubah Akbar Tandjung," ujar Udin Kuswara, Ketua Partai Karya Jawa Barat.

Dengan kata lain, Udin yakin bahwa barisan pengikut "Golkar asli" dan Soeharto masih cukup panjang di negeri ini. Anda sepakat?

Darmawan Sepriyossa dan TNR