Banyak pengamat terenyak ketika Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dideklarasikan oleh mantan KSAD, Jenderal (Purn.) R. Hartono, pada 9 September 2002. Maklum, orang menganggap sebelah mata karena posisi Hartono yang sangat dekat dengan mantan presiden Soeharto. Partai itu dianggap hanya mengusung kepentingan Orde Baru yang ingin kembali berkuasa, dan tak akan didukung rakyat di saat Orde Baru diumpat.

Nyatanya? PKPB adalah partai baru yang paling dulu mendaftarkan diri di KPU, dan kini partai pertama pula yang lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2 Desember 2003 lalu, bersama enam partai lama dan lima partai baru lainnya. Artinya, dukungan itu jelas nyata ada.

Partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman dengan nomor M-09.UM.06.08 tertanggal 17 Juli 2003 itu dinyatakan lolos verifikasi faktual di 23 provinsi, antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Saat ini, menurut Hartono, PKPB sudah memiliki 3,5 juta anggota dan memiliki pengurus di hampir semua provinsi di Indonesia.

Sejarah PKPB bermula ketika barisan "sakit hati" Golkar kasak-kusuk dan nggrundeli arah Golkar baru di bawah pimpinan Akbar Tandjung, yang dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai Golkar. Waktu itu, menurut cerita Hartono, banyak orang ditendang begitu saja, termasuk dirinya. Padahal selama ini mereka sudah berjuang banyak untuk Golkar.

Suatu hari, menjelang Pemilu 1999, Hartono menemui Pak Harto di Cendana untuk meminta izin "mengambil alih" Golkar dari Akbar Tandjung. "Saya yang meminta izin ke Pak Harto untuk mengambil alih Golkar dengan cara konstitusional. Waktu itu sebenarnya mudah karena 21 pengurus daerah masih dipegang purnawirawan," ujar mantan KSAD itu.

Tapi jawaban Pak Harto di luar dugaan. "Tidak usah. Biarkan saja. Kalau kamu mau, bikin saja partai sendiri," kata Pak Harto seperti ditirukan Hartono.

Mantan Menteri Penerangan dan Menteri Dalam Negeri itu hanya bisa mengiyakan pesan Pak Harto. Ia kemudian mendiskusikannya bersama "pasukannya". Lalu, setelah dikonsultasikan bolak-balik ke Cendana, bersama antara lain Irsjad Djuwaeli (Ketua Umum Matlaul Anwar), Ismael Hassan (mantan Ketua Golkar), Usep Fathuddin (mantan Staf Ahli Menteri Agama), Saadilah Mursyid (mantan Menteri Sekretaris Negara), Benyamin Ramto (Majelis Pakar PPP), dan Darussamin (anggota PPP), mereka sepakat mendeklarasikan berdirinya organisasi kemasyarakatan Karya Peduli Bangsa (KPB) pada 6 April 2000. Waktu itu KPB bergerak di dua prioritas utama, yakni ekonomi dan pendidikan. "Waktu itu saya usul nama ormas Peduli Bangsa. Lalu Pak Harto menambahkan kata 'karya'. Jadilah nama ormas Karya Peduli Bangsa yang menjadi cikal bakal partai," ujar Hartono.

Dua tahun sebagai ormas, KPB makin memperkuat struktur dan kepengurusannya. Pada 9 September 2002, ormas itu berubah menjadi partai. Dalam buku Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PKPB, partai itu berasas Pancasila dan bersifat mandiri, majemuk, dan terbuka. Dideklarasikan pada 9 September 2002, antara lain oleh R. Hartono, Ary Mardjono, Ismael Hassan, K.H. Ahmad Zabidi, dan Sanuri Almariz.

Hartono mengakui, PKPB memang tidak banyak mengumbar publisitas, tapi bekerja efektif dan efisien. Itulah makanya mereka enteng saja mengikuti verifikasi KPU. Apa kiatnya? Selain menggunakan jaringan yang masih kuat hingga ke daerah-daerah, manajemen kepartaiannya pun mengadopsi manajemen militer yang dikenal berdisiplin, efektif, dan efisien. "Kalau ada pengurus yang bukan militer, kita perkenalkan. Ibarat bertempur, kita mesti menyusun strategi yang matang sampai akhirnya maju ke titik pertempuran. Silakan cek di KPU mana ada partai yang rapi seperti kami," ujar jenderal asal Pamekasan, Madura, itu.

Hartono berterus terang bahwa PKPB bisa menjadi wadah bagi orang-orang Golkar lama. Apalagi setelah Rabu pekan lalu secara terang-terangan mereka meminang Mbak Tutut untuk menjadi calon presiden dari partai itu. Meski partai ini didirikan atas restu Cendana, menurut Hartono, tak ada uang mengalir dari sana. "Sampai saat ini Cendana belum ngasih. Kita peroleh dari banyak donatur," tuturnya.

Hartono juga mengakui, ia tidak asal-asalan mendirikan partai, tapi telah melalui serangkaian proses, terutama melihat getaran rakyat yang rindu suasana zaman Pak Harto yang makmur dan kondisi sosial-politiknya stabil. "Yang ngomong tidak laku karena dianggap berbau Orde Baru kan cuma orang Jakarta. Di pelosok-pelosok, rakyat rindu suasana masa lalu yang makmur, harga-harga kebutuhan pokok murah, dan suasana aman. Jadi, kita buktikan saja nanti saat pemilu," ujar Hartono.

Adi Prasetya, Widiarsi Agustina