Pada mulanya adalah sebuah pertemuan. Empat tahun silam pada pertengahan 1999, di suatu malam selepas isya. Jenderal (Purn.) Hartono bersama Ari Mardjono, bekas Sekretaris Jenderal Golkar, bertamu ke rumah mantan presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta Pusat. Soeharto, yang telah menantikan kedatangan mereka, segera menggiring para tamunya ke ruang tengah. Di situ aneka jenis menu terhidang. Acara santap malam pun berlangsung dalam suasana santai, penuh kekerabatan.

Namun, acara malam itu sejatinya lebih dari sekadar urusan jamu-menjamu. Hartono dan Mardjono datang sembari menating sebuah misi penting: meminta restu Soeharto atas niat mereka mengambil alih Partai Golkar, yang ketika itu sudah diketuai Akbar Tandjung. Niat itu mereka tekadkan untuk disegerakan, mengingat Pemilihan Umum 1999 sudah di ambang pintu. Target mereka, partai itu sudah bisa diambil alih sebelum pendaftaran partai peserta pemilu dibuka. Caranya? Panggil semua petinggi Golkar di seluruh Indonesia untuk hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Jakarta dengan agenda tunggal memilih ketua baru.

Cara ini amat gampang karena, "Dari 27 pengurus Golkar di seluruh Indonesia, 21 pengurusnya adalah purnawirawan TNI," begitu penjelasan Hartono kepada Soeharto dalam perbincangan malam itu. Hebatnya lagi, semua purnawirawan ini masih patuh pada Soeharto, yang tumbang dari kursi presiden tahun sebelumnya. Jika musyawarah luar biasa itu bisa digelar, mereka yakin seratus persen Akbar Tandjung bakal terpelanting dari pucuk Beringin.

Tapi Soeharto menggeleng. Entah apa alasannya. Pendek kata, rencana "pembajakan" itu tak direstuinya. Bekas pembina Golkar selama 30 tahun itu berkata—sebagaimana ditirukan Hartono kepada TEMPO: "Tidak usah mengambil alih Golkar." Hening sejenak. Lalu, "Kalau begitu, bagaimana, Pak?" tanya Hartono. "Kamu buat saja partai baru," jawab Soeharto dengan suara pelan. Sontak, Hartono menyambar ide itu dengan gembira: "Baik, Pak. Siap kerjakan!"

Dan Hartono bergerak cepat. Mulanya, ia membentuk organisasi massa Karya Peduli Bangsa pada tahun 2000. Membuka jaringan hingga ke kabupaten di seluruh Indonesia, organisasi itu bersalin rupa menjadi Partai Karya Peduli Bangsa pada Januari silam. Anggota partai ini terdiri dari sebagian bekas petinggi Golkar dan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Beberapa anak Soeharto ikut menjadi anggota. "Banyak pensiunan jenderal bintang satu yang bergabung," kata Hartono. Namun, ia belum mau membeberkan siapa saja mereka.

Pekan lalu, partai yang belum genap setahun ini lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Orang ramai terkejut, terutama karena Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) secara terbuka mengusung warna Orde Baru dan "Golkar lama"—dua nama yang masih menyimpan aneka soal dan kenangan buruk bagi sebagian orang. Syukuran besar-besaran pun digelar Rabu silam di Jalan Cimandiri 30, Jakarta Pusat. Hadir sejumlah bekas petinggi Orde Baru serta putri sulung mantan presiden Soeharto yang juga mantan Menteri Sosial Kabinet Pembangunan VII: Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut.

Tutut? Ya, Tutut! Dan ini dia kejutannya: Partai Karya Peduli Bangsa mencalonkan dia sebagai presiden dalam Pemilu 2004. Partai ini, yang mengklaim telah meraup 3,5 juta anggota di seluruh negeri—tepatnya di 30 provinsi—mengajak Tutut bertarung dalam pemilu tahun depan. "Dari Aceh sampai Papua, banyak orang ingin Mbak Tutut menjadi presiden," kata Ketua Umum PKPB, Hartono. Mbak Tutut—begitu Hartono memanggilnya—akan gampang bersaing dengan para calon dari partai lain, termasuk melawan tokoh sebesar Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Dari semua anak-anak Soeharto, Tutut memang paling siap terjun ke gelanggang politik. Lama mengembleng putri sulungnya untuk menjadi pemimpin, Soeharto-lah yang banyak mendorong Tutut aktif di berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Pada pemilihan umum tahun 1997, Tutut bahkan dicalonkan sejumlah kalangan untuk mendampingi ayahnya menjadi wakil presiden. Manuvernya melambung jauh hingga ke kalangan agamawan. Abdurrahman Wahid—saat itu menjadi Ketua Umum PBNU—sempat menyebut Tutut sebagai calon pemimpin masa depan.

Tutut memang batal menjadi wakil presiden. Tapi, saat Soeharto mengumumkan nama-nama anggota Kabinet Pembangunan VII pada Maret 1998, bersama "Paman Bob" (Bob Hasan, sahabat dekat Keluarga Cendana), Tutut masuk ke kursi eksekutif. Ayahnya mendapuk dia sebagai Menteri Sosial. Ia sempat meluncurkan program semacam "Gerakan Cinta Rupiah" (Getar) dan "Gerakan Cinta Tanah Air" (Genta). Aksi pemotongan gaji hingga pengumpulan emas dia galakkan.

Hasil program ini tak jelas juga diapakan hingga kabinet terakhir Soeharto itu runtuh. Ada yang dikembalikan, ada pula yang dilelang. Satu lagi aksi Tutut yang sempat membuatnya populer di kalangan pemulung, buruh pelabuhan, sopir bajaj dan taksi, serta tukang becak adalah kupon makan gratis yang dia tebar di Jakarta melalui Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter. Tapi, setelah rezim Soeharto tumbang pada Mei 1998, sekumpulan pemilik warung Tegal di Jakarta sempat berdemo dengan geram lantaran merasa program kupon makan gratis itu menjadi penyebab bangkrutnya warung mereka.

Walaupun singkat, Tutut sejatinya telah melengkapi portofolionya dalam tiga bulan terakhir itu dari pemerintahan ayahnya. Dia menjadi menteri—setelah lama malang melintang sebagai tokoh pengusaha dan figur aneka kegiatan sosial.

Tapi, sejak itu, Tutut praktis mangkir dari pentas politik. Waktunya dia alihkan untuk memperteguh peran "grand dame" dari satu keluarga besar—yang sesungguhnya telah ia jalani sejak ibunya meninggal pada 28 April 1996.

Tutut-lah yang mendampingi Soeharto pada detik-detik terakhir kekuasaannya, 21 Mei 1998. Tutut mengantar ayahnya saat Soeharto diperiksa di Kejaksaan Agung. Dia muncul dalam berbagai pemeriksaan saat harta Keluarga Cendana digugat sebagai hasil korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia datang ke Cipinang saat adiknya, Hutomo Mandala Putra, dipenjara.

Tutut pula yang paling luwes menghadapi media massa. "Ada dua hal yang saya akui, yakni saya punya rumah di Boston dan saya anaknya Pak Harto," ujarnya kepada para wartawan setelah tujuh jam diperiksa Kejaksaan Agung pada Mei 1999, selepas majalah Time menurunkan laporan mereka tentang harta Keluarga Cendana dalam edisi 24 Mei 1999. Toh, dengan semua kualifikasi itu, Pak Harto tak cepat menganggukkan kepala ketika Hartono "meminang" putrinya sebagai calon presiden dari Partai Karya Peduli Bangsa. "Coba dipikir-pikir dulu," Hartono menirukan ucapan Pak Harto. Dalam wawancara khusus dengan TEMPO, Tutut mengakui hal serupa: "Bapak minta saya pikir-pikir dulu dan menyerahkan semuanya pada pertimbangan saya."

Lantas, apa reaksi Tutut dalam menghadapi pinangan tersebut? "Kita lihat saja nanti, kan ada mekanismenya," ujarnya. Dia mengatakan: "Penawaran resmi kan belum ada. Jadi, bagaimana saya harus menjawabnya?" (Lihat, Siti Hardijanti Rukmana: "Jangan Bandingkan Saya dengan Bapak".) Diplomatis, memang. Tapi, Tutut berujar bahwa bulan-bulan mendatang ia akan giat terjun ke daerah-daerah, menjual partai ini ke khayalak ramai. Di daerah-daerah, para pengurus partai ini sudah siaga mengusung Tutut ke puncak Republik.

Di Semarang, Jawa Tengah, misalnya. Kantor partai ini meriah saban harinya. Halaman kantor ini di Jalan Abdulrahman Saleh pagi hingga malam penuh dengan mobil dan kendaraan roda dua. Eddy Rochmad, bos PKPB se-Jawa Tengah, mengklaim bahwa partainya sudah mendirikan kantor cabang di semua kabupaten dan kota di provinsi itu. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu pertarungan di pemilu saja. Soal pencalonan Tutut? Eddy antusias mendengar itu. "Kami segera memasang foto Mbak Tutut di kantor," ia menyambung.

Segenap pengurus di Sulawesi Selatan juga sudah memasang kiat jitu guna menang dalam pemilu. Walau semuanya, tentu saja, baru klaim. Tajuddin Ranreng, ketua partai itu di sana, membidik massa Darul Dakwah Wal Irsyad, yang disebut-sebut berjumlah jutaan orang. Di luar itu, mereka juga giat mendekati tukang becak, pedagang kaki lima, dan kalangan masyarakat kecil lainnya. Dan soal calon presiden? "Mbak Tutut merupakan jualan yang prospektif," jawab Tajuddin, yang juga bekas pengurus Golkar.

Persiapan semeriah itu juga dilakukan pengurus partai itu di Bandung-Jawa Barat, Lampung, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya. Fulus tentu saja diperlukan untuk menggerakkan roda partai hingga ke desa-desa. Dan Hartono mengaku tak kesulitan. Banyak anggota partainya yang membantu. Malah ada yang menjual sapi enam ekor, lalu duitnya disumbangkan ke saku partai. La, dari Tutut sendiri apa sumbangannya? "Tunggu saja. Mudah-mudahan diwujudkan," kata Hartono tanpa merinci maksudnya. Yang pasti, dengan dana yang ada, PKPB—lagi-lagi ini klaim mereka—sudah melebarkan sayap di hampir semua kabupaten di seluruh Indonesia.

Para petinggi di daerah-daerah itu umumnya para purnawirawan dan bekas pengurus Golkar. Massa Golkar lama juga menjadi target utama partai ini. "Ini adalah rumah untuk orang-orang Golkar lama," kata Hartono secara terbuka. Jadi, kepada orang-orang yang merasa anggota Golkar lama, "Please, come home," ujarnya.

Barangkali karena membidik massa Golkar itulah, sejumlah pengamat menghitung bahwa kehadiran partai ini adalah lampu merah buat Golkar, yang hingga kini masih dirundung masalah. Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar, sudah divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat—kendati hingga hari ini dia masih saja melenggang di dunia bebas. Putusan ini telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan kini tinggal menanti keputusan dari Mahkamah Agung.

Kehadiran partai Hartono itu dihitung bisa menggerus massa Beringin, terutama di daerah-daerah (lihat, Golkar Lama dalam Partai Baru). Namun, hitungan itu dibantah keras oleh sebagian petinggi Golkar. "Tidak akan mempengaruhi perolehan Golkar dalam pemilu nanti," kata Fahmi Idris, salah satu pengurus partai itu. Malah, menurut Akbar Tandjung, partainya bisa saja bersekutu dengan partai milik Hartono itu dalam Pemilu 2004 nanti.

Jadi? Kelihatannya tak ada masalah. Pencalonan Tutut sendiri akan resmi disampaikan pada Rapat Kerja Partai Karya Peduli Bangsa, yang digelar Januari 2004 nanti di Jakarta. Sampai di situ, semuanya terlihat beres-beres saja.

Tapi tidak bagi sebagian orang. Majunya Tutut itu dianggap kontroversial oleh sejumlah kalangan. "Pencalonan itu mencerminkan keangkuhan masa lalu yang menganggap Soeharto lebih baik," kata Saiful Mujani, pengamat politik dari Freedom Institute. Saiful amat menyayangkan klaim Hartono bahwa pencalonan Tutut itu didasari kuatnya keinginan banyak orang untuk kembali ke zaman Soeharto. "Bodoh kalau orang memilih Tutut," kata Ali Sadikin, bekas Gubernur DKI Jakarta, setengah memekik. Penolakan yang sama datang dari sejumlah kalangan.

Boleh saja kalangan Cendana ikut merebut kursi presiden di Pemilu 2004 nanti, tapi, "Mereka harus terbuka untuk mengatakan Orde Baru melakukan kesalahan pada masa lalu. Dan itu harus diakui oleh siapa pun, termasuk oleh Tutut dan Hartono," ujar Saiful Mujani. Sesudah Soeharto jatuh, beberapa anggota Keluarga Cendana dihadapkan ke pemeriksaan hukum. Tommy Soeharto bahkan kini dibui di Nusa Kambangan. Tutut sendiri pernah dirubung banyak kasus, dari soal kreditnya di Bank Yakin Makmur hingga kasus pemipaan Jawa (lihat, Setapak Jalan, Segudang Perkara).

Perkara hukum juga merundung sejumlah klan Cendana lain—di samping Soeharto sendiri. Mantan presiden itu pernah jadi tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan tujuh yayasan negara dan pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2000. Tapi semua proses hukum itu dihentikan setelah tim dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang memeriksanya menyimpulkan bahwa Soeharto menderita kerusakan jaringan otak permanen. Deraan penyakit itu membuatnya susah berkomunikasi. Februari 2001, Mahkamah Agung mengunci kasus ini dengan fatwa.

Proses hukum kasus itu disetop. Tapi, tidak berarti Soeharto bebas. "Asalkan ada rekomendasi tim dokter yang menyatakan kesehatan Pak Harto pulih, kasus ini dapat diproses," kata Kemas Yahya Rahman, juru bicara Kejaksaan Agung. Seluruh berkas pemeriksaan saksi dan alat bukti kasus-kasus korupsi tersebut masih tersimpan rapi di Kejaksaan Agung.

Di lingkaran Cendana sendiri, belum banyak diketahui reaksi pihak keluarga. Tutut hanya tersenyum saat TEMPO menanyakan dukungan suami, adik-adik, dan anak-anaknya. Bagaimanapun, majunya Tutut ke pertarungan 2004 sedikit-banyak bisa menjadi "urusan keluarga": dia bisa memulihkan citra keluarga tersohor tersebut, yang sempat menjadi paria sosial setelah Soeharto, sang patriark, direnggutkan dari takhtanya. Tapi, ibarat simalakama, kembalinya Tutut ke pentas politik juga dapat membangunkan kembali setiap orang yang pernah merasakan era kekuasaan Cendana sebagai mimpi buruk—entah bagi diri mereka, entah bagi negeri ini.

Wenseslaus Manggut, Darmawan Sepriyossa, Widiarsih Agustina, Adi Prasetya, dan Tempo News Room