Jeffrey D. Sachs
Profesor Ekonomi dan Direktur the Earth Institute, Columbia University, AS—

PRESIDEN George W. Bush sungguh terobsesi oleh perang melawan terorisme, khususnya dengan penggunaan kekuatan militer terhadap ancaman itu. Kebijakan luar negeri Amerika merefleksikannya. Tahun ini, AS akan membelanjakan sekitar US$ 450 miliar untuk kepentingan militernya, termasuk untuk menutup ongkos Perang Irak. Sementara itu, AS hanya akan mengucurkan tak lebih dari US$ 15 miliar anggarannya untuk memerangi kemiskinan, kemerosotan lingkungan, dan wabah penyakit global. Dengan kata lain, pengeluaran kebijakan luar negeri AS dengan fokus pada kepentingan militer adalah 30 kali lipat lebih banyak ketimbang anggaran untuk membangun kemakmuran global, kesehatan masyarakat dunia, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2003, dunia hidup dengan obsesi Bush tersebut. Perdebatan tentang Irak mendominasi jagat diplomasi internasional, dan mengambil hampir seluruh agenda PBB. Harga yang harus dibayar dari Perang Irak adalah nyawa orang tak berdosa yang tak terhitung banyaknya. Contohnya bisa dilihat ketika markas PBB di Bagdad dibom. Pada saat yang sama, kebijakan Bush yang bertitik berat pada pendekatan satu-dimensi, dan militeristis, terhadap masalah global telah meminyaki kegelisahan dan ketidakstabilan di dunia Islam, mendorong meningkatnya aksi terorisme di Turki, Afrika Utara, Arab Saudi, dan Asia Tenggara.

Penderitaan yang terhampar di seantero dunia nyaris tidak menjustifikasi strategi sempit ini. Memfokuskan perhatian pada terorisme sembari menyingkirkan isu-isu lain, dan menekankan respons militer terhadap persoalan itu, tidaklah akan membawa kemakmuran dan perdamaian, bahkan juga tidak bakal mereduksi secara signifikan jumlah serangan teroris. Sementara 3.000 orang tak berdosa mati di AS pada 11 September 2001, di Afrika ada 8.000 anak tak berdosa yang meregang nyawa setiap hari karena malaria.

Padahal malaria bisa dicegah dan diobati. Masalahnya adalah kebanyakan negara Afrika terlalu miskin untuk dapat memobilisasi berbagai metode pencegahannya (seperti penggunaan kelambu) dan pengobatan (obat antimalaria), yang dapat menyelamatkan jutaan nyawa anak setiap tahunnya. Pemerintah AS membelanjakan jauh lebih banyak dolar untuk Irak setiap hari, ketimbang buat memerangi malaria Afrika dalam kurun waktu setahun.

Pada penghujung 2003 ini, sudah saatnya para pemimpin dunia membantu menghindarkan dunia dari pendekatan obsesif, dan gagal, dari pemerintah Amerika tersebut. Presiden Bush harus dibuat memahami bahwa AS tak akan mendapat dukungan internasional yang sesungguhnya jika hanya tak putus-putusnya bicara tentang terorisme, namun hampir tak berbuat apa pun untuk mengatasi berbagai masalah yang nyata-nyata mempengaruhi sebagian besar belahan dunia: kemiskinan, ketiadaan akses terhadap air yang aman dan sanitasi, kerentanan terhadap penyakit, dan perubahan cuaca.

Ironisnya, Presiden Bush lalu mengklaim bahwa PBB tidak menepati komitmennya. Di London, baru-baru ini, dia mendeklarasikan bahwa "kredibilitas PBB bergantung pada kemauan untuk memegang kata-katanya sendiri dan untuk beraksi pada saat diperlukan". Padahal AS sendiri yang berulang kali melanggar janjinya di PBB.

Sebagai contoh, dalam Konferensi Internasional tentang Pendanaan Pembangunan di Monterrey, Meksiko, pada Maret 2003, Amerika menandatangani Konsensus Monterrey, yang antara lain menyatakan janji dari negara kaya untuk meningkatkan dana bantuan pembangunan menjadi 0,7 persen dari pendapatan nasionalnya. Itu artinya adalah dana tambahan US$ 60 miliar setahun dalam bantuan luar negeri AS—kira-kira sebesar jumlah yang telah dihabiskannya di Irak tahun ini. Namun Presiden Bush telah begitu saja mengabaikan janji ini.

Ada banyak komitmen serupa lainnya, yang telah dinyatakan AS di PBB pada tahun-tahun belakangan ini, yang belum dipenuhi sama sekali. Pemerintah AS, sebagai salah satu penanda tangan Kerangka Konvensi tentang Perubahan Iklim PBB (UN Framework Convention on Climate Change) tahun 1992, pernah berikrar mengambil serangkaian tindakan untuk memerangi perubahan cuaca akibat perilaku manusia. Nyatanya, AS sejauh ini gagal memenuhinya.

Amerika juga menjanjikan—dalam Deklarasi Doha tahun 2001—untuk membuka pasar mereka bagi negara termiskin dunia. Namun di Cancun, Meksiko, pada awal musim panas ini, AS menolak membuka pintu untuk barang ekspor dari negara Afrika yang sedang bergulat dengan ekonominya.

Daftar di atas masih bertambah panjang. Dalam Millenium Assembly pada tahun 2002, AS berjanji turut serta dalam upaya mengurangi kemiskinan global, namun hanya sedikit langkah yang telah diambil untuk menuju ke arah itu. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Pembangunan yang Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002, Amerika juga menaruh komitmennya untuk melindungi ekosistem global, tapi setelah itu kita melihat, atau mendengar, betapa para perancang kebijakan AS hanya sekelumit menyentuh isu ini.

Amerika tentu saja tidak sendirian gagal dalam mempromosikan sejumlah tujuan internasional yang telah ditetapkan PBB. Tapi, karena AS adalah negara terkaya, juga maha-adikuasa di dunia, pengabaiannya terhadap hal-hal di atas menjadi sedemikian merusak. Jika benar-benar ingin memotong terorisme, AS harus mengakui adanya saling keterhubungan antara ekstremisme, kemiskinan, dan kemerosotan lingkungan, dan perlu memahami pergulatan hidup-mati yang tengah dihadapi kaum miskin di mana-mana.

Tapi dunia seharusnya tidak perlu menunggu Amerika untuk sampai ke nalar itu. AS hanya merepresentasikan 5 persen dari populasi dunia, dan hanya memiliki satu suara dari 191 negara di Sidang Umum PBB. Negara miskin, khususnya negara berkembang demokratis—seperti Brasil, Afrika Selatan, India, Meksiko, Ghana, dan Filipina—harus mengatakan, "Kami perlu mengambil tindakan atas segala masalah yang menjadi kepentingan kami sendiri, tidak hanya pada sejumlah isu yang menjadi kepentingan AS." Yang paling diperlukan dunia di tahun 2004 adalah: sebuah deklarasi kemerdekaan dari kehendak Amerika.

Copyright: Project Syndicate