Mandiri Terbelit Kiani


PT Bank Mandiri Tbk. pusing tujuh keliling. Bank yang telah direkapitalisasi pemerintah dengan duit rakyat sekitar Rp 170 triliun itu kini terjangkit penyakit lama lagi, kredit macet.

Bank pimpinan J.W.C. Neloe itu terbelit kredit macet PT Kiani Kertas senilai Rp 1,7 triliun, yang gagal direstrukturisasi tepat waktu.

Usulnya untuk memperpanjang waktu restrukturisasi kredit, menjadi lebih dari satu tahun, tak akan dipenuhi Bank Indonesia. Alasannya, kata Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, hal itu bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Seharusnya, sesuai dengan ketentuan bank sentral, Bank Mandiri segera menyiapkan penyisihan pencadangan aktiva produktif (PPAP) sebesar 100 persen. Akhir November lalu, manajemen Bank Mandiri mengaku telah menyiapkan pencadangan sebesar nilai kredit Kiani. Namun, tampaknya, Bank Mandiri masih berupaya agar terlepas dari beban utang Kiani.

Caranya adalah dengan mengalihkan hak tagih kembali ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Ternyata usaha ini dipastikan akan ditolak pula oleh BPPN. Menemui jalan buntu, akhirnya Neloe pun memutar akal.

Kini bank itu merangkai opsi baru: menyerahkan kredit macet Kiani kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Departemen Keuangan.

Lego Obligasi Jalan Terus

Meski suku bunga cenderung terus menurun, ternyata pemerintah tidak berniat melego habis semua obligasinya tahun ini. Seperti diketahui, pemerintah selama 2003 akan menjual obligasi negara Rp 11,6 triliun.

Dari jumlah tersebut tersisa Rp 3,2 triliun yang mestinya dijual pada program lelang kelima, 16 Desember. Entah mengapa, ternyata obligasi yang dijual hanya Rp 2,5 triliun.

Kepala Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu, meng-harapkan lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi menjadi pemborong utama obligasi pada lelang yang kelima ini.

Sebab, sebagian besar komposisi aset kedua lembaga keuangan tersebut lebih banyak dalam jangka pendek, seperti deposito berjangka setahun. Padahal suku bunga deposito saat ini cenderung menurun terus di bawah 10 persen. Sedangkan bunga obligasi—hasil saat lelang keempat pada 14 November—12 persen.

PGN Terbitkan Obligasi

Setelah penjualan sahamnya usai, Perusahaan Gas Negara berencana menerbitkan obligasi dolar pada Maret tahun depan. Direktur Utama W.M.P. Simanjuntak menga- takan, perusahaannya membutuhkan dana yang besar untuk membiayai proyek gas di sejumlah daerah. Karena itu, tahun depan perusahaannya akan mencari pendanaan baru US$ 400 juta atau sekitar Rp 3,4 triliun, yang bersumber dari utang, berupa obligasi dolar.

Penerbitan obligasi dalam bentuk dolar ini dipilih karena penerbitan eurobond belum sepenuhnya terealisasi. ”Kami masih punya eurobond senilai US$ 100 juta (sekitar Rp 850 miliar), sisa obligasi dolar pertama yang lalu,” kata Simanjuntak, seperti dikutip Koran Tempo.

Mengenai penjualan saham, pemerintah telah memutuskan saham PGN yang akan ditawarkan berjumlah 1,296 miliar lembar (30 persen). Harga jual perdana saham perseroan berpelat merah itu adalah Rp 1.500 per lembar. Dari situ, pemerintah akan memperoleh dana Rp 713 miliar dan PGN Rp 1,231 triliun.

Damai untuk Cemex

Indonesia akan mencari jalan di luar pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dengan Cemex Asia Holdings Ltd. Upaya damai ini ditempuh seiring dengan gugatan perusahaan semen Meksiko itu ke pemerintah Indonesia, menyangkut masalah PT Semen Gresik dan dua anak perusahaannya, PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa, ke Badan Arbitrase Internasional. Sumber Koran Tempo mengatakan gugatan akan didaftarkan pada Senin lalu.

Menurut Deputi Menteri Negara BUMN Roes Aryawijaya, jika masalahnya selesai, pemerintah akan meminta perjanjian jual-beli bersyarat (conditional sale and purchase agreement/CSPA) Semen Gresik yang ditandatangani pe- merintah Indonesia dengan Cemex pada September 1998 diamendemen. Cemex menggugat pemerintah Indonesia, yang dianggap tak becus menyelesaikan persoalan di grup Semen Gresik.

Utang Bersyarat Bank Dunia

Bank Dunia memberikan skema pinjaman baru. Nilainya US$ 450 juta (sekitar Rp 3,8 triliun) hingga US$ 850 juta (Rp 7,22 triliun) per tahun untuk tiga tahun mendatang, yakni 2004-2007. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, mengatakan, dari total pinjaman yang diberikan, US$ 230 juta atau sekitar Rp 1,95 triliun di antaranya merupakan pinjaman bebas bunga berjangka waktu 35 tahun.

Utang itu ditujukan bagi proyek yang berorientasi kemiskinan seperti kesehatan dan pendidikan, penelitian pertanian, penyuluhan dan irigasi, serta pelayanan publik, umumnya di tingkat daerah.

Namun jangan harap pengucuran utang itu akan semulus jalan tol. Ada sederet persyaratan yang ditetapkan lembaga internasional ini. Pertama, pemerintah daerah harus menunjukkan tata kelola dan manajemen keuangan yang lebih transparan.

Kedua, Indonesia harus mampu menunjukkan ke- majuan berkelanjutan dari paket kebijakan ekonominya. Walau bersikap skeptis terhadap paket ekonomi yang baru, Bank Dunia berjanji akan tetap membantu, asalkan Indonesia berhasil mencapai target yang ditetapkan sendiri.

Megaproyek Bojonegoro Dimulai

Megaproyek Pelabuhan Bojonegoro, Serang, Banten, akhirnya resmi dibangun kembali. Presiden Megawati Soekarnoputri menandai dimulainya proyek itu dengan pemasangan tiang pancang pertama di Bojonegoro pada Rabu pekan lalu. Acara itu sempat diwarnai aksi unjuk rasa yang menuntut penyelesaian ganti rugi terhadap lahan warga.

Selain membangaun Bojonegoro, pemerintah mulai membangun pelabuhan di Teluk Lamong, Jawa Timur. Menurut Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Bojonegoro bersama-sama dengan Lamong diproyeksikan sebagai hub internasional dan domestik untuk kawasan barat dan kawasan timur. Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 12,5 triliun. Rinciannya adalah Rp 6,5 triliun untuk Bojonegoro dan Rp 6 triliun untuk Teluk Lamong.

Pelabuhan Bojonegoro direncanakan seluas 455 hektare dan akan memiliki dermaga raksasa yang berbentuk huruf ”U” yang mampu menampung 50 ribu teus atau kontainer berukuran 20 feet. Selain itu, pelabuhan ini bisa disandari kapal kontainer generasi IV dan V, yaitu generasi post-panamax dan super-panamax. Sebagai perbandingan, Pelabuhan Tanjung Priok hanya mampu didarati kapal peti kemas generasi II.

Bank Lippo Dijaja Ulang

Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengundang tiga investor lama untuk kembali mengikuti penjualan 52,05 persen saham pemerintah di PT Bank Lippo Tbk. Alasannya, niat mereka sudah teruji dan data lengkapnya sudah dimiliki BPPN. Mereka adalah konsorsium Eurocapital Asia Limited, Swissasia Global, dan Summit Investment Limited.

Sebelumnya, penjualan saham bank beraset Rp 23 triliun itu tak dapat dilanjutkan karena harga yang diajukan ketiga investor jauh di bawah harga dasar, yakni Rp 591 per saham. Padahal BPPN sudah menetapkan pula harga toleransi, yakni Rp 384 per saham. Jika investor memberikan harga di rentang ambang batas bawah itu, mereka diberi kesempatan melakukan penawaran ulang.

Deputi Ketua BPPN Bidang Restrukturisasi Perbankan, I Nyoman Sender, mengatakan bahwa tak tertutup kemungkinan harga dasar dalam penjualan kali ini mengacu pada harga pasar. Selain itu, lembaga yang akan tutup akhir tahun ini tersebut tak menghalangi pemilik lama, keluarga Riady, untuk ikut dalam tender. ”Dia kan enggak masuk DOT (daftar orang tercela),” ujar Sender.