SUATU ketika, Ahmad Syafi'i Ma'arif akan dibelikan mobil dinas oleh Muhammadiyah. Dia ditawari dua merek mobil sangat mewah dan Syafi'i tinggal tunjuk. Tapi ia menampiknya. Alasannya, kedua mobil itu tidak pas dengan jabatannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, organisasi massa kelas menengah ke bawah.

Alhasil, Syafi'i dibelikan sedan yang harganya, kata lelaki kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat itu, lebih murah dari merek-merek yang ditawarkan tadi. Padahal, tanpa ditawari Muhammadiyah pun, ia mampu membeli mobil mewah. Ia juga profesor yang mengajar di beberapa universitas luar negeri.

Tapi Syafi'i tidak ingin menonjol di antara rekan sesama dosen dan guru besar karena gaji mereka—saking kecilnya—disebutnya, "gaji penghinaan". "Banyak rekan saya tidak seberuntung saya," katanya. Soal gaji kecil itulah yang membuatnya prihatin—karena menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia. Pada 15 Oktober lalu, di Museum Nasional Jakarta, Syafi'i mencanangkan Gerakan Nasional Antikorupsi. Gerakan ini dimotori juga oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Muzadi, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat seperti Teten Masduki dari Indonesia Corruption Watch, Direktur Eksekutif Kemitraan H.S. Dillon, dan Zastrouw al-Ngatawi.

Wartawan TEMPO Raihul Fadjri dan Heru C. Nugroho menemui Syafi'i pada Jumat pekan lalu untuk mengetahui latar belakang pembentukan gerakan itu dan kondisi korupsi di Indonesia. Dalam suasana libur Lebaran, ia menerima TEMPO di kantornya, di lantai dua Gedung PP Muhammadiyah di Jalan Cik Di Tiro, Yogyakarta. Di belakang meja kerjanya, tergantung fotonya sedang bersalaman dengan Muammar Qadhafi di tenda Presiden Libya itu, Oktober 1998. "Itu foto saat saya memimpin delegasi Muhammadiyah ke Libya," katanya. Di salah satu dinding ruangan, terpasang foto pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan. "Muhammadiyah, bagi saya, kekuatan pembebas, sumber inspirasi untuk membentuk manusia merdeka," katanya mengawali wawancara. Tapi mengapa ia tak lagi mau memimpin organisasi itu setelah 2005? "Saya akan berumur 70 tahun, jadi sudah sepuh," ujarnya. Berikut ini petikan wawancaranya.

Siapa saja yang bergabung dalam Gerakan Nasional Antikorupsi itu?

Intinya NU dan Muhammadiyah, dalam kerja sama kemitraan dengan United Nations Development Programme (UNDP). Lalu semuanya mendukung: Kardinal, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan sebagainya. Gerakan ini berawal dari keprihatinan sangat mendasar dan mendalam, betapa bangsa ini sepertinya sudah tidak bisa mengangkat kepala di forum internasional karena korupsinya terlalu tinggi. Sedangkan siapa koruptornya kita sudah tidak tahu lagi. Yang ditangkap seperti Tommy dan Bob Hasan itu kan yang kecil-kecil saja.

Apa kepentingan NU-Muhammadiyah di sini?

Karena kita sudah tak mampu, sementara tidak semua aparat itu jelek. Sebagian dari mereka sama dengan kita, prihatin terhadap korupsi, tapi tidak punya nyali. Nah, dengan dukungan akar rumput ini, mudah-mudahan nyali mereka akan muncul kembali. Gerakan ini semacam pisau bermata dua, ke luar dan ke dalam. Ke dalam, membenahi diri kita juga. Muhammadiyah kan juga punya aset yang begitu banyak, jadi belum tentu juga bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kadin juga mendukung gerakan ini.

Korupsi di Indonesia kan masalah lama?

Lama sekali, dan makin lama makin parah. Dengan otonomi daerah kan juga terjadi desentralisasi korupsi. Dulu korupsi tersentralisasi di Jakarta. Sekarang di daerah juga begitu. Bersamaan dengan munculnya premanisme politik, tender, DPRD juga melakukan. Mereka tidak mencintai negeri ini karena mereka terpaku dan terpukau pada pragmatisme politik.

Kata orang, korupsi sudah membudaya di sini?

Budaya itu sikap hidup dan pola hidup. Dan korupsi di Indonesia lebih dari membudaya karena sudah menulang-sumsum. Itu sebabnya, saya katakan, korupsi kita itu dari hulu sampai ke hilir, dari pucuk sampai ke akar paling bawah. Kerugian negara dari permainan KKN ini pertama dari pencurian pasir, ikan, dan kayu. Tapi yang lebih hebat dari pungutan pajak yang tidak disetor ke negara. Ketiga, dari sektor anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang bocornya sekitar 20 persen. Kemudian dari bank-bank bermasalah, tapi sudah ditalangi pemerintah. Kwik Kian Gie mula-mula menghitung terlalu tinggi, Rp 444 triliun per tahun. Setelah dikoreksi lagi, angkanya Rp 305 triliun per tahun. Sementara APBN kita hanya Rp 370 triliun, yang hilang Rp 305 triliun. Apa ndak karam negeri ini?

Anda percaya korupsi sudah diterima sebagian besar orang Indonesia?

Dari 210 juta penduduk kita, saya rasa yang sudah berkubang itu kan ndak banyak, ribuan saja. Tapi mereka punya posisi strategis dalam politik, ekonomi, sehingga ada anekdot, ada pejabat negara yang sudah haji berkali-kali tapi kelakuannya tidak berubah. Sewaktu ditanya, dia bilang, berhaji itu tugas agama, korupsi itu tugas negara. Ha-ha-ha....

Tapi kenapa di negara seperti Malaysia, relatif rendah korupsinya?

Ini terkait gaji. Mengapa di Malaysia, umpamanya, korupsi bisa ditekan? Karena memang pendapatan rakyat, pegawai negeri, dan birokratnya kan lumayan besar. Sementara itu, di Pakistan, di Nigeria, dan di negara kita kecil sekali. Penyebab lainnya adalah penegakan hukum yang lemah. Kalau perlu, koruptor dihukum mati seperti di Cina.

Jadi, Anda setuju dengan hukuman mati buat koruptor?

Saya setuju. Tapi itu harus tetap melalui proses hukum. Kalau memang sudah cukup bukti merugikan keuangan negara, mengapa tidak?

Pengawasan pada aparat penegak hukum dan pemerintah juga bermasalah?

Kan, ada Tim Lima DPR. Mereka tidak hanya menyidik, tapi juga menindak. Meski tim itu sampai sekarang belum jadi, sudah ada titik terang, walau jauh di ujung lorong sana. Kalau nanti yang lima orang ini betul-betul bekerja, saya rasa ada harapan. Tapi, kalau mentalnya tetap seperti dulu, ya sudah, tak ada harapan. Menurut saya, memang harus ada penegak hukum yang kalau perlu (berani) mati. Dulu kita punya Jaksa Agung Baharuddin Lopa. Masyarakat banyak berharap padanya. Sayang, pendek umurnya. Nah, tinggal political will dari pemerintah yang belum ada.

Ada yang mengatakan korupsi di Indonesia sekarang makin berani.

Saya rasa ya. Memang sudah susah dibedakan mana hasil prestasi, mana yang korupsi, mana yang komisi, (itu) kan enggak jelas lagi. Sampai mengurus kartu tanda penduduk (KTP) saja harus ada sogokannya. Seorang jaksa atau hakim yang mau pindah dari daerah agak gersang ke daerah agak basah menyetor puluhan juta rupiah.

Itu artinya sudah sistematis, dong?

Sistematik, sistemik, dan struktural. Yang tidak ada pada kita budaya malu. Lalu yang tersisa apa? Ya, sudah habis. Tapi mengapa masyarakat kita masih bisa bernapas? Itu karena bumi Indonesia ini dermawan.

Memberikan imbalan agar urusan lancar kan lumrah pada masyarakat Indonesia?

Pegawai yang mengurus KTP itu gajinya harus dinaikkan. Saat ini gaji kita ini kan "penghinaan". Bandingkan gaji seorang profesor seperti saya dengan gaji anggota DPRD DKI, misalnya. Rata-rata per tahun, per orang, mereka menerima satu miliar rupiah. Sedangkan profesor botak yang sudah mengajar hampir 40 tahun seperti saya menerima paling banyak Rp 2,7 juta sebulan. Untuk menjadi Rp 1 miliar, butuh waktu berapa lama? Ini kan artinya penghinaan.

Perguruan tinggi kan banyak proyeknya?

Mungkin ada sebagian (guru besar). Saya kebetulan belum pernah mendapat proyek. Saya bisa agak "bernapas" itu kan sejak 1990, ketika mulai mengajar di Malaysia, di Kanada, di Amerika, menjadi anggota DPA. Tapi yang seperti saya kan ndak banyak. Yang semata-mata mengharap dari gaji enggak bisa menyekolahkan anak.

Bagaimana mengubah budaya korup itu?

Perlu ada tokoh puncak, apakah itu eksekutif, yudikatif, yang mau berjibaku, yang mau memberikan contoh... mau hidup sederhana betul.

Maraknya korupsi di sini juga karena masyarakat Indonesia begitu pemaaf kepada koruptor?

Itu pemaaf dalam arti konyol. Dan juga amnesia, suka lupa. Kita luar biasa pelupa. Paling sedih kan ini bangsa muslim terbesar di muka bumi. Dari 210 juta penduduk, 88,22 persennya muslim. Ini hasil sensus 2000. Tapi kok nyatanya begini, ya? Agama, doktrin agama, dan kelakuan seperti enggak ada hubungannya.

Kata orang, korupsi adalah cara bertahan hidup di Indonesia?

Bertahan untuk jangka pendek, tapi menghancurkan masa depan kita semua.

Bagi yang bergaji kecil, apakah mereka bisa hidup tanpa korupsi?

(Meski tak bisa mengorupsi uang), mereka bisa melakukan korupsi waktu. Guru sekolah dasar di kampung, misalnya, kan juga harus ke sawah, atau ngojek . Itu bisa dipahami. Tapi, kalau begini terus-terusan, mutu pendidikan kita kan jadi enggak karu-karuan. Untuk kasus ini, rasa kemanusiaan kita bisa memahami. Tapi untuk yang menjebol BNI kemarin itu bagaimana (memahaminya)?

Efektifkah Gerakan Antikorupsi?

Kita tunggulah. Dan jangan diam. Paling tidak, kita menunjukkan masih ada kehidupan. Hati nurani itu masih ada. Kalau tidak, itu artinya kita sudah lumpuh. Yang sudah lumpuh baru akal sehat.

Apakah enggak capek terus-terusan berteriak?

Kalau kita di organisasi massa ini sudah merasa capek, sudahlah wassalam Republik Indonesia ini.

Selain seruan, apa program yang lebih riil?

Langkah-langkahnya sedang disusun oleh tim. Mereka akan bertemu dan dalam bulan-bulan yang akan datang gelombangnya akan lebih besar.

Sasarannya?

Selain masyarakat luas, juga ke dalam, ke kalangan NU dan Muhammadiyah sendiri. Di Muhammadiyah juga ada penyimpangan, tapi kecil. Jumlahnya jutaan (rupiah). Mungkin kita perlu akuntan publik untuk aset yang besar-besar.

Dalam hal korupsi, Indonesia di peringkat ketiga dunia. Pendapat Anda?

Karena tidak ada yang membantah, berarti betul kita di peringkat ketiga dunia dalam korupsi. Pokoknya, untuk hal-hal yang buruk, kita di ataslah. Kalau hal-hal baik, dalam bidang pendidikan, kita nomor 12 Asia.

Apakah belum ada political will dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi?

Saya setuju. Kita ini tidak pernah berfokus. Kita pernah mendengar pendapat bahwa kalau (koruptor) ditindak, nanti melanggar hak asasi manusia. Ini gimana logikanya? Terbalik sama sekali, dong.

Mengapa pemerintah seolah setengah hati mendukung Gerakan Antikorupsi?

Seperti dikatakan tadi, "korupsi kan tugas negara, haji itu tugas agama," ha-ha-ha....

Apa itu artinya?

Saya rasa itu didukung oleh fakta. Walau tidak semua mendukung, mereka membiarkan (korupsinya). Dalam seminar di (Universitas) Gadjah Mada beberapa waktu lalu, terungkap ada tiga departemen terbesar dalam hal korupsi di Indonesia: agama, pendidikan, dan kesehatan. Coba bayangkan, agama ini yang mengurus mental manusia. Itu juga sarangnya. Jadi, rohaninya saja sudah rusak. Pendidikan, merusak otak manusia. Kesehatan, merusak fisik manusia. Jadi, sudah lengkap. Apa lagi? Tapi, bagaimanapun, kita juga tidak boleh lari. Ini negeri kita, bangsa kita.

Dalam khotbah salat Id di Istiqlal, saya mengutip ayat yang menyatakan bahwa manusia harus kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Tuhan, berserah dirilah kepada-Nya sebelum azab datang. Kalau sudah azab, kita tidak bisa ditolong lagi. Dan kita sama sekali sudah tidak punya masa depan. Bisa berantakan republik ini. Setelah acara itu, ada pesan masuk ke telepon saya yang bunyinya, "Kalau khotbah semacam itu tidak menyentuh juga, memang (mereka) bukan manusia lagi." Ha-ha-ha....

Selain tak adanya political will, adakah hambatan kultural dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Saya rasa, di luar (faktor) pemimpin, juga hambatan agama. Sebagian berlindung di belakang ayat Tuhan untuk melakukan korupsi. Ini kan sudah berat sekali. Katakanlah di Departemen Agama itu. Soal haji umpamanya. Kan, sudah ndak keruan. Itu kan pakai bismillah semua. Wong banyak yang telantar begitu, kok. Sudah puluhan tahun, tapi enggak pernah membaik kualitas pelayanan kita. Akhirnya, jemaah menjadi sapi perahan. Mereka diam, agar hajinya mabrur dan sebagainya, tapi mereka menderita. Janganlah memeras atas nama Tuhan.

Akankah Komisi Antikorupsi berjalan efektif?

Tergantung orang-orangnya. Ada kewenangan menyidik dan menindak, dan ada sanksi hukumnya, malah agak kejam dalam arti positif. Ini kan sudah lumayan, berbeda dengan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang cuma sanksi moral. Menurut saya, orang yang baik itu masih banyak, kok. Yang diperlukan adalah orang baik dan berani, dan dia betul-betul clean. Diperiksa dulu semua hartanya sebelum menjadi anggota komisi.

Komisi Antikorupsi kan bergantung pada orang nomor satu di negeri ini?

Orang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Tergantung kabinetnya juga. Kwik Kian Gie kan sudah curhat dengan saya. Saya kenal dia kan baru dua bulan belakangan ini. Saya bilang ke dia, "Anda ini orang dalam." "Saya di kabinet kalah suara," katanya. Lalu, di partainya, dia juga bilang, "Saya kalah suara."

Apakah Presiden Megawati sudah punya arah pemberantasan korupsi yang jelas?

Saya rasa belum.

Apakah karena orang di sekitarnya busuk?

Sebagai presiden, seharusnya dia desisif membuat keputusan. Tapi mungkin, ibarat kapten kapal, presiden kita (beranggapan) akan lebih bagus kalau lautnya tenang. Ombaknya kan luar biasa. Tapi, menurut saya, diperlukan seorang kapten kapal yang, menurut istilah Bung Karno, vivere pericoloso, menyerempet-nyerempet bahaya. Kalau pemimpin Indonesia sekarang ini tidak mau mengambil risiko, ndak akan bisa menyelamatkan kapal bangsa ini. Ndak bisa!

Apa saran Anda kepada pemerintah?

Hakim-hakim korup itu diganti. Yang idealis masih banyak, tapi mereka tidak punya posisi. Dengan begitu, saya rasa akan ada harapan. Cuma, memang harus ada payung political will dari pemerintah. Kalau tidak, gimana mau memayungi?

Ahmad Syafi'i Ma'arif Lahir: 31 Mei 1935 di Sumpurkudus, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Sumatera Barat Istri: Nur Halifah, ibu dari satu putranya Pendidikan: Sekolah Rakyat Ibtidaiyah, Sumpurkudus (tamat 1947) Sekolah Mualimin di Lintau, Sumatera Barat Madrasah Mualimin di Yogyakarta (tamat 1956) Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta (tidak tamat) Jurusan Sejarah IKIP Yogyakarta (tamat 1968) Departemen Sejarah Universitas Negeri Ohio, AS Universitas Chicago (tamat 1982) Jabatan: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-2005)