IBADAH haji, bagi penganut agama Islam, adalah ibadah yang sakral. Ibadah haji kerap dikaitkan dengan kesempurnaan dalam menjalankan Islam. Mereka yang sudah melaksanakan rukun Islam terakhir itu dianggap telah paripurna dalam memeluk Islam. Ibadah itu biasa disebut "naik haji" untuk menggambarkan sebuah tingkatan yang lebih tinggi yang hendak digapai melalui ibadah ini.

Maka, berangkat haji adalah berangkat menuju "medan ujian kenaikan kelas". Semua persiapan istimewa. Di hari keberangkatan, calon jemaah dilepas orang banyak dalam acara walimatussyafar—doa untuk meminta perlindungan dan ampunan Allah. Semua sanak famili dikumpulkan untuk menyaksikan perjalanan bersejarah itu. Dengan iringan takbir, tangis, dan air mata, seolah itu perjumpaan yang terakhir, sang calon dilepas untuk berangkat ke Baitullah (rumah Allah) itu.

Tahun ini, ada sekitar tujuh ribu calon haji yang tidak akan menikmati nikmatnya "dimuliakan" orang banyak menjelang berangkat haji. Mereka tadinya ingin berangkat dengan fasilitas plus dan membayar paling sedikit US$ 4.500—sementara ongkos naik haji biasa dari US$ 2.500 sampai US$ 2.750, tergantung wilayah asal jemaah. Mereka sudah membayar ke biro perjalanan haji, sudah pula menjalani manasik (latihan) berhaji berbulan-bulan, mungkin sudah minta cuti dari kantor, atau sudah mengundang selamatan, tapi gagal berangkat lantaran kuota untuk paket ongkos naik haji (ONH) plus berkurang.

Kuota, inilah soalnya. Tahun lalu pemerintah Arab Saudi memberi jatah kuota 205 ribu untuk Indonesia. Dari jumlah itu, Departemen Agama mengelola pemberangkatan jemaah ONH biasa dan memberikan jatah 10 ribu untuk biro perjalanan yang menyelenggarakan paket ONH plus. Paket plus ini ternyata diminati jemaah yang berduit dan ingin menikmati fasilitas lebih baik di Tanah Suci. Ternyata kuota yang 205 ribu itu tak terpakai seluruhnya. Maka, Departemen Agama meningkatkan jatah untuk ONH plus sampai menjadi 23 ribu alias bertambah 13 ribu dari jatah semula.

Agaknya jatah 23 ribu untuk ONH plus inilah yang masih dipegang sebagai patokan oleh biro penyelenggara haji. Tahun ini biro pun berlomba-lomba sebanyaknya menjaring calon haji plus, bahkan sejak awal tahun ini. Ternyata, di bulan Juli lalu, Departemen Agama mengumumkan bahwa jatah untuk ONH plus tahun ini hanya 12 ribu, padahal kuota total dari pemerintah Arab Saudi naik menjadi 235 ribu.

Yang segera bisa ditanyakan: mengapa Departemen Agama tidak mengalokasikan sebagian tambahan kuota yang 20 ribu itu untuk jemaah ONH plus? Jawaban Menteri Agama: karena kuota tahun ini akan habis terpakai untuk jemaah ONH biasa. Jumlah anggota jemaah ONH biasa yang masuk waiting list kabarnya mencapai hampir 56 ribu dan tersebar di berbagai daerah. Tanpa mencurigai jawaban Menteri Agil, jika benar sebagian jemaah daftar tunggu itu antre sejak tahun lalu, mengapa tahun lalu kuota ONH biasa tidak terpakai penuh? Mengapa jatah ONH plus tahun lalu sampai bertambah 13 ribu dari jatah yang disediakan?

Menteri Agil menjelaskan soal daya tampung empat maktab (tempat penampungan) di Mina yang hanya 12 ribu sebagai dasar jatah untuk menetapkan ONH plus tahun ini. Lalu, bagaimana Saudi bisa menampung 23 ribu anggota jemaah ONH plus di Mina tahun yang lalu? Ini juga pertanyaan yang membutuhkan jawaban sebenar-benarnya. Kalau ini soal kesiapan Saudi, bukankah Menteri Agil bisa menegosiasikannya dengan Menteri Waqah dan Haji Arab Saudi yang kabarnya adalah rekan sealmamater Agil saat kuliah dulu?

Bisa dimengerti jika Menteri Agil mempertimbangkan soal telantarnya jemaah ONH plus tahun lalu dalam penetapan jatah tahun ini. Tentu tindakan Menteri Agama menindak biro perjalanan yang menelantarkan jemaahnya patut didukung. Malah disarankan agar tindakan itu benar-benar membuat kapok biro perjalanan yang sekadar cari kesempatan dalam ibadah sakral ini, misalnya dicabut izinnya. Tapi sesungguhnya hal ini tak ada kaitannya dengan jatah untuk ONH plus. Biro perjalanan nakal boleh dicabut izinnya, tapi bukankah masih banyak biro perjalanan yang "baik-baik" dan bisa dipercaya memberangkatkan jemaahnya?

Biro perjalanan haji pun diharapkan transparan kepada jemaah yang mendaftar. Spekulasi yang berlebihan dengan mendaftar jemaah sebanyaknya, menarik ongkos mahal, tanpa mempertimbangkan kuota, pada akhirnya membuat orang tak percaya pada biro perjalanan haji. Bisnis biro haji bisa terancam.

Yang paling diharapkan dari soal ini adalah transparansi. Departemen Agama harus memberikan penjelasan yang terang tentang dasar penetapan jatah ONH plus yang hanya 12 ribu itu. Kalau perlu, surat Menteri Waqaf dan Haji Saudi tentang kuota ditunjukkan kepada publik. Ini perlu untuk menjelaskan hal yang terjadi di lapangan: kuota diberitakan habis, tapi masih banyak calo yang menjamin jemaah berangkat dengan menetapkan harga khusus—ratusan dolar dari tarif resmi.

Seiring dengan transparansi itu, Menteri Agama bisa memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa ibadah haji itu hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Dan sangat indah jika muncul kesadaran umat untuk mendahulukan jemaah yang baru pertama kali berhaji ketimbang memaksakan diri berangkat tahun ini untuk kedua, ketiga, atau kesekian kali.

Menyelenggarakan haji jelas bukan pekerjaan remeh. Menyiapkan logistik untuk 200 ribu anggota jemaah haji ke Tanah Suci dipercaya orang lebih berat ketimbang logistik Pasukan Sekutu ketika mendarat di Normandia pada Perang Dunia II. Dan kuota haji Indonesia tahun ini lebih besar dari kuota 10 negara Islam di Afrika digabung jadi satu. Toh pemerintah tetap saja dituntut menyelenggarakannya dengan baik, untuk yang mampu membeli paket biasa atau yang paket plus. Bukankah ini sesuai dengan kaidah fikih yang mengajarkan bahwa setiap kebijakan penguasa haruslah didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya….