DI kawasan sejuk Megamendung, Puncak, Bogor, Jawa Barat, di Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, belakangan ini sering tampak wajah-wajah asing. Merekalah instruktur asal Amerika yang menggojlok polisi khusus antiteror Detasemen 88 Mabes Polri. Ada 24 perwira menengah mengikuti pendidikan angkatan pertama selama hampir enam pekan itu.

Para perwira muda, yang sebagian besar dipilih dari pasukan elite Brigade Mobil (Brimob), dengan seragam tempur warna cokelat dan bertopi rimba itu tampak serius memperhatikan petunjuk sang instruktur tentang tata cara mengoperasikan pistol otomatis Glock 9 mm. Ini senjata baru buat mereka. Sebelumnya, polisi lebih mengandalkan pistol jenis revolver buatan Pindad, Bandung.

Dalam pelatihan yang sangat tertutup, satu peserta rata-rata menghabiskan 1.250 butir peluru. Ini baru untuk latihan menembak, belum lagi latihan menjinakkan bom, mendobrak bangunan dalam simulasi penyergapan, dan seterusnya. "Jangankan wartawan, kami saja dilarang pelatih Amerika itu mendekati tempat latihan," kata seorang bintara jaga di kompleks Pusat Pendidikan Reserse dan Kriminal, Megamendung, Jumat dua pekan lalu.

Anehnya, beberapa wartawan asing, antara lain dari majalah Time, sempat menyaksikan pelatihan atas izin langsung para instruktur, yang ternyata mantan anggota pasukan khusus Amerika. "Memang ini tertutup untuk media lokal. Media asing mendapat izin untuk konsumsi dalam negeri mereka," kata Kepala Divisi Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Zainuri Lubis.

Peserta training akan menjadi tulang punggung polisi mengatasi aksi teroris yang belakangan merajalela dengan peledakan bom. "Mereka dilatih seperti SWAT," kata Brigjen Pranowo Dahlan, Direktur VI Anti-Teror Mabes Polri, menyebut satuan pemukul kepolisian Amerika itu. Angkatan pertama nantinya akan menjadi komandan unit-unit kecil, yang keseluruhannya berkekuatan 400 personel.

Pemerintah Amerika mengucurkan dana US$ 16 juta sebagai bagian kampanye perang melawan terorisme, dengan membentuk kesatuan khusus polisi. Inilah realisasi janji pemerintah Presiden George W. Bush, setelah korps baju cokelat itu mampu mengungkap aksi peledakan bom di Jalan Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober 2002.

Pemerintah Bush memang terkesan enteng memberikan bantuan kepada polisi, berbeda dengan sikap terhadap "saudara tua" mereka, TNI. Mereka terus mengganjal bantuan pendidikan militer dalam Expanded International Military Education and Training (EIMET) lantaran Washington masih mempermasalahkan kasus penembakan dua warga Amerika di Timika, Papua. Padahal, setelah ledakan bom Bali, TNI pun ingin kembali mengaktifkan satuan antiteror mereka (baca Kesatuan Elite yang Terlupakan).

Walau demikian, Amerika tetap mensyaratkan para anggota detasemen ini tidak memiliki masalah dengan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, walaupun unit ini mengandalkan kesatuan Brimob, mereka tidak berasal dari kesatuan yang diindikasikan punya masalah di Aceh dan Papua. Seperti yang dikatakan oleh Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Ralph L. Boyce, mereka yang terpilih tidak akan kembali ke kesatuan sebelumnya.

Sejak polisi tak lagi bergabung dengan TNI, mereka menjadi andalan pemberantasan teroris. Namun, ketika kemampuan mereka belum setangguh Kopassus, polisi sudah kerepotan oleh aksi teror kelompok Jamaah Islamiyah, yang ditengarai berada di balik serangkaian teror bom dari malam Natal 24 Desember 2000, bom Bali, dan terakhir pengeboman Hotel JW Marriott di Jakarta Selatan, 5 Agustus 2003.

Melihat ancaman yang semakin besar, polisi rupanya tak ingin kalah langkah. Seperti dikatakan oleh Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar, "Pelatihan ini tidak lagi mencakup segala bentuk pelatihan umum, tapi berubah menjadi pelatihan khusus teknis antiteror." Aksi kelompok bawah tanah seperti Jamaah Islamiyah memang sudah masuk kategori kejahatan berskala tinggi, yang tak bisa diperangi dengan aksi polisional biasa. Polisi membutuhkan satuan khusus antiteror.

Apalagi tokoh kunci peledakan bom Bali, Dr. Azahari, Noordin M. Top, dan Dulmatin, andal merangkai bom di atas kemampuan Unit Penjinak Bahan Peledak dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Mereka sampai kini belum juga tertangkap, walau dua warga Malaysia itu nyaris dibekuk dalam satu penyergapan di kawasan Taman Sari, Dago, Bandung, sebulan lalu. Artinya, kemungkinan mereka kembali beraksi tetap terbuka.

Selama membongkar jaringan peledakan bom Bali, polisi hanya mengandalkan tim ad hoc di bawah pimpinan Ketua Tim Investigasi Inspektur Jenderal Made Mangku Pastika, yang saat itu menjabat Kepala Polda Papua, dan Brigjen Gorries Mere, yang sehari-harinya menjabat Direktur Narkotika Mabes Polri. Anggotanya "diracik" dari berbagai direktorat di Badan Reserse dan Kriminal, dan tim pemburu mengandalkan Tim Anti-Teror dan Bom Polda Metro Jaya, yang semuanya mantan anggota Tim Cobra—unit reserse yang berhasil menangkap Tommy Soeharto.

Ketika Badan Reserse dan Kriminal berbenah diri dan membentuk direktorat baru, Dir. VI/Anti-Teror, lembaga ini seperti "macan ompong", tidak memiliki anggota. Agar lebih bergigi seperti namanya, dibentuklah Detasemen 88. "Dengan perhitungan kekuatan Satuan Tugas (Satgas) Bom Bali berjumlah 300 orang, detasemen ini akan beranggotakan 400 orang," ujar Zainuri Lubis.

Menurut Zainuri, bantuan Amerika bukan dalam bentuk cash, melainkan lebih untuk biaya pelatihan, gaji instruktur dan segala keperluannya, serta penambahan peralatan—seperti persenjataan dan alat penyadap tingkat tinggi. "Kami hanya menyediakan makanan bagi peserta pelatihan," katanya. Laiknya detasemen pemukul, anggotanya dipilih dari Brimob, khususnya Gegana.

Satuan ini memang sudah punya kelebihan khusus antiteror. Mereka memiliki kemampuan penjinak bahan peledak yang dipersenjatai senapan dengan tingkat akurasi tinggi, Stayer. Mereka juga memiliki kemampuan combat rescue raffling untuk mengevakuasi pejabat dalam kategori very important person (VIP) yang disandera pembajak, dengan menggunakan helikopter.

Ada rencana detasemen ini berdiri sendiri dengan meleburkan Direktorat Anti-Teror. Sedangkan kewenangan komando operasional langsung berada di tangan Kepala Polri. Ini untuk memudahkan pergerakan di seluruh Indonesia. Namun, menurut Zainuri, rencana ini masih berupa wacana. "Belum ada keputusan final," katanya.

Soal nama Detasemen 88, menurut Zainuri, itu berasal dari gambar dua borgol. Ini untuk menghindari kesan angker, dibandingkan dengan nama satuan antiteror. Para petinggi kepolisian pun berjanji, pasukan khusus ini tetap mengedepankan tindakan kepolisian untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pekerjaannya seperti polisi biasa. "Hanya saja sekarang ini terintegrasi," ujar Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Erwin Mappaseng.

Edy Budiyarso