KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazaruddin Sjamsuddin tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Nada bicaranya mendadak tinggi jika disinggung soal dukungan dana pemilu. Ia seperti tak rela DPR memangkas usul anggaran KPU untuk 2004 sebesar Rp 900 miliar. "Dengan pengurangan ini, KPU menghadapi masalah dalam membiayai Pemilu 2004," ujarnya kepada TEMPO, Jumat pekan silam.

Memang, DPR "hanya" menyetujui anggaran KPU sebesar Rp 3 triliun dari usul semula Rp 3,9 triliun. Keputusan itu tertuang dalam Undang-Undang APBN 2004 yang disetujui parlemen pada 10 November lalu. Dalam usul KPU, Rp 3,9 triliun dibagi tiga pos: pemilu anggota legislatif (Rp 2,658 triliun), pemilihan presiden dan wakil presiden dalam dua putaran (Rp 800 miliar), dan panitia pengawas pemilu (Rp 460,39 miliar).

Pemangkasan itu membuat hampir 25 persen anggaran KPU untuk tahun depan tak cair. Dana itu pun tak seluruhnya milik KPU, karena sebagian jatah Panitia Pengawas Pemilu. "Belum ditentukan berapa alokasi untuk KPU yang dipangkas," ujar Sekretaris Umum KPU, Safder A. Yusacc, kepada TEMPO, Senin lalu.

Direktur Eksekutif Cetro, Smita Notosusanto, ikut mengkritik pemotongan anggaran KPU. Dana Rp 3,9 miliar dianggapnya kurang untuk membiayai pemilu yang ideal, karena tak dialokasikan dana pendidikan pemilih dan pelatihan petugas. Padahal masih banyak pemilih belum paham sistem pemilu yang baru. "Dari 12 provinsi yang kami teliti, rata-rata tingkat kesalahan mencoblos 30 persen," kata Smita.

Pemangkasan dana membuat KPU kaget lantaran anggaran 2002-2003 lancar saja. Komisi Hukum dan Pemerintahan DPR pun oke saja dengan rencana KPU mengadakan peralatan pemilu. Misalnya, 2,1 juta kotak suara aluminium seharga Rp 311 miliar, 145 juta kartu pemilih dengan kertas khusus semacam KTP yang harganya Rp 69 miliar, dan sistem informasi menejemen senilai Rp 215 miliar. "Kalau tahu dana akan dipotong, buat saja kotak suara dari kayu, yang sekali pakai bisa dibuang," kata Nazaruddin kesal.

Nah, pengurangan anggaran itu membuat KPU siap-siap "menyunat" sejumlah anggaran, seperti sosialisasi pemilu dan honorarium petugas di lapangan. Maka niat KPU menaikkan honor petugas di desa dan kecamatan sebesar Rp 10 ribu pun terancam batal. Apa boleh buat, honor bulanan mereka mentok Rp 30 ribu untuk anggota dan Rp 40 ribu untuk ketua. "Honor ini tak manusiawi," ujar Nazaruddin.

Namun masalah honor bisa membawa horor. Kualitas pemilu bisa jeblok kalau para petugasnya melempem gara-gara duit kurang. Petugas lapangan, yang diharapkan menjadi alat kontrol, bisa berbalik "main mata" dengan peserta pemilu yang banyak fulus. Pemilu 2004 melibatkan puluhan partai, 145 juta pemilih, 5,43 juta pelaksana, 543 ribu tempat pemungutan, serta dana triliunan rupiah.

Seorang pejabat KPU menduga pemotongan anggaran adalah balas dendam segelintir anggota DPR yang kesal setelah jagonya gagal ikut tender perlengkapan pemilu. Sebelumnya beberapa anggota Dewan menemui staf KPU agar pengusaha tertentu bisa ikut tender. Kekesalan mereka terlihat dari permintaan agar anggota KPU tak terlibat proses tender. Smita juga mendapat informasi serupa. "Orang KPU mengeluh sulit sekali membuat tender secara mandiri karena banyak pihak yang berkepentingan," katanya.

Namun Wakil Ketua Anggaran DPR, Arief Mudatsir Mandan, membantah tuduhan itu. Penentuan anggaran sepenuhnya berdasarkan alokasi yang ditentukan berdasarkan kemampuan negara. KPU terhitung lumayan karena menerima anggaran 75 persen dari usulan, sektor lain bahkan hanya menerima 50 persen. "Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN yang jelas diatur konstitusi saja belum terpenuhi," kata politikus PPP ini.

Adapun Ketua Komisi Hukum, Agustin Teras Narang, menilai KPU tak perlu resah, toh menerima bantuan dana dari Jepang. "KPU harus terbuka, dong, dalam soal ini," kata politikus PDIP ini, sambil membenarkan beredar isu anggota DPR berebut tender.

Safder A. Yusacc membenarkan KPU menerima bantuan dari Jepang, tapi dalam bentuk barang. Sebesar US$ 22 juta berupa kotak suara dan bilik suara, serta US$ 1 juta dalam bentuk konsultan.

Agun Gunandjar Sudarsa, anggota DPR dari Golkar, meminta KPU jangan cengeng hanya karena soal dana. Mestinya KPU bisa ngirit dengan mengutamakan tugas pokoknya menentukan alokasi kursi, daerah pemilihan, dan verifikasi partai politik. "Tender biar diurus sekretariat," katanya. Ia memastikan pemotongan itu bukan balas dendam, meski diakuinya bahwa isu anggota DPR ingin terlibat tender santer terdengar.

Jobpie Sugiharto