Tak biasanya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, 59 tahun, menjadi begitu "pendiam". Dikerubuti puluhan wartawan di kantornya, ia cuma tersenyum sambil melambaikan tangan. Nyong Flores yang biasanya ceplas-ceplos itu mendadak seperti sakit gigi.

Jacob memang sedang dapat masalah. Ia dilaporkan ke polisi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sebuah lembaga pemantau korupsi. Dalam sebuah talkshow di Metro TV, Jacob dituduh "memukul" Danang Widoyoko, aktivis ICW yang juga ikut bicara dalam diskusi itu. Tak hanya itu, Danang juga mengaku diumpat dengan kata kotor. "Sambil ngeloyor pergi, tangannya mampir ke belakang kepala saya," ujar Danang kepada TEMPO.

Insiden itu adalah buntut tudingan ICW bahwa asuransi bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dikelola oleh perusahaan yang tak legal. Padahal PT Mitra Dhana Atmharaksha, nama perusahaan itu, telah mendapat premi Rp 51 miliar dari tenaga kerja. Karena mendapat tekanan dari lawan dialognya, Jacob meninggalkan studio saat acara yang disiarkan secara langsung tersebut masih berjalan. Puluhan kru televisi dan jutaan pemirsa terkesima.

Tak aneh sebetulnya kalau Jacob temperamental. Kepada TEMPO ia mengakui sifatnya yang blak-blakan merupakan watak bawaan. Sejarah kariernya sebagai aktivis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga ditandai dengan perangainya yang keras. Tak mudah orang melupakan bagaimana dalam Kongres PDI di Medan 1993, Jakob menabrakkan jip ke gerbang gedung kongres. Ia memprotes perhelatan itu yang dianggapnya hanya untuk menyingkirkan Megawati Soekarnoputri, tokoh yang ia dukung sebagai Ketua Umum Partai.

Dilahirkan di Kota Keo, Ngada, Flores Tengah, Jacob adalah anak kepala desa yang berada. Lebih dari 500 ekor sapi dimiliki keluarga itu. Semula orang tuanya menghendaki Jacob menjadi insinyur. Tapi garis tangan membelokkan keinginan tersebut: Jacob menjadi wiraswastawan.

Kariernya sebagai aktivis buruh dimulainya dengan memimpin Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM), sebuah organisasi buruh berhaluan nasionalis. Tahun 2000 ia dipercaya memimpin Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI). Ketika pemerintah Megawati terbentuk, Jacob diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Di tengah aktivitasnya yang padat, Jacob menerima wartawan TEMPO Setiyardi dan Arif Zulkifli untuk sebuah wawancara khusus. Dalam wawancara selama dua jam tersebut sangat terasa Jacob berusaha "dingin". Tapi, dalam beberapa kesempatan, ia toh tak mampu menyembunyikan gayanya yang meledak-ledak. Berikut petikan wawancara itu.

Anda dituduh memukul aktivis ICW Danang Widoyoko dalam acara dialog di Metro TV. Bagaimana persisnya kejadian itu?

Ha-ha-ha.... Lihat saja acara tersebut di televisi. Saya tidak mau berkomentar. Kalau saya tanggapi, nanti akan menjadi polemik.

Di televisi Anda kelihatan "memegang" kepala Danang?

Saya tidak tahu, lihat saja acaranya di televisi. Yang pasti, sebagai seorang menteri, saya sudah melakukan yang terbaik untuk negara ini. Kalau dianggap masih ada kekurangan, harap dimaklumi. Saya cuma manusia biasa. Saya bukan malaikat, yang bisa melihat seluruh dunia.

Mengapa saat wawancara tersebut Anda terlihat emosional?

Saya tidak memukul, kok. Ah, Anda jangan memancing-mancing saya. Saya merasa tidak punya musuh. Tapi kalau ada yang cari masalah, silakan saja.

ICW melaporkan Anda ke polisi. Anda siap diperiksa?

Saya selalu siap. Diperiksa polisi pun saya siap. Saya orang yang gentle. Dulu, ketika belum berkuasa, masih kere, saya selalu siap diperiksa. Apalagi sekarang sudah jadi menteri. Sekarang bola ada di tangan mereka. Mereka bisa memilih jalur hukum atau berdamai. Yang penting saat ini saya tak mau berpolemik lagi.

Kabarnya, sebelum acara itu, Anda tidak diberi tahu bahwa akan disandingkan dengan aktivis ICW. Betulkah Anda merasa dijebak?

Anda jangan memancing-mancing saya. Begini, saya ceritakan apa yang terjadi tapi ini hanya untuk Anda saja (selama setengah jam Jacob Nuwa Wea dengan berapi-api menceritakan versinya tentang insiden itu. Sayang ceritanya itu off the record).

ICW menuding perusahaan asuransi TKI, PT Mitra Dhana Atmharaksha, ilegal. Benarkah?

Kalau memang dianggap ilegal, silakan dilaporkan. Bila terbukti bahwa asuransinya salah, saya akan mencabut penunjukannya. Tapi, setahu saya sih, tidak ada masalah dengan perusahaan asuransi tersebut. Sebelumnya kami sudah mendapat informasi dari Departemen Keuangan.

Betulkah Anda memerintahkan massa dari Banteng Jakarta dan Eksponen 27 Juli untuk mendemo ICW?

Aduh, saya tidak tahu-menahu soal penyerbuan itu. Sebagai menteri, tak mungkin saya memerintahkan penyerbuan itu. Tapi saya memang mempunyai banyak "rakyat". Ada jutaan pengikut saya. Tentu saja saya tak bisa mengontrol gerakan mereka setiap saat. Yang bisa saya sampaikan, saya tidak pernah memerintahkan mereka menyerbu ICW atau lembaga lain.

Insiden ini bukan yang pertama, sebelumnya Anda juga berpolemik dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin malah menyarankan Anda supaya mundur?

Sebenarnya saya berteman baik dengan dia. Masalahnya dia ngomong melulu. Muhaimin Iskandar terlalu menggebu-gebu. Ini dimulai dari persoalan Nunukan (TKI yang telantar setelah dipulangkan dari Malaysia?Red). Saya heran, kok sekarang malahan dia meminta saya mundur. Tapi sudahlah. Saya sudah menganggap persoalan tersebut selesai. Kalau dia masih merasa bermasalah, itu urusan dia. Ha-ha-ha....

Anda merasa banyak musuh?

Saya kok tidak merasa punya musuh. Teman-teman di DPR tahu bahwa saya sudah bekerja keras untuk mengurus TKI. Tak ada masalah.

Apa tanggapan Presiden Megawati?

Mbak Mega mendengar bahwa saya disuruh mundur oleh DPR. Mbak Mega minta saya bekerja terus. Saya ini jadi menteri karena ditunjuk Presiden, bukan DPR.

Sebagai bekas aktivis, Anda memimpin departemen dengan keras?

Untuk menghadapi mafia dan calo, saya harus menggunakan cara yang keras. Itu pun tetap saja masih banyak perusahaan jasa tenaga kerja (PJTKI) yang nakal. Lihat saja kondisi di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Di sana banyak pemerasan dan penipuan.

Bagaimana Anda mengatasi persoalan itu?

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan jabatan yang berat. Seperti yang sering saya katakan, persoalan TKI sebenarnya bukan persoalan saya sendiri. Ini persoalan bangsa yang harus ditangani oleh sembilan departemen juga kepolisian. Tapi, kalau saya mengatakan hal ini, saya dibilang cuma mengeluh.

Kabarnya Anda merasa tak didukung kabinet dalam menyelesaikan masalah TKI?

Saya sulit memberikan komentar tentang hal itu. Saya cuma bisa bilang, saya akan memberikan yang terbaik.

Kami mendengar dalam sebuah rapat kabinet Anda menggebrak meja ketika seorang menteri koordinator sedang bicara?

Ha-ha-ha.... Anda tahu dari mana? Itu urusan internal kami. Tapi soal suara saya yang keras itu sudah bawaan. Watak saya memang keras. Saya tidak bisa menutup-nutupi sesuatu. Kalau saya tidak senang, saya akan mengatakan di depan orangnya. Saya selalu bilang "Jangan ada dusta di antara kita". "Katakanlah sejujurnya". Ha-ha-ha....

Dengan kasus TKI ini, banyak kalangan yang meragukan kemampuan Anda?

Saya adalah orang yang sangat memahami dunia perburuhan. Saya menganggap persoalan ini seperti sebuah seni.

Menghadapi semua persoalan ini, Anda merasa tugas Anda berat?

Sekarang orang bebas bicara tentang apa saja. Orang selalu melemparkan kritik. Saya selalu siap dikritik asal sesuai dengan fakta yang ada. Tentu saja tetap harus ada etika dan sopan santun dalam perbedaan. Sebagai seorang Katolik, persoalan ini saya anggap sebagai salib saya. Saya akan memikul salib tersebut.

Anda religius sekali. Rajin ke gereja?

Nggak juga. Kalau ada kesibukan, ya nggak ke gereja, ha-ha-ha....

Sejauh mana kerja sama antardepartemen terjalin untuk mengatasi masalah TKI?

Dalam rapat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kami bertemu. Saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan lain lain. Hasilnya sudah ada. Misalnya, paspor untuk TKI kini diberikan untuk masa tiga tahun, bukan lima tahun. Ini untuk membedakan antara TKI dan yang bukan TKI.

Dibandingkan dengan di Filipina, perlindungan TKI sangat buruk?

Dibandingkan dengan Filipina, kita memang tertinggal jauh. Soalnya, mereka telah menjadikan pengiriman tenaga kerja sebagai sebuah industri. Mereka mempunyai dua undang-undang yang mengatur tenaga kerja mereka di luar negeri. Sedangkan kita hingga kini tak memiliki undang-undang. Soal TKI cuma diatur dalam sebuah peraturan menteri. Akibatnya, perlindungannya tak memadai.

Lo, mengapa kita tak segera memproses undang-undang itu? Kabarnya, rancangannya justru mentok di departemen Anda?

Anggota DPR memang telah mempertanyakan itu. Saat ini bolanya ada di pemerintah. Tapi, karena harus dibahas interdepartemen, jadi memakan waktu. Saya berharap sudah bisa menjadi undang-undang pada triwulan pertama 2004.

Nurcholish Madjid pernah mengusulkan agar pengiriman TKI dihentikan hingga aturan dan perundangannya lebih jelas?

Harus dibedakan yang dimaksud Cak Nur itu TKI formal atau informal. Saya tidak setuju pengiriman TKI dihentikan meski itu menyangkut TKI informal. Kita sangat membutuhkan lapangan kerja yang di dalam negeri jumlahnya sangat terbatas. Tolong jangan dilihat sisi buruknya saja. Cobalah Cak Nur datang ke kampung-kampung di Jawa Timur. Cak Nur akan bertemu TKI yang sukses.

Mengapa pembenahan soal TKI menjadi ruwet?

Sejak sebelum berangkat, TKI sudah menghadapi banyak masalah. TKI yang pergi secara ilegal, misalnya, pasti akan menuai masalah. Kalau ada apa-apa, kami tak akan bisa menolong. Namun yang legal juga bermasalah. Kita semua tahu bahwa kualitas TKI masih rendah. Mereka tak menguasai bahasa asing dan hanya memiliki keterampilan yang terbatas.

Inikah penyebab terjadinya penganiayaan TKI?

Ya, soal kualitas TKI itu berperan besar. Pemukulan dan pemerkosaan terjadi di mana-mana. Di Indonesia sendiri banyak pemerkosaan, kan? Untuk mengatasinya, empat bulan terakhir saya sudah meminta TKI yang dikirim hanya yang berkualitas. Untuk yang ke Arab mereka harus bisa bahasa Arab. Selain itu, kami bekerja sama dengan Fakultas Psikologi UI untuk membentuk lembaga uji kompetensi. Para TKI harus lulus psikotes.

Mengapa TKI kita tidak kompetitif?

Kualitas dan produktivitas tenaga kerja kita rendah. Ini buah dari sistem pendidikan yang buruk. Pendidikan kita tak sesuai dengan kebutuhan pasar. Orang asal lulus saja dari sekolah: bisa kerja sukur, kalau nggak bisa ya jadi urusan Menteri Tenaga Kerja.

Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita?

Beban kurikulum kita terlalu banyak. Tidak fokus. Tapi saya harap pernyataan ini tak menyinggung teman saya yang jadi Menteri Pendidikan. Orang kita gampang tersinggung.

Saat ini banyak TKW yang terjebak menjadi pelacur. Apa yang Anda lakukan?

Itu pasti TKI ilegal atau TKI legal yang kemudian lari sehingga menjadi ilegal. Padahal sudah kami beri tahukan, kalau lari harus ke kedutaan. Kami sudah membekali alamat kedutaan. Kami telah bekerja sama dengan Departemen Luar Negeri untuk mengatasi persoalan seperti itu. Memang ada keterbatasan sumber daya manusia dan dana. Ratusan ribu TKI di Arab Saudi, misalnya, tak mungkin terlayani oleh perangkat kedutaan yang sedikit itu.

Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab melindungi TKI?

PJTKI harus bertanggung jawab secara langsung. Mereka yang paling tahu soal pemberangkatan dan penempatannya. Kalau mereka tak peduli, izinnya akan dicabut. Selama saya menjabat, sudah 16 PJTKI yang izinnya dicabut dan 25 PJTKI yang diskors.

Tiap hari ada TKI yang pulang dan masuk RS Kramat Jati karena dianiaya. Anda rajin menengok mereka?

Penempatan mereka di RS Kramat Jati merupakan kebijakan pemerintah. Pemerintah menalangi biaya perawatannya. Sekarang memang saya tak pernah datang ke RS Kramat Jati. Soalnya nanti malah dibilang cari muka. Biarlah persoalan tersebut diurus anak buah saya.

Menurut Anda, apakah kasus TKI ini akan menjatuhkan pamor Anda dan pamor PDI Perjuangan? Pemilu 2004 sudah dekat, lo?

Saya yakin PDIP tetap akan menang. Soal turun atau tidak, tergantung sudut pandangnya. Sewaktu susah saja, PDIP menang, apalagi sekarang. PDI Perjuangan selalu mengoreksi diri.

Selain kasus TKI, penggusuran di Jakarta diduga akan menurunkan popularitas PDIP?

Itu bukan salah PDIP saja. Kabinet ini tidak hanya berisi PDIP. Lagi pula, kalau mereka meninggalkan PDIP, siapa yang akan membela mereka kelak?

Anda yakin Megawati akan menang di Pemilu 2004?

Mega akan kembali menang. Kondisi sekarang membutuhkan orang seperti Mega. Dia tidak pernah bikin polemik. Tidak seperti saya yang emosional.

Mengapa PDI Perjuangan selalu dirundung konflik?

Konflik selalu ada di mana pun. Suami-istri pun bisa konflik. Yang ingin saya katakan ke mereka (kader PDIP), kalau sudah tidak suka dengan PDI Perjuangan, silakan keluar. Nggak usah cuap-cuap di luar.

Anda pernah menyampaikan pesan tersebut secara langsung?

Sering. Saya tak perlu menyebut namanya. Saya bilang, kalau mau keluar, ya, silakan. Tidak usah ribut dan memaki-maki PDI Perjuangan. Mereka justru harus berterima kasih karena sempat menjadi anggota DPR.

Isu komersialisasi jabatan oleh kader PDIP juga cukup santer. Komentar Anda?

Memang ada aroma kurang sedap soal itu. Tapi tidak semua posisi penting sekarang diisi orang PDI Perjuangan. Saya juga pernah mendapat surat kaleng yang menyebut saya mengkomersialkan jabatan. Cek saja. Saya tak pernah meminta uang dari para pejabat yang akan naik.

Karena kasus TKI ini, Anda siap jika tak lagi dipakai dalam kabinet berikut?

Kalau Mbak Mega tidak memakai saya lagi, ya tidak apa-apa. Saya akan pulang kampung dan menikmati hari tua. Saya yakin anak-anak saya bisa hidup. Bapaknya saja yang sekolahnya tidak jelas bisa hidup dan jadi menteri. n

Jacob Nuwa Wea Tempat, tanggal lahir: Flores, 14 April 1944 Riwayat Pendidikan: Akademi Perburuhan Indonesia Jakarta (tamat 1978) Riwayat Pekerjaan: Direktur PT Primacon Jaya Dinamika (1980-1985) Anggota MPR Fraksi PDI (1987-1989) Manajer Umum dan Personalia PT Cipta Panel Utama (1995-1997) Anggota DPR Komisi Kependudukan dan Kesejahteraan (1999) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2000-sekarang) Pengalaman Organisasi: Ketua Cabang Kesatuan Buruh Marhaenis (1967-1973) Ketua DPC PNI Pasar Rebo (1971-1973) Wakil Ketua DPD PDI Jakarta (1984-1988) Ketua Umum Federasi SPSI (2000-sekarang) Anggota Majelis Permusyawaratan Partai PDI Perjuangan (2000-sekarang)