DENGAN jumlah pengangguran terbuka mendekati 10 juta dan pengangguran tak kentara mencapai 40 juta, kursi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di republik ini bukanlah kedudukan yang nyaman benar-benar. Kebetulanpada saat ini kursi tersebut diduduki oleh tokoh lumayancolorful: Jacob Nuwa Wea. Mudah dipahami jika di sana-siniterjadi "senggolan" dan "kontroversi".

Jacob, yang berperawakan besar dan bersuara lantang,itu datang dari Flores, Nusa Tenggara Timur, tempat orangbiasa bicara terbuka dan apa adanya. Ia juga tak pernahmenutupi latar belakangnya yang keras, dan dengan enteng bisamengatakan bahwa sekolahnya "tidak jelas". Di bidangperburuhan—yang selama rezim Orde Baru dihaluskan menjadi "tenagakerja"—Jacob mulai dari bawah sekali. Dengan kata lain, diabukan anak kemarin.

Segera setelah dilantik menjadi menteri, Jacob denganringan berkata, "Kalau DPR dan masyarakat menilai saya tidakberhasil, saya siap mundur." Tetapi, pekan lalu, tak kurangmantap pula Jacob mengatakan, "Saya ini jadi menteri karenaditunjuk presiden, bukan karena DPR." Ia kemudianmelanjutkan, "Saya… siap dikritik…. Tentu saja tetap harus ada etikadan sopan santun dalam perbedaan." Nah, "etika" dan "sopansantun" itulah yang pekan-pekan ini menjadi kontroversi barudi sekitar Jacob.

Tersebutlah dalam acara talk show di stasiun televisikomersial, Metro TV, dua pekan lalu, seorang aktivis IndonesiaCorruption Watch (ICW) mengaku dipukul oleh Jacob, yangdalam acara tersebut justru menjadi satu di antara narasumber.Sang aktivis memang mempersoalkan penunjukan perusahaanpengelola asuransi tenaga kerja Indonesia (TKI) yangdianggap ilegal, padahal menyangkut premi senilai Rp 51 miliar.

Kepada majalah ini, Jacob dengan lugas mengatakan,"Saya tidak memukul." Karena pihak ICW sudah memastikanakan membawa masalah ini ke depan hukum, dan di sana kelakrekaman elektronik tentu bisa diputar ulang untukmenjernihkan duduk perkara, sebetulnya tak lagi diperlukan polemik disekitar "memukul" atau "tidak memukul" ini. Yangdisesalkan adalah "kunjungan" sejumlah orang ke kantor ICWdengan tuntutan agar lembaga tersebut mengajukan permohonanmaaf kepada Jacob Nuwa Wea.

Jacob mengaku tidak tahu-menahu, apalagimemerintahkan "kunjungan" itu. Tapi ia mengaku punya banyak "rakyat",bahkan jumlahnya sampai jutaan. Meski jumlah itu bisadiperdebatkan, sebagai orang lapangan tentulah tak perludiragukan kemampuan Jacob menggalang pengikut. Ia pernahmembuktikan hal itu pada Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia(PDI) di Medan, pada 1993, hingga pada pengambilalihankepemimpinan Kongres.

Banyak orang mengatakan Jacob gagal sebagai MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi. Kalau begitu, siapakah menteriyang berhasil dalam jabatan tersebut, khususnya selama limatahun terakhir? Jacob, seperti diungkapkan seorang aktivisburuh, juga menjadi bagian dari kebijakan makro pemerintah,yang tidak berhasil memecahkan berbagai masalah krusial diTanah Air, termasuk masalah tenaga kerja dan transmigrasi. Dengankata lain, Jacob juga tersandera oleh kebijakan makro itu.

Masalah TKI memang seperti memuncak di masa Jacob.Tapi, selama menjabat, ia sudah mencabut izin 16 perusahaanpengerah jasa tenaga kerja dan menskors 25 lainnya. PadaJanuari-Maret tahun ini, ia malah menghentikan pengiriman TKIke luar negeri dengan maksud meningkatkan kualitasmereka. Pengiriman itu dibuka lagi pada 1 April, antara lainkarena banyaknya tuntutan dari perwakilan negara sahabat,terutama Timur Tengah. Dalam kemelut PT Dirgantara Indonesia,Jacob bersiteguh menentang pemecatan massal.

Dengan kebiasaannya yang terbuka dan mudah berteman, kali ini pun kita berharap Jacob tak berubah. Apalagi, dalam posisi menteri, terkait sejumlah aspek yang mengacu pada etika dan sopan santun, seperti yang Jacob harapkan dilakukan orang terhadap dirinya. Dalam posisi menteri, juga terkait amanat yang dititipkan oleh jabatan itu untuk penyelenggaraan kekuasaan yang beradalat, bukan yang adigang adigung adikara.