BANYAK tesis tentang pesantren yang menyebutkan lima unsur penting di dunia "kerajaan kecil" itu. Kelimanya tak bisa dipisahkan: kiai, santri, masjid, pondok, dan kitab kuning?disebut begini karena kertasnya, selain gampang dilepas, sering berwarna kekuningan. Kalau saja tesis yang kemudian banyak dibukukan itu dicetak ulang, mungkin ada baiknya penulisnya menambahkan satu unsur mutakhir dalam bab tersendiri: kiai khos. Tak jelas dari mana asal-usul kata ini. Tak jelas juga siapa yang pertama kali memakai istilah yang kurang-lebih berarti "kiai utama" atau "kiai yang menjadi primadona karena kekhasannya" itu.

Tak bisa disangkal, istilah dan belakangan juga semacam pelembagaan kiai khos ini jelas berkaitan dengan Abdurrahman Wahid. Mereka inilah yang berada di sekitar Gus Dur menjelang dan ketika kiai asal Jombang itu menjadi Presiden RI keempat.

Para kiai unggul ini juga yang dianggap sebagai faktor pendorong penting sampai akhirnya Gus Dur bersedia masuk Istana?selain atas pengaruh politik Amien Rais, yang kala itu menggalang partai-partai Islam dalam Poros Tengah. Dalihnya merujuk pada kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashaalih, mencegah terjadinya kerusakan lebih diutamakan ketimbang mencari manfaat. Waktu itu, kabarnya banyak tokoh Islam yang belum bisa menerima presiden perempuan. Cucu pendiri NU Hadratus Syekh Hasyim Asy'ary itu akhirnya bersedia maju ke gelanggang pencalonan presiden untuk "bertarung" dan akhirnya mengungguli Megawati di Sidang Umum MPR 1999. Doa para ulama pesantren itu diyakini makbul.

Begitu Gus Dur berkuasa, para kiai top itu ikut-ikutan jadi kinclong. Para pejabat, baik sipil maupun militer, rasanya kurang mantap kalau tak sowan kepada mereka?dari urusan promosi jabatan sampai sekadar ngalap barakah. Ada empat nama yang kerap disebut-sebut dalam lingkaran elite kiai ini: Kiai Abdullah Faqih Langitan (Tuban), Kiai Abdullah Abbas Buntet (Cirebon), Kiai Idris Marzuki Lirboyo (Kediri), dan Kiai Mas Subadar (Pasuruan). Ada juga sejumlah nama lainnya, tapi agaknya tak sepopuler mereka. Kalau merujuk pada seringnya Gus Dur minta saran dan pendapat, dua nama yang pertama adalah yang paling besar pengaruhnya. Para kiai itu termasuk penggagas berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang kerap didengungkan sebagai "anak kandung yang sah" dari Nahdlatul Ulama.

Di zaman Gus Dur itu, yang terjadi adalah simbiosis mutualisme, kedekatan kiai dengan Istana membuat mereka seakan punya pengaruh politik di pentas nasional. Sebaliknya, banyak keputusan strategis Gus Dur yang seakan bertambah bobotnya dengan sokongan melimpah para kiai masyhur tadi. Puncaknya, ketika dekrit hendak dikumandangkan, kiai tersebut ramai-ramai berkumpul di Jakarta. Mereka mengirimkan tausiah, nasihat, seruan, wejangan, agar Gus Dur mengeluarkan dekrit presiden, setelah dipojokkan posisinya oleh MPR. Kita tahu, si Gus, yang tak didukung kekuatan memadai di MPR, akhirnya dilengserkan tanpa ampun. Para kiai itu pun ikut "menangis".

Banyak yang beranggapan bahwa itulah saat yang tepat bagi para kiai aam ini untuk kembali berfungsi sebagai penjaga moral bangsa. Mereka cukuplah mendidik barisan umat di akar rumput di pedesaan, kaum nahdliyin, jam'iyah NU, yang merupakan ormas Islam yang punya massa terbesar di Indonesia. Peran inilah yang mereka jalani sampai ketika reformasi meletus, Soeharto jatuh, dan dibuka keran multipartai. Mereka terpanggil untuk "berijtihad" lewat jalur politik. Agar spirit "kembali ke khitah 1926" tetap terpelihara, NU tetap dipertahankan melaju di jalur pendidikan, keagamaan, dan sosial?yang pernah tak terurus gara-gara sibuk berpolitik. Politiknya? Ya, itu tadi, melahirkan PKB.

Sentuhan NU dengan politik memang bukan barang baru. Organisasi ini pernah menjadi partai politik, dan ikut pula bertarung dalam pemilu di zaman Orde Lama. Namun, sejak muktamar Situbondo pada 1984, jam'iyah kaum santri ini memilih tak berpolitik praktis. Namun figur-figur kiainya, ustadnya, gusnya, tak serta-merta bisa diredam dalam berkecimpung dengan urusan kekuasaan. Mereka toh tetap ingin terlibat baik langsung maupun tak langsung. Dan ini bukan perkara halal-haram?karena memang tak diatur dalam dalil naqly. Banyak di antara mereka yang bergabung dengan Partai Golkar, PPP, PNU, dan partai lain.

Pendek kata, para kiai itu, termasuk yang khos, "tergoda" pula untuk berperan dengan berbagai motif di baliknya. Maka alangkah eloknya jika mereka tak cuma mengurusi perkara remeh-temeh seperti pencalonan (atau mencaloi) pejabat birokrasi di daerahnya, atau sibuk ikutan mendukung tender proyek seorang cukong yang sama sekali berada di luar wilayah kapasitasnya.

Lebih baik jika mereka berbicara (bahkan berteriak) soal kenegaraan yang lebih mendasar: rusaknya akhlak akibat korupsi, terorisme yang mengatasnamakan agama, setan narkoba, pengangguran, kriminalitas yang menggila, atau penggusuran. Dalam skala yang lebih sempit, internal, karena menyangkut keluarga sendiri, mereka pun seyogianya berani menyuarakan sikapnya ihwal pencalonan Gus Dur sebagai presiden mendatang. Menimbang faktor kesehatan dan handicap yang melekat, seyogianya para kiai berani menyampaikan kebajikan walau terdengar pahit?dengan berpegang pada hadis, argumentasi kuat, dan cara yang bijaksana.

Kemampuan untuk berani bersikap inilah yang akan menghindarkan mereka dari sindiran Imam Al-Ghazali?dalam kitab magnum opus-nya, Ihya Ulumuddin?sebagai ulama su', ulama berperilaku tak terpuji, yang bisanya cuma menjilat penguasa.