PERAN kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) memiliki posisi sentral dalam wajah politik kaum nahdliyin. Para ”kiai waskita” yang dianggap memiliki berbagai kelebihan itu ditunggu-tunggu ”isyarat langit-nya” dan menjadi mediator petunjuk yang mahakuasa dan kehendak politik para politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), anak kandung NU. Berikut ini cuplikan sepak terjang kiai yang doanya dianggap makbul itu.

September 1999

Musyawarah kiai NU se-Jawa di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur, dipimpin K.H. Abdullah Faqih, seorang kiai sepuh yang disegani, memutuskan Abdurrahman Wahid sebaiknya tidak usah maju ke gelanggang pencalonan presiden. Gus Dur sebaiknya menjadi guru bangsa saja.

Oktober 1999

Kiai khos bertemu kembali di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta, untuk menyatukan persepsi dan menanyakan kepada Gus Dur soal beda ”sinyal” yang diterima kiai Langitan. ”Isyarat langit” lain diterima Pesantren Rembang, Jawa Tengah, dan Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Isyarat yang diterima dua pondok itu menyebut Gus Dur maju terus.

Awal Desember 1999

Setelah Gus Dur menziarahi makam para leluhurnya di Jombang, Jawa Timur, kiai khos merestui Ketua PBNU Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden dalam Sidang Umum MPR Desember 1999. Apalagi saat itu gencar ”gerilya” politik Fuad Bawazier dan Amien Rais dari Poros Tengah. Kiai Muchit Muzadi dari Jember, Jawa Timur, yang sempat bertemu dengan Fuad Bawazier, memberikan peringatan, ”Gus Dur sebagai azimat NU jangan sampai dicederai orang lain. Wong, dipakai sendiri saja ngati-ati.”

Pertengahan Desember 1999

Bertempat di Hotel Acacia, Salemba, Jakarta, para kiai beken itu berzikir dan mendoakan Gus Dur menjadi presiden, sehari sebelum pemilihan presiden dalam Sidang Umum MPR. Esoknya, 16 Desember 1999, Gus Dur terpilih sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR. Sedangkan Megawati menjadi wakilnya.

Juli 2000

Di Malang, Jawa Timur, para ulama NU mengundang Wakil Presiden Megawati dan Akbar Tandjung. Pertemuan ditujukan meredakan perseteruan antara Presiden dan DPR menjelang Sidang Tahunan Agustus 2000.

November-Desember 2000

Kiai-kiai sepuh NU menggelar wirid dan istikharah untuk membentengi Presiden Abdurrahman setelah muncul isyarat mimpi seorang kiai bahwa Gus Dur dikepung pisau. Saat itu gempuran dari mantan sekutunya, politikus Poros Tengah, semakin keras.

Maret 2001

Sekitar 400 ulama NU berkumpul di Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, untuk membentengi Presiden Abdurahman dari upaya mempermalukan cucu pendiri NU itu oleh lawan politiknya di DPR dan MPR.

Mei 2001

Makin solidnya musuh politik Gus Dur di DPR membuat khawatir kiai sepuh. Para kiai waskita itu pun menggelar pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan mengundang Menteri Pertahanan Mahfud Md. untuk menjelaskan peta ”terkini” perpolitikan nasional.

Juli 2001

Menjelang kejatuhan Gus Dur, para kiai khos berkumpul di Pondok Pesantren Assidiqiyah, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, milik K.H. Noer Iskandar Sq. Hasilnya, para kiai itu sepakat mendaulat Gus Dur tetap menjadi presiden sampai 2004.

21 Juli 2001

Atas desakan dan dorongan sejumlah kiai khos yang mendatangi Gus Dur di Istana Negara, Presiden Abdurrahman akhirnya mengeluarkan dekrit presiden.

23 Juli 2001

Lewat Sidang Istimewa MPR, dengan Ketetapan Nomor II MPR Tahun 2001, Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatan presiden. Selanjutnya, posisinya sebagai presiden ditempati Megawati.

Januari 2002

Upaya islah (perdamaian) antara Gus Dur dan Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan kabinet Megawati, yang diprakarsai kalangan ulama khos NU di Tuban, Jawa Timur, gagal. Matori tak hadir dalam pertemuan tersebut. Ia sibuk merencanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa PKB Batu Tulis di Jakarta.

Juni 2003

Kiai khos Jawa Timur menentang calon Gubernur Jawa Timur dukungan Gus Dur, Abdul Kahfi. Kiai sepuh Jawa Timur masih meragukan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu sebagai anggota keluarga besar nahdliyin. Para kiai NU Jawa Timur menilai Imam Utomo lebih bermanfaat bagi masyarakat. Imam akhirnya menang dan terpilih sebagai gubernur untuk kedua kalinya.

Agustus 2003

Dalam pertemuan di Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien, Rembang, Jawa Tengah, para kiai khos berharap PKB tetap bisa tampil dalam Pemilu 2004, meredam konflik internal, dan mendekatkan PKB dengan para kiai yang merupakan simpul NU.

September 2003

Sebanyak 54 ulama atau kiai khos Nahdlatul Ulama mengancam menggelar musyawarah luar biasa dan mendesak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membentuk partai baru jika DPP PKB tidak segera mencabut keputusannya meneruskan kebijakan Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid mereposisi Saifullah Yusuf dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PKB. Dalam voting rapat pleno PKB, Gus Dur ”kalah” suara dan Saifullah tetap dipertahankan di posisi semula.

Oktober 2003

Bertajuk pertemuan 1.000 kiai, di Batu Ceper, Tangerang, Banten, muncul gagasan bahwa pencalonan Gus Dur sebagai presiden dari PKB dalam bursa pemilihan presiden pada Pemilu 2004 belum final. Pernyataan ini seperti ”menantang” suara PKB pusat, yang akan kembali mengusung Gus Dur dalam bursa pencalonan presiden.

Edy Budiyarso