Moeslim Abdurrahman
Antropolog dan pemerhati NU

NAHDLATUL Ulama (NU) adalah organisasi Islam yang unik. Biarpun secara nasional NU merupakan organisasi yang modern, komposisi kepengurusannya mencerminkan perwakilan dari subkultur pesantren. Kiai terkenal biasanya punya khadam yang duduk dalam kepengurusan organisasi ini. Karena itu, bisa dikatakan bahwa NU adalah semacam konfederasi pesantren, yang keputusan politiknya tidak bisa lepas dari pengaruh para kiai, terutama kiai yang dianggap sepuh dan memiliki kewibawaan yang disebabkan oleh kealimannya. Untuk gampangnya, dalam lingkungan pesantren, terdapat dua wilayah NU, yaitu NU kultur dan NU struktur. Secara teoretis, NU kultur, yang merupakan dunia para kiai, tentu lebih berkuasa ketimbang para khadamnya yang duduk dalam struktur, apakah mereka itu kaum politikus atau para pengusaha dan haji yang kaya. Inilah bentuk patronase kiai yang selama ini menyangga kehidupan subkultur pesantren, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Dalam muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur, yang menaikkan Abdurrahman Wahid menjadi ketua, peran kiai sepuh seperti Kiai Machrus Aly dari Lirboyo dan Kiai Ali Maksum dari Krapyak, di samping Kiai As'ad Syamsul Arifin sendiri sebagai tuan rumah muktamar itu, sangat menentukan. Kiai sepuh seperti ini melebihi suara utusan muktamar. Merekalah yang akhirnya menghentikan kepemimpinan Idham Khalid, politikus yang dengan hebatnya sekian puluh tahun bertahan menjadi khadam para kiai dengan loyal karena tawaduknya yang tinggi. Idham Khalid turun bukan karena hebatnya tokoh Gus Dur pada saat itu, yang relatif baru pulang dari Timur Tengah, tapi karena memang hubungannya dengan para kiai sepuh itu sudah begitu tidak tertolong dan Gus Dur muncul sebagai jalan keluar dari konflik internal yang meruncing.

Pada mulanya, bahkan dari sudut pandang kiai-kiai sepuh, Gus Dur saat itu bukanlah yang ideal memimpin NU. Apalagi orangnya berpikir liberal dan suka aneh-aneh, misalnya menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Kiai Machrus Aly merasa paling tidak srek dengan posisi itu. Katanya, bagaimana bisa seorang tokoh NU kok ikut ketoprak. Tapi, karena Gus Dur adalah santri utama Kiai Ali Maksum, keraguan tentang patut-tidaknya Gus Dur menjadi Ketua NU akhirnya bisa dijelaskan. Apalagi, menjelang pemilihan itu, entah bagaimana ada pengakuan dari seorang kiai di Jember yang dilaporkan kepada Kiai Achmad Siddiq bahwa dalam mimpinya setelah salat istikharah ternyata ia melihat Wahid Hasyim. Beliau ini sedang sibuk, dengan keringat di sekujur badannya, menata kursi dalam arena muktamar di Situbondo itu. Perihal mimpi ini kemudian dibawa dalam sidang para kiai ahlul halli wal aqdi, ya, beberapa kiai sepuh itu, maka berketetapanlah mereka untuk melaksanakan amanah mimpi tersebut: menjadikan Gus Dur sebagai Ketua NU yang baru.

Percaya tidak percaya, Gus Dur terpilih menjadi ketua saat itu tidak hanya karena muktamar, tapi karena munculnya institusi politik yang tidak biasa, yaitu hasil mimpi seorang kiai. Sudah tentu yang bermimpi ini tidak sembarang kiai karena hanya kiai yang betul-betul kiailah, berdasarkan ukuran fikih dan moralitas kesufian tertentu, yang pengakuan spiritualnya (seperti mimpi tersebut) boleh menjadi dasar keputusan politik. Dalam muktamar NU di Krapyak, Yogyakarta, posisi Gus Dur tetap selamat biarpun Kiai As'ad tidak senang kepadanya. Apa pun serangan politik yang dilancarkan, di bawah lindungan otoritas gurunya (yaitu Kiai Maksum), Gus Dur terpilih kembali.

Ini semua menunjukkan bahwa selama seorang khadam masih memiliki patron kiai sepuh yang kuat, posisinya dalam struktur NU sulit digoyahkan. Sebab, NU hanyalah mikro dari realitas kultural NU yang lebih luas yang tidak hanya meliputi wilayah politik semata-mata. NU kultural itu meliputi semua aspek kehidupan ahlussunnah wal jama'ah, dari soal mencari barakah, mencari istri dari nasab kiai tertentu, sampai soal mimpi tadi—sesungguhnya, dalam kitab fiqh as-siyasah karangan Imam Al-Mawardi pun, "lembaga politik mimpi" seperti ini belum dicantumkan. NU kultural itulah sesungguhnya wilayah sumber legitimasi massa NU dan bagaimana seorang kiai ditentukan masih dipercaya atau tidak oleh umatnya masing-masing. Kiai, memang, bukanlah jabatan, karena pengakuan seseorang sebagai kiai merupakan social recognition, diakui oleh masyarakatnya sendiri. Pengakuan itu bisa semakin kuat, atau tiba-tiba merosot, bergantung pada ukuran mana umat menilainya.

Dalam muktamar di Cipasung, Jawa Barat, kendati kiai sepuh generasi Kiai Maksum tinggal beberapa, sesungguhnya Gus Dur tidak punya masalah dengan mereka. Masalah Gus Dur saat itu merupakan soal dia dengan pemerintah karena Soeharto tidak senang dengannya. Abu Hasan, rivalnya saat itu, bukanlah tandingan Gus Dur di depan para kiai sepuh. Sikap Gus Dur yang tidak mau berkompromi dengan pemerintah yang represif, memang, hampir saja menimbulkan kekhawatiran, jangan-jangan NU-nya akan menjadi korban kezaliman Soeharto. Sehingga ada saja yang menganjurkan agar Gus Dur mengalah untuk mundur demi umat, katanya. Namun, karena dukungan para kiai tetap kuat, apa pun operasi politik yang dilakukan pemerintah, akhirnya gagal juga. Dan Gus Dur bertahan sampai muktamar di Kediri, Jawa Timur, tempat ia kemudian mundur, bukan karena ia tidak didukung lagi oleh kiai, melainkan karena ada maqom lain yang lebih tinggi untuknya, yaitu menjadi presiden yang tidak hanya direstui para kiai, tapi bahkan, seperti katanya, "diminta oleh para kiai sepuh," termasuk kiai "Langitan".

Gus Dur, seorang khadam kiai-kiai NU yang memang "setia"—sebanding dengan "kesetiaan" yang pernah ditunjukkan Idham Khalid di depan para kiai—tatkala berada di Istana tentu tidak menganggap remeh betapa pentingnya dukungan para kiai sepuh ini. Kerena itu, Gus Dur tetap menjaganya. Bahkan, lebih dari itu, Gus Dur selalu mengesankan bahwa kekuasaannya adalah amanat dari para kiai yang diwakili oleh kelompok elitenya, yang kemudian entah siapa yang melansirnya disebut sebagai "kiai-kiai khos".

Sewaktu Gus Dur turun, memang, para kiai khos tidak bisa berbuat banyak. Itu soal lain, suatu soal yang tidak ada kaitannya dengan apakah legitimasi Gus Dur sebagai tokoh NU dipersoalkan. Buktinya, tatkala Gus Dur hendak menghukum Matori Abdul Djalil, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (saat itu) yang dianggap melakukan "pengkhianatan" politik, hukuman itu sangat efektif pengaruhnya di wilayah kultural NU, sehingga Matori menempuh jalan hukum yang sesungguhnya tidak berarti. Apalagi, di mata para kiai khos ini, Matori memang tidak pernah punya pengaruh karena pengaruhnya menumpang pada khadam kiai yang bernama Abdurrahman Wahid, kendati sebenarnya, melihat kemampuan ilmunya, semua orang mengakui bahwa Gus Dur adalah seorang kiai. Dan sebagai seorang kiai, ia tahu persis bagaimana harus berhubungan dan bergaul dengan para kiai. Bahkan tidak hanya itu, hanyalah dia seorang khadam yang betul-betul tahu siapa yang sesungguhnya patut dipilih sebagai kiai-kiai khosnya.

Orang seperti Gus Dur, selain tahu secara kekiaian bagaimana memilih kiai khos, juga paham secara politik memilah kiai mana yang saat dibutuhkan dapat berperan sebagai sumber legitimasi untuk dasar keputusan politik yang mendatangkan kemaslahatannya. Sebab, pada dasarnya, kiai-kiai khos ini sebagai kategori politik muncul dalam permukaan realitas politik bukanlah akal-akalan, melainkan selalu bersamaan dengan proses "a political reconstruction", apalagi tatkala NU struktur membutuhkan dukungannya pada sumber-sumber legitimasi yang lebih kuat dari kultur NU yang luas tadi. Selama hubungannya harmonis, rekonstruksi politik itu akan berjalan dengan baik. Tapi, jika seorang khadam gagal, bahkan sebaliknya malah harus menghadapi perlawanan dari kiai- kiai khos, tanpa mampu menciptakan rekonstruksi alternatif barisan kiai khos yang baru yang lebih kuat, bisa jadi masalahnya menjadi lain. Sebab, bagaimanapun hebatnya seorang khadam (mungkin saja penguasaan kitabnya merasa bisa melebihi kiai), selama posisinya menjadi khadam, ya, tetap harus di bawah kekuasaan dan legitimasi para kiai. Kalau tidak, secara kultural, berarti hal itu menyalahi pakemnya.

Inilah the art of politics dari kalangan subkultur pesantren yang paling peka, tatkala seorang politikus harus bersandar pada kiai dan bagaimana harus mampu mengelola legitimasi kiai (baik dalam bentuk rasional maupun mimpi-mimpi tadi) karena di sana ada sekelompok kiai yang dianggap punya wibawa karismatis di atas umumnya kiai yang reguler. Dan hanya khadam yang tahu seni berpolitik untuk mengelola semua hal itu dengan baik yang kariernya bisa bertahan. Kalau tidak, apa boleh buat, biasanya ya lembaga kiai jugalah yang memberikan kata akhir. Bukan sebaliknya. Mana mungkin ada seorang khadam bisa mengesampingkan kiai, apalagi bermaksud ingin "membatalkan" kekhosan kiai yang satu dan (mungkin) mengangkat yang lain. Tapi, kalau ini yang terjadi, itu berarti termasuk ingin merusak dunia kahyangan kiai, yang akibatnya bisa terjadi rusaknya tatanan legitimasi yang lebih parah dan sebagai konsekuensinya akan rusaklah komunitas itu. Sebab, yang tersisa tinggallah para khadam yang rakus, yang tindakannya tak lain merusak sumber legitimasi seperti itu. Sadar atau tidak, ini merupakan upaya untuk meruntuhkan sendi-sendi etika bangunan budaya dan tradisinya sendiri. Sungguh ironis, tapi mudah-mudahan khayalan seperti itu tak akan dan tak pernah terjadi. Insya Allah.

edi rm